Jakarta | Mohammad Hatta menyatakan akan meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956. Kepastian tanggal itu disampaikan melalui surat bernomor 47/56 yang ditujukan kepada Ketua DPR. Surat tersebut menegaskan keputusan yang sebelumnya telah ia sampaikan dalam korespondensi dengan pimpinan lembaga perwakilan itu.
Sebelum mengirim surat bernomor 47/56, Hatta telah menulis kepada Ketua DPR pada 20 Juli 1956. Ia kembali menyurati Ketua DPR pada 23 November 1956. Dalam surat terakhir, Hatta merujuk pada surat terdahulunya yang bernomor 35/56. Rujukan tersebut menjadi bagian penting dari penyampaian resmi mengenai keputusan yang telah ia nyatakan sebelumnya.
Isi pokok surat bernomor 47/56 adalah pemberitahuan bahwa Hatta akan meletakkan jabatan Wakil Presiden terhitung mulai 1 Desember 1956. Dengan demikian, surat itu bukan sekadar menyebut kemungkinan atau rencana yang belum memiliki tanggal. Hatta menetapkan hari mulai berlakunya pengunduran diri dan menyampaikan ketetapan tersebut secara tertulis kepada Ketua DPR.
Dalam surat itu, Hatta mengingatkan penerima pada surat sebelumnya bernomor 35/56. Ia sekaligus menegaskan kembali maksud yang telah disampaikan melalui korespondensi terdahulu. Penyebutan nomor surat memungkinkan kedua pemberitahuan itu dibaca sebagai rangkaian komunikasi, bukan sebagai pernyataan yang berdiri sendiri tanpa rujukan. Surat 47/56 menyampaikan penegasan dan tanggal yang jelas, sedangkan surat terdahulu menjadi acuan yang disebut langsung oleh Hatta.
Urutan tanggalnya menunjukkan bahwa keputusan tersebut disampaikan lebih dari sekali: mula-mula melalui surat 20 Juli, kemudian kembali ditegaskan pada 23 November 1956. Pada surat bernomor 47/56, Hatta menyatakan tanggal 1 Desember sebagai waktu ia meletakkan jabatan. Karena itu, inti pemberitahuannya kepada Ketua DPR dapat dirumuskan secara lugas: Hatta merujuk surat nomor 35/56 dan menegaskan bahwa ia akan mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden pada tanggal yang telah ditetapkan itu.
Keputusan Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden segera menjadi pembicaraan di parlemen dan kalangan politik. Sejumlah pihak menilai langkah itu perlu dipertimbangkan kembali, mengingat negara masih menghadapi persoalan besar setelah revolusi kemerdekaan. Partai Nasional Indonesia (PNI), salah satu kekuatan utama dalam parlemen, termasuk pihak yang meminta Hatta tidak mundur. PNI merupakan pemenang Pemilu 1955 dengan perolehan 57 kursi, sehingga sikapnya terhadap keputusan tersebut mendapat perhatian luas dalam dinamika politik nasional.
Dalam pandangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNI, perjuangan rakyat belum selesai hanya dengan tercapainya kemerdekaan. Bangsa Indonesia masih harus menuntaskan revolusi nasional dan membangun negara yang kokoh, sementara proses itu membutuhkan keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman serta kepercayaan masyarakat. Hatta dipandang sebagai salah satu pemimpin yang dapat memberi sumbangan penting dalam pekerjaan tersebut. Karena itu, PNI menyampaikan harapan agar ia mengurungkan niatnya atau setidaknya menunda pengunduran diri, alih-alih segera meninggalkan tanggung jawab kenegaraan.
