Aceh – Pada sebelumnya, sempat pernah telah terjadi pemberitaan miring dengan sorotan publik. Dibeberapa media masa secara online tersebut, berjudul. Proyek Rumdin Polres Langsa Rp 7,94 Miliar Kembali Disorot, Pekerja Diduga Abaikan APD. Terbitan pada tanggal, 1 oktober 2026 lalu. Terkait pada sebelumnya juga, sempat pernah di lakukan pemberitaan miring dengan sorotan publik. Dibeberapa media masa secara online tersebut, berjudul. Proyek Rumdin Polres Langsa Rp 7,94 Miliar Disorot, Pekerja Diduga Tak Pakai APD. Terbitan pada tanggal, 30 september 2026 lalu. Sungguh sangat cukup gawat, dengan adanya proyek pekerjaan pembangunan konstruksi dan fasum rumdin polres langsa. Tipe ukuran 38 x 32 Unit, diduga para pekerjaan tak gunakan perlengkapan APD. Saat terpantau oleh wartawan media ini, selasa 29/9/2026 sekitar pukul.15.20.wib atau penggunaan K3.
Sesuai adanya tampilan pada plang papan nama, yang tertulis di bener pertama. Utamakan keselamatan & kesehatan kerja, pada plang papan nama bener yang kedua. Tertuliskan, anda memasuki kawasan tertib K3. Wajib menggunakan APD, utamakan keselamatan & kesehatan kerja. Namun, dalam pantauan wartawan media online ini. Apa yang telah tertulis, dalam hal tersebut. Pihak para pekerja.buruh kasar, di dalam proyek itu. Terkesan pula, tidak menggunakan peralatan APD. Sesuai apa yang telah di instruksikan di papan nama plang bener tersebut. Ada pun, yang di tampilkan dalam plang papan nama itu. Pada selanjutnya, itu hanya sebatas simbolis saja. Disinyalir pula, adanya terjadinya pembohongan publik saja.
Di lanjuti pula, pada plang papan nama nilai kontrak kerja. Yang di tampilkan secara sorotan publik itu, terpantau oleh wartawan media online ini. Yang berasal dari kepolisian republik indonesia daerah aceh, biro logistik. Yang beralamat, jalan cut nyak dhien lamteumen kota banda aceh, kegiatan. Pengembangan fasilitas dan konstruksi polri, nama pekerjaan. Pembangunan kontruksi dan fasum rumdin polres langsa, type 38 x 32 unit, nomor kontrak. SP/27/VII/LOG .4.1.5./2026/ROLOG, tanggal mulai kontrak. 10 juli 2026, tanggal berakhir kontrak. 06 desember 2026. Nilai kontrak, Rp. 7,944.255.800,- tahun anggaran. 2026, sumber dana. Dipa biro logistik polda aceh, waktu pelaksanaan. 150 hari kalender, lokasi pekerjaan kota langsa.
Namun, pantauan wartawan media online ini kembali. Rabu 30/9/2026, para pekerja buruh kasar. Yang berlokasi, tepatnya di pembangunan rumah dinas (rumdin) type 38 X 32 unit polres langsa tersebut. Terkesan tak mengindahkan dan kangkangi aturan APD yang telah di informasikan, melalui plang bener papan informasi. Dalam hal tersebut itu kembali, dugaan kurangnya pengawasan ketat dari pihak biro logistik kepolisian daerah aceh. Yang lebih cukup ironisnya lagi, walau pun itu juga. Berasal dari anggaran dipa biro logistik polda aceh. Diduga kembali, tanpa adanya menggunakan pihak dari tim ahli, seperti pihak team PPK serta PPTK. Bahkan juga, tanpa adanya menggunakan pengawas dari pihak consultant. Yang melakukan peninjauan berlangsung pembangunan rumdin polres langsa tersebut.
Yang lebih sungguh sangat di sayangkan lagi, diduga adanya sistem management dan kinerja bidang biro logistik kepolisian daerah (polda) aceh. Disinyalir bobrok, tanpa adanya pengawasan ketat. Serta pihak para pekerja langgar aturan APD, di lokasi pembangunan rumah dinas (rumdin) kepolisian resort (polres) langsa provinsi aceh. Asal dana anggaran, dari dipa biro logistik polda aceh. Menurutnya, dari pihak pengamatan dan pantauan dari pemerhati sosial publik aceh di kota langsa. Bung “karo-karo” menambahkan kembali, komentarnya kepada wartawan media online ini. Ada pun, dugaan sistem dan management serta sistem pengawasan yang tidak begitu ketat. Didalam pembanguan rumdin polres langsa itu, “sungguh sangat disayangkan. Menggunakan dana anggaran milik negara, walau pun itu terbentuk dipa. Yang di salurkan ke pembangunan rumdin polres langsa, yang mencapai milyaran rupiah.
Namun, sangat di sayangkan. Tanpa adanya pengawasan dari pihak bidang biro logistik polda aceh, dan diduga hasil pembangunan rumdin polres langsa. Diduga asal jadi saja, serta disinyalir tak berkualitas mutunya. Kalau pun, dugaan adanya bobroknya sistem management atau pun kinerja dari bidang tersebut. Siapa yang harus kita salahkan, dan siapa yang harus melakukan pemeriksaan hasil kinerja mereka itu. Apakah dari pihak kepala divisi profesi pengamanan di markas besar kepolisian republik indonesia (kadiv propam mabes polri), selanjutnya. Apa tindakan inspektur pengawasan umum (irwasum) di mabes polri, apakah hanya sebagai penonton saja. Dugaan pula, banyaknya penyimpangan dalam mekanisme pembangunan rumdin polres langsa. Melalui pihak bidang biro logistik polda aceh”, tandasnya pemerhati sosial publik aceh di kota langsa. Mengomentari dengan tegas, kepada wartawan media ini. Kamis 1/10/2026, sekitar pukul.20.44.wib.
(Jihandak Belang/Sumber : PSP Aceh)