Sejumlah elemen masyarakat mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh segera melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan kedua kegiatan tersebut. Desakan itu juga diarahkan kepada mantan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kota Langsa, Nazaruddin, S.E., serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait.
Sorotan tersebut sebelumnya telah mencuat melalui pemberitaan sejumlah media online pada 10 Oktober 2026 dengan judul “Mantan Aktivis Desak Kejati Aceh Periksa Plt Kadis LHK Langsa, Pengadaan Lampu Rp5 Miliar Disorot.”
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemerintah Kota Langsa, terdapat dua kegiatan pengadaan yang menjadi perhatian masyarakat.
Kegiatan pertama berupa pengadaan dan pemasangan lampu Solar Street Light dengan nilai anggaran Rp450 juta pada April 2026. Sementara kegiatan kedua berupa pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan nilai anggaran Rp4.627.851.991 pada Mei 2026.
Dengan demikian, total nilai anggaran yang tercantum dalam kedua kegiatan tersebut mencapai Rp5.077.851.991 atau sekitar Rp5,08 miliar.
Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai lokasi pemasangan, jumlah unit lampu, spesifikasi teknis, progres pekerjaan, serta kesesuaian realisasi dengan perencanaan.
Dalam konfirmasi wartawan pada 28 Oktober 2026, PPK yang disebut bernama Fadli Hermanja menyampaikan bahwa lampu Solar Street Light berukuran kecil telah dipasang.
Namun, terkait kegiatan pengadaan lampu PJU, Fadli menyebut pemasangan belum dilakukan dan masih menunggu arahan dari Plt. Kepala Dinas LHK dan Perhubungan Kota Langsa saat itu.
Sementara itu, Nazaruddin sebelumnya mengarahkan wartawan untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada PPK.
Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh penjelasan menyeluruh mengenai progres pelaksanaan kedua kegiatan, titik lokasi pemasangan, jumlah unit yang telah terpasang, maupun nilai anggaran yang telah direalisasikan.
Persoalan tersebut kembali mendapat perhatian dari tokoh masyarakat Kecamatan Langsa Kota yang dikenal dengan sapaan Popon Engkol.
Kepada wartawan, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 14.21 WIB, Popon mempertanyakan tindak lanjut atas desakan masyarakat agar Kejati Aceh menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengadaan lampu tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran miliaran rupiah itu telah sesuai dengan ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat.
Popon juga mempertanyakan pernyataan PPK mengenai lampu Solar Street Light yang disebut telah dipasang.
“Kalau memang lampu Solar Street Light sudah dipasang, kami ingin mengetahui di mana lokasinya dan berapa jumlahnya. Sebagai masyarakat Kecamatan Langsa Kota, kami belum melihat perubahan yang signifikan. Lampu yang terlihat justru seperti lampu yang sudah lama terpasang,” ungkap Popon.
Meski demikian, pengamatan tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, data inventarisasi, serta pengecekan langsung ke lokasi pekerjaan.
Popon menegaskan bahwa transparansi sangat diperlukan untuk menghindari munculnya berbagai dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat.
Ia juga meminta aparat penegak hukum memastikan apakah terdapat indikasi penggelembungan harga atau mark-up, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun persoalan lain dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, Popon mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh memberikan perhatian terhadap persoalan yang telah menjadi perbincangan publik tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mendesak Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh segera mengambil langkah tegas dengan memanggil dan meminta keterangan mantan Plt. Kepala Dinas LHK dan Perhubungan Kota Langsa bersama PPK terkait. Jangan sampai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat ini terus menggantung tanpa kejelasan,” tegasnya.
Popon juga menyinggung adanya informasi bahwa sejumlah pejabat yang sebelumnya bertanggung jawab atas kegiatan tersebut telah mengalami perpindahan jabatan.
Menurutnya, perubahan jabatan tidak seharusnya menghalangi proses klarifikasi ataupun pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Walaupun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menduduki jabatan sebelumnya, pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tetap harus jelas. Kami berharap persoalan ini dapat ditelusuri secara transparan dan profesional,” tambahnya.
Sebelumnya, mantan aktivis Biro Bidang Investigasi Monitoring dan Intelijen (IMI) LBPH-RI Komda Langsa, Bung Karo-Karo, turut menyampaikan desakan serupa.
Pada Jumat (30/10/2026), ia meminta Kejati Aceh melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan kedua kegiatan pengadaan lampu yang menggunakan APBD Kota Langsa Tahun Anggaran 2026.
Menurut Bung Karo-Karo, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan dokumen perencanaan, kontrak pekerjaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Jika ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi, saya berharap pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum. Jangan sampai anggaran daerah yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru disalahgunakan,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Langsa membuka informasi mengenai pelaksanaan kegiatan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif.
Sorotan terhadap pengadaan lampu jalan senilai lebih dari Rp5 miliar tersebut menjadi pengingat pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Masyarakat berharap instansi terkait dapat menjelaskan secara terperinci mengenai lokasi pekerjaan, jumlah lampu yang dipasang, spesifikasi barang, nilai kontrak, serta perkembangan realisasi anggaran.
Selain itu, Kejati Aceh diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya laporan pengaduan masyarakat yang telah diterima terkait kegiatan tersebut, termasuk tindak lanjutnya apabila memang terdapat laporan resmi.
Perlu ditegaskan, dugaan mark-up maupun penyimpangan anggaran dalam kegiatan ini belum dapat dinyatakan terbukti. Nilai anggaran yang tercantum dalam SIRUP juga tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kerugian negara atau tindak pidana korupsi.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi dari Kejati Aceh mengenai status penanganan persoalan tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah perkara ini telah masuk tahap pemeriksaan, penyelidikan, atau belum terdapat proses hukum.
Pihak mantan Plt. Kepala Dinas LHK dan Perhubungan Kota Langsa, PPK terkait, serta Pemerintah Kota Langsa tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas berbagai pertanyaan yang berkembang.
Publik kini menantikan keterbukaan dari pihak terkait agar penggunaan anggaran daerah senilai Rp5,08 miliar tersebut dapat dipastikan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Langsa.
(Tim Investigasi/Pasukan Ghoib)
Sumber: Tokoh Masyarakat Popon Engkol dan informasi yang dihimpun wartawan.