Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pengujian keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut Yusril, keberadaan jalur hukum lain untuk mempersoalkan dokumen tersebut perlu dipahami dalam batas kewenangan dan akibat hukumnya. Gugatan atau pengujian di PTUN, dalam pandangannya, tidak serta-merta dapat membatalkan atau meniadakan putusan yang telah final. Karena itu, ia membedakan pemeriksaan atas suatu dokumen dalam forum tertentu dan kekuatan mengikat putusan pengadilan yang sebelumnya telah selesai diproses. Penjelasan tersebut ia sampaikan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026.
Yusril juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan ijazah tersebut. Ia menyatakan bahwa MK telah memutus tidak terdapat bukti Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas. Dalam uraian Yusril, putusan itu bersifat final dan mengikat, sehingga tidak tersedia upaya untuk mengubah substansinya melalui proses pengujian di PTUN. Pernyataan tersebut menempatkan status putusan MK sebagai pokok pertimbangannya: setelah berkekuatan hukum tetap, putusan itu memiliki konsekuensi hukum yang harus dihormati. Dengan demikian, menurut penilaiannya, pemeriksaan yang mungkin berlangsung di lembaga peradilan lain tidak otomatis menggeser kesimpulan MK ataupun membuka kembali perkara yang telah diputus.
Meski demikian, keterangan Yusril merupakan penjelasan mengenai batas akibat hukum dari proses yang berbeda, bukan pernyataan bahwa setiap pertanyaan mengenai dokumen tidak dapat diajukan ke pengadilan. Fokus yang ia tekankan adalah bahwa forum PTUN tidak dapat dipakai untuk mengubah putusan MK yang final dan mengikat. Dalam sengketa administrasi, pengadilan menilai perkara berdasarkan kewenangan serta objek yang menjadi dasar gugatan; hal itu berbeda dari membatalkan putusan lembaga lain yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, apabila keabsahan ijazah kembali diuji, hasil proses tersebut, menurut Yusril, tidak dengan sendirinya mengubah putusan MK. Pandangan ini menjelaskan batas yang ia lihat pengujian dokumen di PTUN dan kepastian hukum yang timbul dari putusan MK, sebagaimana disampaikan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam perkara terkait ijazahnya. Alasannya, dalam sengketa tersebut Gibran berkedudukan sebagai tergugat intervensi, bukan pihak yang memiliki posisi sebagai penggugat. Karena itu, menurut Yusril, ia tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan PK atas putusan yang dimaksud. Penjelasan ini menyoroti pentingnya status para pihak dalam menentukan siapa yang dapat menggunakan upaya hukum, sekaligus membatasi spekulasi mengenai kemungkinan Gibran membuka kembali perkara melalui jalur tersebut.
Yusril juga menyatakan bahwa objek sengketa yang sama telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya putusan dari lembaga peradilan tersebut, ia menilai tidak tersedia langkah hukum baru yang dapat mengubah putusan yang telah bersifat final. Artinya, perkara tidak dapat diperlakukan seolah-olah masih terbuka untuk diperiksa kembali melalui mekanisme berbeda hanya karena salah satu pihak tidak puas dengan hasilnya. Batas ini berkaitan dengan kepastian hukum serta kewenangan pihak-pihak yang tercantum dalam perkara, bukan semata-mata pilihan untuk mengajukan permohonan tambahan.
Meski demikian, Yusril menyebut Kemendikdasmen dapat mengajukan PK sebagai pihak yang berkaitan dengan keputusan administrasi yang dipersoalkan. Namun, ia memperkirakan kementerian tersebut akan memilih melaksanakan putusan MA, bukan menempuh upaya hukum lanjutan. Putusan itu memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, sehingga langkah yang diperkirakan diambil adalah menindaklanjuti perintah tersebut. Sikap kementerian menjadi penting karena pelaksanaan putusan berada dalam ranah administrasi yang terkait langsung dengan dokumen penyetaraan. Dengan demikian, menurut penjelasan Yusril, peluang PK tidak terbuka bagi Gibran dalam kedudukannya sebagai tergugat intervensi, sementara pilihan Kemendikdasmen kemungkinan berfokus pada kepatuhan terhadap putusan MA yang telah dijatuhkan.
