Kota Paling Tidak Layak Huni | Global Liveability Index 2026 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menilai tingkat kelayakan hidup di 173 kota di berbagai negara. Penilaian ini memberi gambaran komparatif tentang kondisi yang mendukung kehidupan sehari-hari, dengan menerapkan kerangka indikator yang sama untuk setiap kota. Karena itu, indeks tersebut bukan sekadar daftar popularitas atau ukuran kemakmuran, melainkan evaluasi atas layanan dan keadaan perkotaan yang dapat memengaruhi warga. Laporan ini dirangkum The Economic Times pada 8 Juli 2026.
EIU menggunakan lima indikator utama. Stabilitas mencakup berbagai aspek keamanan dan risiko gangguan terhadap ketertiban umum. Layanan kesehatan menilai ketersediaan serta mutu fasilitas medis. Budaya dan lingkungan mempertimbangkan hal-hal seperti kegiatan budaya, kondisi lingkungan, dan akses terhadap ruang yang menunjang kehidupan masyarakat. Pendidikan mengukur kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan, sementara infrastruktur mencakup sarana yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari, termasuk transportasi dan jaringan layanan dasar.
Kelima indikator itu membantu menjelaskan mengapa pengalaman tinggal di satu kota dapat berbeda dari kota lainnya. Sebuah kota mungkin memiliki infrastruktur yang memadai, tetapi menghadapi persoalan stabilitas atau akses kesehatan. Kota lain bisa menawarkan lingkungan budaya yang hidup, namun masih terkendala layanan pendidikan atau fasilitas umum. Dengan memeriksa beberapa dimensi secara bersamaan, pembaca dapat melihat bahwa kelayakan hidup terbentuk dari kombinasi kondisi, bukan dari satu ukuran tunggal.
Daftar kota dengan peringkat terbawah dalam indeks 2026 karena itu perlu dibaca sebagai gambaran beragam tantangan perkotaan. Posisi rendah tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa semua kota tersebut menghadapi masalah yang identik, ataupun bahwa satu faktor tertentu menjadi penyebab utama. Tantangan dapat berkaitan dengan stabilitas, kesehatan, lingkungan, pendidikan, infrastruktur, atau perpaduan beberapa aspek. Kerangka EIU menyediakan dasar untuk membandingkan kondisi kota, sementara rincian tiap indikator membantu memberi konteks pada hasil pemeringkatan dan menghindari penjelasan yang terlalu sederhana.
Damaskus, ibu kota Suriah, berada di posisi terbawah dalam daftar kota paling tidak layak huni pada 2026. Peringkat ini mencerminkan dampak konflik berkepanjangan terhadap kehidupan sehari-hari penduduk, bukan sekadar penilaian atas kondisi fisik kota. Ketika keamanan terus terganggu, warga menghadapi ketidakpastian dalam beraktivitas, mengakses kebutuhan pokok, dan merencanakan masa depan. Situasi tersebut turut membatasi kemampuan pemerintah dan lembaga setempat untuk menjaga layanan penting tetap berjalan secara konsisten.
Tekanan terlihat pada berbagai aspek yang menentukan kelayakan huni. Layanan kesehatan dapat mengalami hambatan dalam menyediakan perawatan yang memadai, sementara kerusakan atau gangguan pada infrastruktur menyulitkan mobilitas serta distribusi kebutuhan. Pelayanan publik juga dapat terpengaruh, baik dari segi jangkauan maupun kesinambungan. Kombinasi persoalan ini membuat pemulihan kehidupan kota menjadi rumit. Meski kondisi dapat berbeda antarwilayah dan berubah dari waktu ke waktu, konflik yang berlangsung lama tetap menjadi faktor utama yang menjelaskan posisi Damaskus dalam peringkat tersebut.
Tripoli, ibu kota Libya, menempati posisi kedua dalam daftar kota dengan tingkat kelayakan huni terendah. Selama bertahun-tahun, ketidakstabilan politik dan persoalan keamanan telah membentuk lingkungan yang sulit bagi penduduk maupun penyedia layanan. Perubahan situasi politik dapat menghambat koordinasi dan perencanaan jangka panjang, sedangkan risiko keamanan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat terjadi gangguan, tetapi juga melalui ketidakpastian yang membatasi pemulihan dan investasi dalam layanan kota.
Di Tripoli, tekanan terhadap infrastruktur dan pelayanan publik turut menurunkan kualitas hidup. Ketika fasilitas dan jaringan dasar tidak berfungsi secara andal, warga dapat mengalami kesulitan mengakses layanan yang dibutuhkan. Keterbatasan kapasitas pelayanan juga membuat kebutuhan masyarakat lebih sulit dipenuhi secara merata. Seperti halnya Damaskus, kondisi di Tripoli tidak dapat dipahami melalui satu indikator saja; keamanan, stabilitas pemerintahan, serta ketersediaan layanan saling berkaitan. Kedua kota menunjukkan bagaimana konflik dan ketidakstabilan yang berkepanjangan dapat melemahkan fondasi kehidupan perkotaan, sekaligus memperberat upaya untuk meningkatkan kelayakan huni bagi penduduknya.Dhaka menempati urutan ketiga dalam daftar kota dengan tingkat kelayakan huni terendah pada 2026. Sebagai metropolitan yang berkembang pesat, ibu kota Bangladesh ini terus menarik penduduk dan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan tersebut mencerminkan peluang, tetapi juga meningkatkan tekanan terhadap ruang kota dan layanan dasar. Ketika jumlah warga bertambah lebih cepat daripada kapasitas fasilitas publik, kebutuhan transportasi, perumahan, air bersih, dan pengelolaan lingkungan menjadi semakin sulit dipenuhi secara merata.
