Jakarta | Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar mengenai surat presiden (surpres) yang disebut berkaitan dengan pergantian Panglima TNI. Puan menyampaikan bahwa surat-surat yang masuk ke DPR masih menjalani pemeriksaan tata usaha. Dengan demikian, informasi mengenai surpres tersebut belum dapat dipastikan sebagai dokumen yang telah diterima dan diproses secara resmi oleh DPR.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di kompleks DPR, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menjelaskan kondisi administrasi surat yang masuk, bukan mengumumkan adanya keputusan mengenai pergantian Panglima TNI. Pemeriksaan tata usaha merupakan tahapan awal untuk memastikan surat tercatat dan ditangani sesuai mekanisme kelembagaan sebelum tindak lanjut dilakukan.
Respons tersebut penting untuk membedakan kabar yang beredar dari status surat secara formal. Dalam proses di DPR, sebuah dokumen perlu lebih dahulu diterima dan diverifikasi administrasinya. Karena itu, keterangan Puan menunjukkan bahwa DPR belum menyatakan surpres pergantian Panglima TNI telah diterima secara resmi pada saat ia memberikan penjelasan. Publik masih perlu menunggu pembaruan dari lembaga terkait mengenai perkembangan proses tersebut.
Puan tidak menyampaikan rincian lebih jauh mengenai isi surat, waktu pengiriman, maupun nama yang mungkin diajukan untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Keterangan yang diberikan terbatas pada pemeriksaan tata usaha atas surat-surat yang masuk. Informasi mengenai tahapan berikutnya, termasuk apakah dokumen itu akan dibawa ke pembahasan lembaga, bergantung pada hasil pemeriksaan dan prosedur yang berlaku di DPR.
Dengan penjelasan itu, status surpres tetap perlu dipahami berdasarkan konfirmasi resmi, bukan semata-mata kabar yang beredar. DPR akan memiliki dasar untuk menindaklanjuti apabila dokumen terkait telah tercatat dan memenuhi ketentuan administrasi. Hingga ada keterangan tambahan, respons Puan menegaskan bahwa surat tersebut masih berada dalam pemeriksaan tata usaha, sementara kabar pergantian Panglima TNI belum disertai konfirmasi bahwa DPR telah menerimanya.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa hingga keterangannya diberikan, DPR belum menerima surat presiden (surpres) yang berkaitan dengan Panglima TNI. Dengan demikian, ia belum dapat menyampaikan isi surat maupun perkembangan resmi yang didasarkan pada dokumen tersebut. Puan menjelaskan bahwa surat-surat yang masuk ke DPR masih berada dalam tahap pemeriksaan. Ia juga menyebut surat yang dimaksud baru akan masuk ke pimpinan DPR pada hari itu, sehingga belum tepat untuk mengatakan bahwa pimpinan telah menerima dan menelaahnya.
Keterangan tersebut menegaskan perbedaan surat yang sedang diperiksa dan surpres yang telah diterima oleh pimpinan DPR. Puan tidak menyatakan bahwa proses pergantian Panglima TNI telah berlangsung. Ia juga tidak memastikan bahwa keputusan mengenai pergantian sudah disampaikan kepada DPR. Pada saat itu, informasi yang dapat dipastikan hanya bahwa surat terkait masih melalui tahapan pemeriksaan dan selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan. Karena itu, perkembangan lebih lanjut masih menunggu penerimaan dokumen secara resmi.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan menyampaikan informasi apabila surat tersebut sudah diterima. Pernyataan ini menjadi penanda bahwa publik perlu menunggu pengumuman dari pihak DPR, bukan menarik kesimpulan sebelum dokumen sampai kepada pimpinan. Setelah surat diterima, DPR dapat memberikan keterangan mengenai langkah berikutnya sesuai proses yang berlaku. Namun, sampai tahap itu tercapai, status surpres tetap belum diterima oleh pimpinan DPR. Penjelasan Puan menjaga agar kabar mengenai pergantian Panglima TNI tidak dipahami sebagai keputusan yang telah dipastikan atau proses yang sudah selesai.
