DENPASAR, BALI — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 3 Oktober 2026, Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menyatakan tidak takut apabila sewaktu-waktu dicopot dari jabatan menteri. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Pigai ditemui wartawan di Denpasar, Bali, pada Jumat (2/10), di tengah kembali mencuatnya isu reshuffle kabinet.
Pigai menegaskan bahwa kemungkinan pergantian jabatan tidak membuat dirinya merasa perlu menunggu dengan cemas di Jakarta. Ia memilih tetap menjalankan kegiatan yang telah menjadi tanggung jawabnya, tanpa menunjukkan kekhawatiran terhadap keputusan mengenai posisi menteri yang diembannya.
Menurut Pigai, ia tetap menjalankan kegiatannya meskipun isu reshuffle kabinet kembali mencuat. Ia tidak menyampaikan adanya rasa takut terkait kemungkinan tersebut dan menyatakan pilihannya untuk melanjutkan aktivitasnya seperti biasa.
Dengan pernyataan itu, Pigai menyerahkan persoalan evaluasi kabinet kepada Presiden. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menunggu dalam kecemasan di Jakarta hanya karena adanya isu mengenai perubahan susunan kabinet atau kemungkinan pencopotan dari jabatan menteri.
Saat ditemui di Denpasar, Pigai kembali menyampaikan bahwa dirinya tetap melaksanakan kegiatan yang sedang dijalankan. Ia tidak menunjukkan sikap takut menghadapi kemungkinan keputusan Presiden terkait jabatannya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Pernyataan Pigai tersebut menjadi respons atas kembali munculnya isu reshuffle kabinet. Ia menyampaikan sikap itu secara langsung kepada wartawan pada Jumat (2/10), dengan menekankan bahwa kemungkinan dicopot dari jabatan tidak membuatnya harus menunggu dengan cemas di Jakarta.
Pigai memilih tetap berada dalam kegiatan yang dijalankannya dan menyerahkan evaluasi kabinet kepada Presiden. Ia menyatakan tidak takut terhadap kemungkinan pergantian tersebut, sekaligus menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan kegiatan tanpa menunggu dengan cemas di Jakarta.
Natalius Pigai menyatakan bahwa kemungkinan adanya perubahan posisi dalam kabinet bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Menurutnya, pergantian atau penataan kembali susunan menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden sebagai pihak yang memiliki mandat untuk menentukan komposisi pemerintahan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai tidak menempatkan isu perubahan posisi menteri sebagai persoalan yang harus ditanggapi secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang dipertahankan, diganti, atau ditempatkan pada posisi tertentu berada dalam hak prerogatif presiden. Kewenangan itu melekat pada jabatan presiden dan menjadi bagian dari pengelolaan kabinet sesuai kebutuhan pemerintahan.
Selain menyerahkan keputusan kepada Presiden, Pigai juga berpandangan bahwa penilaian terhadap kinerja setiap menteri merupakan kewenangan presiden. Presiden dinilai memiliki kapasitas untuk melihat pencapaian, tanggung jawab, serta pelaksanaan tugas masing-masing anggota kabinet. Dengan posisi tersebut, Presiden menjadi pihak yang paling berwenang untuk mengevaluasi apakah kinerja seorang menteri telah sesuai dengan target dan arah pemerintahan.
Pernyataan Pigai tidak mengarah pada penilaian terhadap menteri tertentu ataupun kepastian mengenai perubahan susunan kabinet. Ia hanya menempatkan evaluasi dan keputusan pergantian menteri dalam ranah kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, sikapnya lebih menekankan penghormatan terhadap mekanisme konstitusional dan otoritas presiden, tanpa memperluas pernyataan tersebut menjadi prediksi tentang reshuffle atau perubahan jabatan dalam kabinet.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri seharusnya dilakukan berdasarkan data dan pencapaian yang terukur. Menurut dia, penilaian tidak semestinya bertumpu pada hasil survei, opini publik yang bersifat sementara, atau pandangan wartawan. Setiap menteri perlu dinilai melalui pekerjaan yang telah dilaksanakan, dampak kebijakan, serta hasil yang dapat diverifikasi.
Pigai menyerahkan sepenuhnya proses evaluasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang kewenangan untuk menilai para pembantunya. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo merupakan seorang intelektual yang akan mengambil keputusan secara rasional dan berbasis data. Dengan demikian, penilaian terhadap menteri semestinya mengacu pada laporan kinerja, target program, realisasi anggaran, serta indikator kinerja utama atau key performance indicators (KPI) yang telah ditetapkan.
Kerangka tersebut, lanjut Pigai, penting agar keputusan mengenai keberlanjutan atau perubahan susunan kabinet tidak dipengaruhi penilaian yang tidak memiliki dasar memadai. Survei dan pemberitaan dapat menjadi bahan informasi, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah seorang menteri berhasil menjalankan tugasnya. Presiden tetap menjadi pihak yang memiliki kapasitas untuk membandingkan capaian setiap kementerian dengan mandat dan sasaran pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, Pigai turut menegaskan pandangannya mengenai kinerja pribadi. Ia menyampaikan bahwa dirinya dikenal karena bekerja, bukan semata-mata karena tampil di ruang publik atau berdiam diri. Pernyataan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kontribusi seorang menteri harus dilihat dari tindakan, program, dan hasil yang dihasilkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia menyatakan siap menerima evaluasi Presiden dengan ukuran yang objektif, termasuk pencapaian KPI dan pelaksanaan tugas kementerian secara keseluruhan.
Natalius Pigai menyatakan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di pemerintahan di tengah isu perombakan kabinet yang berkembang. Ia tidak menjadikan kemungkinan pergantian sebagai alasan untuk mengurangi perhatian terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung. Bagi Pigai, tugas sebagai pejabat publik harus dilaksanakan secara konsisten, terlepas dari dinamika politik maupun berbagai spekulasi yang muncul di ruang publik.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pigai memilih berfokus pada pekerjaan dan mandat yang telah diberikan kepadanya. Ia tetap melaksanakan agenda pemerintahan sesuai tanggung jawabnya, tanpa mengambil langkah berdasarkan kabar yang belum menjadi keputusan resmi. Dengan demikian, isu reshuffle tidak mengubah komitmennya untuk bekerja dan memberikan kinerja terbaik selama masih dipercaya menjalankan amanah tersebut.
Pigai juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memikirkan kemungkinan diganti dalam perombakan kabinet. Menurutnya, penilaian mengenai kinerja seorang menteri bukan berada pada dirinya, melainkan pada kewenangan Presiden. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya evaluasi atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penyerahan evaluasi tersebut mencerminkan sikap Pigai yang menghormati kewenangan Presiden dalam menilai kinerja jajaran kabinet. Ia tidak menyampaikan kesimpulan mengenai arah kebijakan pemerintah terkait isu perombakan, dan memilih menunggu penilaian berdasarkan hasil kerja yang telah dilakukan. Selama belum ada keputusan resmi, Pigai tetap bekerja seperti biasa serta menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Sikap ini sekaligus menempatkan proses evaluasi pada jalur kewenangan yang semestinya, tanpa mendahului keputusan Presiden atau menanggapi spekulasi mengenai perubahan susunan kabinet.