Aktivitas perkotaan yang padat membebani infrastruktur Dhaka, termasuk jaringan jalan dan sarana transportasi. Kemacetan dapat memperpanjang waktu perjalanan, mengurangi produktivitas, dan membatasi waktu yang tersedia untuk keluarga maupun kegiatan lain. Dampaknya dirasakan dalam keseharian, terutama oleh warga yang harus menempuh jarak jauh untuk bekerja atau mengakses layanan. Karena itu, tantangan kelayakan huni di kota ini bukan semata-mata soal pertumbuhan penduduk, melainkan juga kemampuan perencanaan dan investasi publik untuk mengimbanginya.
Karachi berada di urutan keempat. Sebagai pusat komersial Pakistan, kota ini menjadi tumpuan aktivitas ekonomi dan menampung populasi besar. Skala kegiatan tersebut memberi Karachi peran penting, namun sekaligus memperbesar tuntutan terhadap pemerintah dan penyedia layanan. Menjaga stabilitas, memperluas infrastruktur yang memadai, serta memenuhi kebutuhan kesehatan menjadi tantangan yang saling berkaitan. Kepadatan penduduk dan intensitas ekonomi dapat membuat layanan publik semakin terbebani, sementara ketimpangan akses memengaruhi pengalaman warga di berbagai kawasan.
Di urutan kelima, Aljir, ibu kota Aljazair, menghadapi kendala yang turut menekan penilaiannya. Posisi ini dipengaruhi oleh capaian relatif rendah pada sejumlah indikator, khususnya keterbatasan infrastruktur serta aspek budaya dan lingkungan. Kualitas fasilitas, kemudahan mengakses layanan, dan kondisi lingkungan membentuk pengalaman hidup sehari-hari, sehingga kekurangan pada bidang tersebut dapat mengurangi daya tarik kota bagi penduduk. Penilaian ini menunjukkan bahwa status sebagai ibu kota tidak dengan sendirinya menjamin kelayakan huni yang tinggi. Bagi Dhaka, Karachi, dan Aljir, perbaikan berkelanjutan memerlukan kebijakan yang menyesuaikan investasi, layanan dasar, dan tata kelola dengan kebutuhan penduduk serta perkembangan masing-masing kota.
Lagos menempati urutan keenam dalam daftar kota dengan tingkat kelayakan huni terendah pada 2026. Sebagai pusat keuangan Nigeria dan salah satu kota terbesar di Afrika, Lagos memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, dan budaya. Kota ini menarik penduduk serta pelaku usaha dari berbagai wilayah, tetapi pertumbuhannya yang sangat cepat juga menimbulkan tekanan besar terhadap kehidupan sehari-hari. Jumlah penduduk yang terus bertambah meningkatkan kebutuhan akan transportasi, perumahan, air bersih, dan layanan publik lainnya.
Kemacetan lalu lintas menjadi persoalan yang menonjol, terutama ketika pertumbuhan kendaraan dan aktivitas ekonomi melampaui kapasitas jaringan jalan. Waktu perjalanan yang panjang dapat mengurangi produktivitas serta membatasi akses warga terhadap pekerjaan dan layanan dasar. Di sejumlah kawasan, keterbatasan infrastruktur turut memengaruhi pasokan utilitas dan kondisi lingkungan. Kebutuhan layanan kesehatan juga terus meningkat, sementara akses dan kapasitas fasilitas belum selalu sejalan dengan besarnya populasi. Tantangan-tantangan tersebut tidak meniadakan dinamika ekonomi Lagos, tetapi menjadi faktor yang memengaruhi kualitas hidup penduduknya.
Kyiv, ibu kota Ukraina, berada di urutan ketujuh. Faktor utama yang membebani penilaiannya adalah perang yang masih berlangsung dan dampaknya terhadap stabilitas serta rasa aman. Serangan, ancaman terhadap infrastruktur, dan ketidakpastian dapat mengganggu kegiatan ekonomi maupun rutinitas masyarakat.
Baca juga: Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Beserta Sekda Kota Langsa, Lakukan Peletakkan Batu Pertama, Pembangunan Masjid Asy-Syakirin | Atlet Taekwondo TNI Raih Medali Perak Kategori Poomsae Tingkat Dunia di Korea Selatan | Anggota Polres Probolinggo Kota Raih Dua Emas di Kejurnas Taekwondo Piala Panglima TNI 2026