Puan menjelaskan bahwa surat terkait pergantian Panglima TNI belum diterima DPR pada hari tersebut. Keterangan itu disampaikan seusai rapat paripurna, ketika kegiatan di parlemen bertepatan dengan pembukaan masa sidang. Menurut penjelasannya, surat-surat yang masuk masih berada dalam proses pemeriksaan di bagian tata usaha. Dengan demikian, informasi yang disampaikan berfokus pada keadaan surat pada saat itu, bukan pada keputusan atau tindak lanjut atas isinya.
Pembukaan masa sidang menjadi konteks penting dalam keterangan Puan. Pada hari pertama masa sidang, surat-surat yang masuk terlebih dahulu diperiksa oleh bagian tata usaha. Karena proses pemeriksaan tersebut masih berlangsung, surat mengenai pergantian Panglima TNI belum dinyatakan telah diterima DPR. Pernyataan itu menerangkan posisi administrasi surat ketika Puan memberikan keterangan setelah rapat paripurna. Belum diterimanya surat dalam konteks ini disampaikan bersama penjelasan bahwa surat-surat yang masuk masih diperiksa.
Keterangan seusai rapat paripurna itu tidak merinci hal lain di luar keadaan pemeriksaan surat. Puan menyampaikan bahwa saat itu merupakan pembukaan masa sidang dan dokumen yang masuk masih diperiksa bagian tata usaha. Karena itu, informasi yang dapat dipastikan dari keterangannya terbatas pada konteks tersebut: surat terkait pergantian Panglima TNI belum diterima DPR, sementara surat-surat yang masuk masih berada dalam pemeriksaan administrasi. Penjelasan ini menggambarkan situasi pada hari penyampaiannya, tanpa menyebutkan keterangan tambahan mengenai proses berikutnya ataupun waktu tertentu.
Dewan Perwakilan Rakyat membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam rapat paripurna di ruang rapat Gedung DPR/MPR, Selasa, 10 November. Agenda pembukaan tersebut menjadi konteks kegiatan DPR pada hari itu, ketika perhatian publik juga tertuju pada keterangan Ketua DPR Puan Maharani mengenai surat presiden terkait pergantian Panglima TNI.
Dalam rapat, Puan membacakan catatan kehadiran yang disampaikan Sekretariat Jenderal DPR. Berdasarkan data tersebut, 403 anggota tercatat hadir secara fisik. Sementara itu, 11 anggota lainnya tercatat izin. Dengan demikian, jumlah anggota yang masuk dalam catatan kehadiran mencapai 414 orang.
Tepuk tangan terdengar setelah angka 403 disampaikan. Informasi mengenai reaksi itu merupakan bagian dari suasana rapat yang berlangsung, tanpa perlu ditarik sebagai penafsiran atas sikap para anggota terhadap isu tertentu. Catatan kehadiran yang dibacakan Puan menunjukkan jumlah anggota yang hadir langsung dan yang berhalangan dengan izin pada pembukaan masa persidangan.
Rapat paripurna tersebut menandai dimulainya kembali masa kerja DPR untuk periode sidang yang baru. Pembukaan masa persidangan menjadi agenda kelembagaan, sedangkan kabar mengenai surpres pergantian Panglima TNI merupakan isu tersendiri yang disampaikan Puan. Keduanya berlangsung dalam konteks waktu yang berdekatan, tetapi keterangan jumlah kehadiran tidak menjelaskan status surat presiden tersebut.
Dalam keterangannya mengenai surpres, Puan menyebut bahwa DPR belum menerima surat terkait pergantian Panglima TNI. Pernyataan itu menjadi pokok isu yang mendapat perhatian, sementara data rapat paripurna memberi gambaran mengenai kehadiran anggota pada hari pembukaan Masa Persidangan II. Dengan membedakan kedua hal tersebut, informasi tentang rapat dapat ditempatkan sebagai latar kegiatan DPR, bukan sebagai penjelasan tentang proses atau keputusan terkait pergantian pimpinan militer. Data yang dibacakan dalam sidang hanya mencatat jumlah anggota yang hadir secara fisik, anggota yang izin, serta jumlah keseluruhan yang tercatat; tidak ada keterangan tambahan dalam catatan tersebut mengenai pembahasan surpres. Karena itu, angka kehadiran dan suasana rapat disampaikan sebagai fakta pendukung, sementara pernyataan Puan tentang surpres tetap menjadi fokus utama berita tersebut.
Baca juga: Pergantian juga terjadi di Polres Batu
37 kunjungan