Yusril membedakan dua hal yang kerap muncul dalam pembahasan mengenai ijazah Gibran, yakni keaslian dokumen dan penyetaraan pendidikan. Menurut penjelasan tersebut, keduanya memiliki pokok persoalan serta jalur penanganan yang berbeda. Pertanyaan tentang keaslian berkaitan dengan apakah dokumen yang dipersoalkan benar-benar berasal dari lembaga penerbit dan sesuai dengan dokumen yang dimilikinya. Sementara itu, penyetaraan menyangkut penilaian hukum atas kedudukan pendidikan yang ditempuh seseorang, sehingga tidak cukup diperlakukan sebagai pemeriksaan dokumen semata.
Untuk membuktikan keaslian ijazah, Yusril menyebut bahwa upaya dapat dilakukan di luar pengadilan. Pendekatan personal dapat ditempuh untuk meminta keterangan atau klarifikasi dari pihak yang berkaitan dengan dokumen tersebut. Dengan demikian, pembuktian mengenai autentisitas tidak selalu harus diawali atau diselesaikan melalui persidangan. Pernyataan itu menjelaskan adanya cara nonlitigasi untuk memeriksa persoalan faktual, tetapi tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa suatu dokumen telah terbukti asli ataupun tidak asli. Kesimpulan mengenai keaslian tetap bergantung pada bukti dan keterangan yang diperoleh.
Berbeda dari pemeriksaan autentisitas, persoalan penyetaraan ijazah menurut Yusril perlu diputus melalui pengadilan. Hal tersebut karena penyetaraan berada dalam ranah hukum dan berkaitan dengan penetapan status atau pengakuan atas pendidikan yang menjadi pokok sengketa. Karena itu, pendekatan personal yang dapat digunakan untuk meminta klarifikasi mengenai dokumen tidak menggantikan proses peradilan dalam menentukan masalah penyetaraan. Pembedaan jalur ini penting agar pembahasan tidak mencampuradukkan verifikasi fakta dengan penentuan hukum.
Penjelasan tersebut membatasi apa yang dapat ditarik dari masing-masing langkah. Klarifikasi di luar pengadilan merupakan kemungkinan untuk menguji informasi mengenai keaslian, sedangkan keputusan terkait penyetaraan memerlukan proses pengadilan. Yusril tidak menyatakan hasil pembuktian maupun hasil proses hukum dalam uraian itu. Oleh sebab itu, pembaca perlu memisahkan keterangan tentang cara yang tersedia dari kesimpulan mengenai perkara. Tanpa putusan atau bukti yang dinyatakan secara jelas, tidak tepat menganggap salah satu persoalan telah dipastikan. Perbedaan kedua ranah tersebut menjadi inti penjelasan mengenai batas upaya hukum yang dapat ditempuh.Yusril Ihza Mahendra menyatakan telah menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto perkembangan dan batas upaya hukum dalam perkara yang berkaitan dengan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Penjelasan itu mencakup putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta jalur hukum yang masih dapat ditempuh terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran ketika mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024. Menurut Yusril, Prabowo memahami proses hukum yang sedang berjalan beserta posisi masing-masing putusan.
Penjelasan tersebut disampaikan di tengah perhatian terhadap langkah Gibran setelah ia bertemu Prabowo. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut berkaitan dengan gugatan yang hendak diajukan untuk menguji persoalan dokumen yang menjadi sorotan dalam pencalonannya.
Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut turut memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi keduanya untuk membahas persoalan yang berkembang, termasuk langkah hukum dan sikap yang akan diambil. Yusril menyampaikan bahwa Presiden telah memperoleh penjelasan mengenai putusan MK dan MA, sehingga pembicaraan berlangsung dengan pemahaman terhadap konteks hukum yang melingkupi perkara tersebut. Meski demikian, proses di PTUN tetap harus mengikuti mekanisme peradilan dan dinilai oleh lembaga yang berwenang.
Prasetyo kemudian meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak niat Gibran untuk mundur.
Baca juga: BYD Mengganti Nama Denza Menjadi Danza di Indonesia Setelah Sengketa Merek | Samakan dengan Gibran, Politisi PSI Sebut BJ Habibie Tidak Punya Ijazah | Bandingkan Pernyataan Dian Sandi dan Andi Azwan soal Ijazah SMA Gibran, Chusnul Chotimah: Ini yang Benar yang Mana?
430 kunjungan
