Jakarta | Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terbukti terlibat dijatuhi hukuman lebih berat. Ia menegaskan, penanganan perkara tidak seharusnya berhenti pada pemberian sanksi administratif, terutama apabila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan pihak tertentu dalam kebakaran. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat.
Alex juga meminta penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan menindak 125 subjek hukum yang telah teridentifikasi. Subjek tersebut mencakup korporasi maupun perorangan. Menurutnya, identifikasi itu perlu diikuti proses penegakan hukum yang tegas dan terukur, sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya. Langkah lanjutan diperlukan untuk memastikan hasil pendataan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi dasar pemeriksaan dan penindakan.
Penekanan pada hukuman yang lebih berat mencerminkan perlunya membedakan sanksi administratif dari pertanggungjawaban pidana. Sanksi administratif dapat menjadi bagian dari penanganan, tetapi dinilai tidak cukup apabila terdapat bukti bahwa suatu pihak melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Karena itu, PPNS kehutanan diminta menelaah setiap kasus berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan asas kehati-hatian serta hak pihak yang diperiksa.
Penanganan yang konsisten juga penting untuk memberi kepastian bahwa aturan perlindungan hutan dan lahan diterapkan kepada semua pihak. Korporasi dan perorangan yang terbukti melakukan pelanggaran perlu menghadapi konsekuensi hukum secara proporsional. Di sisi lain, proses penyidikan harus berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar penetapan pihak yang bersalah didasarkan pada fakta, bukan semata-mata pada daftar awal yang telah teridentifikasi.
Dengan meminta penindakan terhadap 125 subjek hukum tersebut, Alex mendorong aparat terkait menindaklanjuti dugaan keterlibatan secara nyata. Perhatian kini tertuju pada langkah PPNS kehutanan dalam memeriksa bukti, menetapkan bentuk pelanggaran, dan membawa perkara ke jalur hukum yang sesuai. Pendekatan yang tidak terbatas pada sanksi administratif diharapkan memperkuat efek pencegahan sekaligus menunjukkan bahwa pelanggaran karhutla memiliki konsekuensi serius bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Alex menilai laporan mengenai korporasi yang diduga berulang kali terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus ditindak serius oleh aparat penegak hukum. Dugaan pengulangan tersebut, menurutnya, tidak semestinya dipandang sebagai perkara biasa atau berhenti pada penanganan administratif. Setiap laporan perlu diperiksa secara menyeluruh, dengan mengumpulkan bukti yang cukup dan menguji keterkaitan kebijakan, kegiatan, serta tindakan korporasi dengan terjadinya kebakaran. Penanganan yang cermat penting agar proses hukum tetap berlandaskan fakta sekaligus menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran serius memperoleh perhatian yang layak.
Apabila hasil penyelidikan dan pembuktian mendukung adanya sejumlah pelanggaran, Alex berpandangan bahwa penuntut umum dapat mempertimbangkan dakwaan kumulatif. Pendekatan ini memungkinkan beberapa perbuatan atau ketentuan hukum yang relevan diperiksa dalam satu proses, sepanjang unsur masing-masing dakwaan dapat dibuktikan. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya bertumpu pada satu aspek dari perkara, tetapi dapat mencerminkan keseluruhan dugaan tindakan dan dampaknya. Penerapan dakwaan kumulatif tetap harus mengikuti ketentuan hukum acara, disertai uraian yang jelas mengenai dasar setiap dakwaan dan bukti yang mendukungnya.
Alex juga mendorong agar, jika kesalahan korporasi terbukti, hakim mempertimbangkan pemberatan hukuman hingga batas maksimum yang tersedia menurut hukum. Gagasan tersebut didasarkan pada perlunya respons yang sepadan terhadap dugaan pengulangan, bukan anggapan bahwa setiap korporasi yang dilaporkan pasti bersalah. Penilaian mengenai beratnya sanksi tetap berada dalam proses peradilan, dengan memperhatikan fakta, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan faktor lain yang relevan. Sikap ini menjaga keseimbangan penegakan hukum yang tegas dan prinsip praduga tak bersalah.
Selain pidana pokok, ia menilai pidana tambahan berupa perampasan keuntungan ekonomis korporasi patut dipertimbangkan apabila keuntungan tersebut terbukti berkaitan dengan tindak pidana. Langkah itu dapat mencegah agar pelanggaran tidak menghasilkan manfaat finansial bagi pelaku, sekaligus memperkuat daya cegah sanksi. Perampasan harus didasarkan pada penelusuran dan pembuktian yang sah, bukan semata-mata pada laporan atau dugaan. Menurut Alex, kombinasi penanganan serius, dakwaan yang sesuai, hukuman yang proporsional, dan pemulihan keuntungan ilegal dapat memperkuat akuntabilitas korporasi dalam perkara karhutla, tanpa mendahului putusan pengadilan.
