Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah yang menjadi sengketa melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) akan sulit dilakukan. Menurut Yusril, perkara dengan materi yang sama telah lebih dahulu diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga ruang untuk mengajukan gugatan ulang dinilai tidak terbuka.
Yusril menyampaikan pandangan tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 November 2026. Ia menyoroti bahwa langkah hukum baru perlu mempertimbangkan putusan yang sudah ada, terutama apabila pokok persoalan yang diajukan kembali tidak berbeda dari perkara sebelumnya. Keberadaan putusan terdahulu menjadi salah satu hal yang menentukan apakah sengketa serupa dapat diperiksa lagi.
Rencana membawa persoalan ijazah itu ke PTUN disebut berkaitan dengan pembuktian keabsahan dokumen. Namun, Yusril berpandangan bahwa pengadilan tidak serta-merta dapat diminta mengulang pemeriksaan atas perkara yang telah memperoleh putusan dari lembaga peradilan tertinggi. Karena itu, pengajuan kembali dengan materi yang sama berpotensi menghadapi hambatan prosedural maupun pertimbangan hukum.
Penilaian tersebut tidak berarti bahwa setiap permohonan ke PTUN otomatis tertutup. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah dasar gugatan dan kesamaan materi dengan perkara yang sebelumnya telah diputus. Apabila substansinya memang sama, putusan MA dan MK menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan oleh pihak yang ingin menempuh jalur hukum lanjutan.
Keterangan Yusril memberikan gambaran mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam upaya pembuktian ulang tersebut. Meski demikian, penilaian akhir atas dapat atau tidaknya suatu gugatan diperiksa tetap berada pada kewenangan pengadilan. Pernyataan itu menegaskan bahwa rencana membawa sengketa ijazah Gibran ke PTUN tidak otomatis membuka kesempatan untuk mengulang perkara, khususnya jika materi yang diajukan tidak berbeda dari perkara yang telah diputus MA dan MK.
Yusril berpandangan bahwa tidak tersedia celah hukum untuk mengajukan kembali pembuktian melalui jalur pengadilan apabila pokok perkara yang dibawa sama dengan perkara yang telah diputus. Menurutnya, kesamaan materi menjadi hal penting dalam menilai apakah suatu persoalan dapat kembali diajukan. Jika inti yang dipersoalkan tidak berbeda, pengajuan baru tidak serta-merta membuka kesempatan untuk mengulang pemeriksaan.
Dalam konteks gugatan terkait ijazah Gibran, Yusril menilai langkah untuk membawa materi yang sama ke pengadilan tidak akan berguna. Ia menyatakan putusan Mahkamah Agung sudah final, sementara materi yang hendak dipersoalkan kembali dinilai sama. Karena itu, menurut pandangannya, pengajuan ulang tidak menyediakan ruang baru untuk membuktikan hal yang telah menjadi pokok perkara sebelumnya.
Penekanan Yusril terletak pada hubungan finalitas putusan dan kesamaan substansi perkara. Apabila pihak yang mengajukan kembali perkara hanya mengulang pokok yang sama, langkah tersebut dinilai tidak mengubah keadaan hukum yang telah diputus. Pandangan itu bukan berarti setiap persoalan yang berkaitan dengan ijazah otomatis tertutup dalam segala keadaan; penilaiannya, sebagaimana disampaikan, merujuk pada perkara dengan materi yang sama.
Dengan demikian, pernyataan tersebut perlu dipahami secara terbatas pada kemungkinan mengajukan pembuktian ulang atas pokok perkara yang telah diputus. Yusril tidak menyebut adanya celah untuk mengulang proses pengadilan dengan substansi serupa, dan ia menilai upaya semacam itu tidak bermanfaat karena putusan MA sudah final. Penjelasan ini tidak memperluas uraian mengenai isi putusan maupun tahapan perkara, melainkan menyoroti alasan yang ia kemukakan tentang kesamaan materi dan finalitas putusan. Dalam kerangka itu, perbedaan perkara yang sama dan persoalan yang berbeda menjadi relevan, tetapi uraian Yusril sebagaimana disampaikan hanya mengarah pada perkara yang pokoknya telah diputus. Karena itu, inti pandangannya adalah tidak adanya ruang untuk mengulang pembuktian apabila materi gugatan tetap sama, bukan penjabaran mengenai seluruh kemungkinan hukum yang mungkin timbul dalam persoalan lain. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengajuan kembali dengan pokok serupa, menurut Yusril, tidak memberikan manfaat hukum yang baru.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dapat mengajukan upaya hukum dalam perkara tersebut karena ia bukan pihak yang berkedudukan sebagai tergugat. Menurut penjelasannya, gugatan yang diajukan Subhan, Mercy, dan Denny Indrayana ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan kepada Gibran. Karena itu, posisi Gibran dalam perkara tersebut tidak sama dengan pihak yang menjadi sasaran gugatan dan tidak memberinya kedudukan hukum untuk menempuh langkah lanjutan.
