Sidoarjo – LSM LIRA DPD Sidoarjo menerima aduan dari sekitar 35 warga eks Desa Siring, Kecamatan Porong, yang terdampak lumpur Lapindo. Warga mengklaim memiliki bukti administrasi berupa surat leter C sebagai dasar kepemilikan tanah bekas lapangan Desa Siring. Mereka memberikan kuasa kepada LSM LIRA untuk mencari titik terang terkait status hukum tanah tersebut.
Sebagai langkah awal, LSM LIRA bersurat ke Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meminta klarifikasi. Dalam jawabannya, Sekda menyatakan bahwa tanah lapangan yang dimaksud bukan aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. LSM LIRA kemudian melanjutkan upaya dengan mendatangi Lembaga Penanggulangan Semburan Lumpur Lapindo (LPS Lapindo), yang juga menyampaikan pernyataan serupa bahwa tanah tersebut bukan bagian dari aset mereka.
Mendapatkan jawaban tersebut, warga eks Desa Siring merasa perlu adanya tindak lanjut lebih lanjut guna mendapatkan legitimasi hukum atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Sebagai bentuk ikhtiar awal, warga bersama LSM LIRA menggelar istighosah di lokasi yang dipersengketakan.
Namun, meskipun telah menerima kuasa dari warga, LSM LIRA menegaskan bahwa mereka belum dapat menyatakan kepemilikan tanah tersebut secara sah sebelum ada keabsahan legitimasi dan legalitas dari pihak berwenang di Sidoarjo, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH). Oleh karena itu, LSM LIRA terus mengupayakan agar lurah setempat menerbitkan riwayat tanah berdasarkan alas hak leter C yang dimiliki oleh masing-masing warga eks Gogol Desa Siring.
Penerbitan riwayat tanah ini diharapkan menjadi dasar awal dalam proses pengurusan legalitas yang lebih lanjut, sehingga status kepemilikan tanah tersebut dapat diakui secara resmi. LSM LIRA berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini hingga mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
(SAHAR/Tim/Red/**)