Jakarta | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna pada Selasa, 10 November 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut menjadi penanda resmi pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Dengan dimulainya masa persidangan ini, agenda kelembagaan DPR memasuki periode kerja berikutnya setelah para anggota menjalani masa reses. Pembukaan masa persidangan merupakan bagian dari siklus kegiatan kedewanan yang berlangsung secara berkala dalam satu tahun sidang.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Penyelenggaraan rapat di kompleks parlemen menegaskan bahwa kegiatan resmi DPR kembali berlangsung setelah masa reses berakhir. Masa reses menjadi jeda dalam rangkaian persidangan, sedangkan pembukaan masa sidang menandai dimulainya kembali aktivitas kedewanan. Karena itu, rapat pada 10 November tersebut memiliki arti kelembagaan sebagai titik awal periode kerja DPR yang baru, sekaligus menjadi penanda perubahan dari masa reses menuju masa persidangan.
Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung di tengah perhatian terhadap agenda legislasi yang akan dibahas DPR, termasuk perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Agenda-agenda tersebut menjadi bagian dari pokok perhatian pada masa sidang ini. Namun, rapat pembukaan yang dipimpin Puan Maharani terutama menandai dimulainya kembali kegiatan kedewanan setelah reses. Dengan demikian, keterangan pokok mengenai paripurna ini mencakup waktu dan tempat penyelenggaraan, pimpinan rapat, serta fungsinya sebagai pembuka masa persidangan. DPR kembali memasuki fase kerja dalam Tahun Sidang 2026–2027, dengan agenda pembahasan yang telah menjadi perhatian publik dan akan berlangsung dalam periode persidangan tersebut.
Komisi V DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat umum pada pukul 13.00 WIB dalam rangka konsultasi publik atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Agenda tersebut menjadi bagian dari pembahasan rancangan perubahan regulasi yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.
Dalam jadwal rapat, sejumlah perwakilan dari kalangan akademisi dan lembaga terkait transportasi tercantum sebagai pihak yang dijadwalkan hadir. Mereka adalah rektor Institut Teknologi Bandung, rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada. Kehadiran para undangan tersebut direncanakan dalam forum dengar pendapat umum yang berfokus pada konsultasi publik.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas rancangan perubahan ketiga UU LLAJ. Melalui agenda konsultasi publik, Komisi V menjadwalkan forum pembahasan bersama pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kajian dan bidang transportasi. Rapat tersebut berkenaan dengan materi rancangan perubahan undang-undang, bukan sekadar agenda rutin komisi.
Karena rapat masih berstatus agenda yang dijadwalkan, belum dapat dipastikan apakah seluruh pihak yang tercantum akan hadir maupun bagaimana jalannya pembahasan. Agenda ini juga tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kesepakatan, rekomendasi, atau keputusan atas rancangan perubahan. Informasi mengenai masukan yang disampaikan dan hasil rapat baru dapat diketahui setelah pertemuan berlangsung dan keterangan resmi tersedia. Dengan demikian, fokus yang dapat dipastikan dari jadwal tersebut adalah pelaksanaan rapat dengar pendapat umum Komisi V pada pukul 13.00 WIB, dengan tujuan membahas konsultasi publik atas RUU perubahan ketiga UU LLAJ bersama para undangan yang telah dijadwalkan.
Selain agenda pembahasan perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Komisi III DPR turut menjadwalkan kegiatan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Agenda tersebut tercantum dalam rangkaian kegiatan masa sidang dan menjadi bagian dari pembahasan isu legislasi yang berada dalam lingkup kerja komisi. Penjadwalan ini menunjukkan bahwa pembahasan rancangan aturan mengenai perampasan aset masuk dalam agenda kerja Komisi III pada masa sidang tersebut.
Pada pukul 15.00 WIB, agenda yang dijadwalkan adalah rapat dengar pendapat umum. Dalam kegiatan itu, Komisi III akan menghadirkan Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja. Rapat tersebut menjadi ruang untuk menjaring masukan dari kedua narasumber mengenai RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Format dengar pendapat umum memungkinkan komisi memperoleh pandangan dari pihak yang diundang sebagai bahan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang.
Rapat ini berbeda dari pembahasan pasal demi pasal karena agenda yang tercantum secara khusus berfokus pada penghimpunan masukan. Informasi jadwal menyebutkan waktu dan nama narasumber, tetapi tidak merinci materi yang akan disampaikan maupun sikap masing-masing terhadap rancangan tersebut. Karena itu, pandangan Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan keterangan agenda. Hasil rapat dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bagian dari bahan pertimbangan Komisi III dalam menindaklanjuti pembahasan RUU, tanpa mengandaikan terlebih dahulu isi atau arah pendapat para narasumber.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dijadwalkan berlanjut dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi III DPR pada pukul 16.30 WIB. Agenda yang tercantum untuk rapat tersebut adalah menelaah daftar inventarisasi masalah (DIM), yakni dokumen yang memuat usulan, catatan, dan persoalan yang perlu dicermati dalam pembahasan rancangan undang-undang. Penelaahan DIM menjadi bagian dari proses kerja legislasi, karena dapat membantu anggota dan pihak terkait memetakan bagian-bagian naskah yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Namun, informasi mengenai agenda ini sebatas menyebut waktu pelaksanaan serta pokok kegiatan rapat. Belum ada keterangan lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan jalannya pertemuan secara terperinci.
Dengan demikian, jadwal rapat tersebut menunjukkan bahwa panja Komisi III memiliki agenda lanjutan untuk mencermati DIM RUU Perampasan Aset. Tahap penelaahan dapat mencakup pembacaan daftar masalah dan pencatatan isu yang akan dibahas, tetapi ruang lingkup konkret maupun urutan pembahasannya tidak dirinci dalam informasi yang tersedia. Tidak disebutkan pula siapa saja yang akan menyampaikan pandangan, pasal atau usulan mana yang menjadi perhatian, maupun apakah rapat berlangsung terbuka atau tertutup. Keterangan tentang jadwal tidak dengan sendirinya menerangkan substansi yang dibicarakan. Karena itu, uraian mengenai agenda perlu dibedakan dari laporan mengenai hasil rapat atau isi pembahasan yang mungkin berlangsung kemudian.
Informasi yang tersedia juga tidak menyatakan adanya keputusan, kesepakatan, perubahan rumusan, atau kemajuan tertentu setelah penelaahan DIM. Tidak ada pula keterangan mengenai target penyelesaian pembahasan maupun tahapan lanjutan yang ditetapkan panja. Hal-hal tersebut tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pencantuman agenda rapat pada pukul 16.30 WIB. Perkembangan resmi baru dapat dipaparkan apabila terdapat keterangan lanjutan dari DPR atau pihak yang terlibat, misalnya mengenai hasil penelaahan, isu yang masih perlu dibahas, dan tindak lanjut yang disepakati. Sampai informasi itu tersedia, laporan yang akurat terbatas pada jadwal serta agenda: panja Komisi III dijadwalkan menelaah DIM RUU Perampasan Aset, tanpa klaim mengenai hasil akhir ataupun capaian pembahasan.
Baca juga: Atasi Dampak Perubahan Iklim, Pemkab Maros Bersama BaKTI Susun Strategi Ketahanan Desa – Sulawesion | Perubahan Puncak Klasemen MotoGP 2026 Setelah Seri Mandalika | Apakah benar terjadi perubahan warna
202 kunjungan