Dalam perkara perdata, Yusril menerangkan, pihak yang terlibat memiliki kedudukan hukum tertentu sesuai dengan perannya di persidangan. Salah satu posisi yang dapat memberikan hak untuk menempuh upaya hukum adalah tergugat intervensi, yakni pihak yang masuk ke dalam perkara untuk mempertahankan kepentingannya. Namun, Gibran tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan Subhan, Mercy, dan Denny Indrayana tersebut. Dengan demikian, ia tidak tercatat sebagai pihak yang dapat menggunakan hak-hak prosedural yang melekat pada posisi itu.
Yusril menyebut pihak yang menjadi tergugat intervensi dapat mengajukan banding, peninjauan kembali, maupun kasasi, sepanjang memenuhi ketentuan hukum acara. Sebaliknya, pihak yang bukan tergugat dan tidak mengambil posisi sebagai tergugat intervensi tidak memiliki dasar kedudukan untuk mengajukan upaya-upaya tersebut dalam perkara yang sama. Penjelasan ini menjadi alasan tersendiri mengapa, menurut Yusril, Gibran tidak dapat membawa perkara tersebut ke tahap hukum berikutnya atas namanya sendiri. Batas itu berkaitan dengan siapa saja yang secara resmi menjadi pihak dalam proses persidangan, bukan semata-mata dengan apakah seseorang disebut dalam perdebatan mengenai pokok perkara.
Dengan menekankan perbedaan kedudukan para pihak, Yusril menguraikan bahwa hak untuk menggugat atau mengajukan upaya hukum tidak otomatis dimiliki oleh setiap orang yang berkaitan dengan isu yang dipersoalkan. Prosedur tersebut hanya tersedia bagi pihak yang memiliki posisi hukum dalam perkara sesuai aturan. Dalam perkara ini, pihak yang digugat adalah kementerian terkait, sementara Gibran tidak masuk sebagai tergugat maupun tergugat intervensi. Atas dasar itu, ia menilai Gibran tidak memiliki ruang prosedural untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
Yusril membedakan pembuktian keabsahan dokumen dan penyampaian penjelasan kepada masyarakat. Menurut dia, apabila yang dipersoalkan adalah keaslian atau keabsahan dokumen pendidikan Gibran, hal tersebut perlu diuji melalui forum pengadilan. Proses pembuktian di pengadilan memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan bukti dan keterangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, penjelasan di ruang publik tidak dengan sendirinya menggantikan proses pembuktian yang seharusnya berlangsung dalam persidangan.
Di luar forum tersebut, Gibran tetap dapat menyampaikan penjelasan mengenai dokumen yang menjadi perhatian publik. Yusril menyebut media sosial sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memberi keterangan langsung kepada masyarakat. Penjelasan semacam itu dapat memuat tanggapan atau informasi mengenai dokumen, tetapi menurut pembedaan yang disampaikan Yusril, fungsinya tidak sama dengan pengujian bukti oleh pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan memberi penjelasan kepada publik dan meminta lembaga peradilan menilai suatu persoalan hukum.
Yusril juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak otomatis menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden. Ia menyatakan bahwa status tersebut tetap melekat selama Gibran tidak mengundurkan diri dan tidak diberhentikan melalui mekanisme konstitusional. Keterangan itu menempatkan status jabatan Gibran secara terpisah dari adanya penjelasan di luar pengadilan mengenai dokumen maupun proses pembuktian keabsahannya.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran | Samakan dengan Gibran, Politisi PSI Sebut BJ Habibie Tidak Punya Ijazah | Bandingkan Pernyataan Dian Sandi dan Andi Azwan soal Ijazah SMA Gibran, Chusnul Chotimah: Ini yang Benar yang Mana?
361 kunjungan