Alex mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama ketika terdapat indikasi keterlibatan korporasi dalam kejadian yang berulang. Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses hukum yang terarah, bukan berhenti pada penanganan dampak kebakaran atau pemeriksaan di lapangan. Kerja bersama kedua lembaga dapat membantu memastikan informasi mengenai lokasi, pola kejadian, dan pihak yang diduga bertanggung jawab ditelaah secara menyeluruh. Dengan demikian, penegakan hukum dapat menjangkau aktor yang berperan di balik peristiwa, termasuk badan usaha yang diduga mengabaikan kewajiban pencegahan.
Koordinasi antarlembaga, kata Alex, dibutuhkan agar penyidikan berjalan lebih optimal, cepat, dan komprehensif. Kemenhut memiliki peran serta informasi terkait kawasan hutan dan pengelolaan lahan, sedangkan Bareskrim memiliki kewenangan dan kapasitas penyidikan tindak pidana. Pertukaran data dan penyelarasan langkah sejak awal dinilai dapat mengurangi hambatan dalam menguji dugaan, mengumpulkan bukti, serta menentukan tindak lanjut yang sesuai. Proses yang terpadu juga penting untuk menghindari penanganan yang terpisah-pisah, khususnya ketika kasus melibatkan wilayah, dokumen, atau pihak yang memerlukan pemeriksaan lintas kewenangan. Kecepatan tetap perlu disertai ketelitian agar setiap kesimpulan didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
Alex menilai pengungkapan korporasi yang terindikasi memicu karhutla berulang akan menjadi ukuran penting bagi keseriusan penegakan hukum. Ia menyatakan, “Pengungkapan korporasi yang terindikasi memicu karhutla akan menjadi pembuktian bahwa penegakan hukum berjalan seirama.” Pernyataan tersebut menekankan perlunya keselarasan tindakan kementerian dan kepolisian, sehingga temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara konsisten. Jika dugaan keterlibatan perusahaan terbukti melalui proses penyidikan, penanganan perkara dapat memberi kepastian bahwa tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pelaku perorangan. Namun, proses itu tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan menjamin hak pihak yang diperiksa. Sinergi yang kuat diharapkan mendorong penanganan kasus lebih transparan, memperkuat akuntabilitas, serta memberi efek pencegahan terhadap karhutla pada masa mendatang.
Perkembangan penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencakup proses pidana terhadap korporasi serta sanksi administratif dari pemerintah. Bareskrim Polri menyatakan bahwa penyidik telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing, sedangkan 16 lainnya adalah perusahaan dalam negeri. Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan keterlibatan perusahaan dalam peristiwa kebakaran.
Secara terpisah, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan yang areal terbakarannya mencapai total 12.926,74 hektare. Angka luas tersebut menunjukkan cakupan lahan yang terkait dengan perusahaan penerima sanksi, sementara jenis tindakan administratif dibedakan berdasarkan keputusan terhadap masing-masing perusahaan. Langkah administratif ini berjalan di samping penyidikan pidana, sehingga keduanya perlu dipahami sebagai jalur penanganan yang berbeda.
Dari 32 perusahaan itu, sebanyak 19 dikenai pembekuan disertai paksaan untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan. Delapan perusahaan lainnya dikenai paksaan pemulihan ekosistem hutan, sedangkan lima perusahaan telah dicabut izinnya. Dengan demikian, sanksi yang diterapkan tidak seragam: sebagian perusahaan menghadapi pembekuan dan kewajiban pemulihan, sebagian menerima kewajiban pemulihan, dan sebagian kehilangan izin. Rincian tersebut mencatat bentuk tindak lanjut administratif yang telah diumumkan kementerian.
Dalam perkembangan penyelidikan dan penyidikan terdapat pula 125 subjek.
Baca juga: TNI Salurkan 368.000 Liter Air Bersih untuk Masyarakat Terdampak Karhutla di Kalbar | Polisi Pati Tangkap Pelaku Penganiayaan Berat di Juwana, Sabit Diamankan sebagai Barang Bukti | Titik Panas Karhutla di Jambi Menurun Signifikan