PNI mengaitkan permintaan itu dengan proses penyusunan undang-undang dasar baru oleh Konstituante. Partai tersebut berharap Hatta tetap menjalankan tugasnya sampai badan itu menyelesaikan pekerjaan konstitusionalnya, sehingga masa peralihan tidak menambah ketidakpastian politik. Selain itu, PNI menyarankan agar Hatta diberi kesempatan memimpin kabinet. Menurut usulan tersebut, kepemimpinannya dapat membantu mengatasi keruwetan yang tengah dihadapi tanah air sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan. Permintaan itu menunjukkan bahwa sebagian kalangan melihat peran Hatta bukan hanya sebagai lambang persatuan, melainkan juga sebagai sumber pengalaman pemerintahan. Namun, seruan PNI tetap merupakan sikap politik yang disampaikan di tengah perdebatan mengenai hubungan presiden, wakil presiden, parlemen, dan kabinet. Dengan demikian, desakan agar Hatta bertahan mencerminkan kekhawatiran bahwa kepergiannya dapat mengurangi kemampuan pemerintah menghadapi tantangan nasional pada masa tersebut.
Menjelang 1 Desember 1956, ketika keputusan Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden semakin dekat, Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah untuk memperoleh penjelasan langsung darinya. DPR mengutus lima orang delegasi agar menemui Hatta dan membicarakan alasan serta pertimbangan di balik keputusan tersebut. Pertemuan ini menjadi upaya lembaga perwakilan untuk memahami persoalan yang mendorong Hatta memilih meninggalkan jabatannya, sekaligus membuka ruang bagi penyampaian pandangan sebelum keputusan itu berlaku. Delegasi tidak datang sebagai kelompok yang mewakili satu partai saja, melainkan membawa unsur dari sejumlah kekuatan politik di parlemen. Susunan lintas partai itu mencerminkan perhatian DPR terhadap perkara tersebut dan kebutuhan untuk menyampaikan hasil pembicaraan kepada lembaga secara teratur. Dengan meminta penjelasan langsung, para utusan diharapkan dapat memberikan keterangan yang lebih utuh kepada pimpinan dan anggota DPR daripada sekadar mengandalkan kabar atau perkiraan mengenai sikap Hatta.
Kelima anggota delegasi itu adalah Arudji Kartawinata dari PSII, Djokrosujoso dari Masyumi, K.H. Masjkur dari NU, Mr. Hardi dari PNI, serta Peris Pardede dari PKI. Keanggotaan mereka mencakup beragam afiliasi politik, sehingga pertemuan tersebut membawa suara beberapa fraksi dalam DPR. Masing-masing utusan bertugas menemui Hatta dan meminta penjelasan mengenai keputusannya untuk mundur. Dalam konteks itu, agenda pertemuan bukan sekadar menyampaikan keberatan atau menyatakan dukungan, melainkan memperoleh keterangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bersama. Kehadiran wakil dari PSII, Masyumi, NU, PNI, dan PKI juga menunjukkan bahwa persoalan pengunduran diri Hatta diperlakukan sebagai isu yang penting bagi parlemen, bukan hanya urusan pribadi atau satu kelompok politik. Namun, keterangan yang hendak diperoleh tetap perlu dibawa kembali ke DPR agar dapat didengar dan ditimbang melalui mekanisme lembaga.
Setelah pertemuan dengan Hatta, delegasi dijadwalkan menyampaikan laporan kepada pimpinan DPR pada malam hari. Tahap ini memungkinkan pimpinan menerima hasil pembicaraan terlebih dahulu sebelum informasi tersebut diteruskan kepada anggota parlemen lainnya. Selanjutnya, laporan delegasi akan dibawa ke sidang pleno DPR untuk dibahas. Dalam sidang itu, para anggota dapat menelaah penjelasan yang diperoleh, membicarakan langkah yang patut diambil, dan akhirnya menetapkan keputusan. Dengan demikian, rangkaian tindak lanjutnya telah direncanakan secara berurutan: delegasi menemui Hatta, melaporkan hasilnya kepada pimpinan pada malam hari, lalu laporan diteruskan ke pleno untuk pembahasan dan pengambilan keputusan. Prosedur tersebut menempatkan keterangan Hatta sebagai bahan bagi pertimbangan parlemen, tanpa mendahului keputusan yang harus dibuat melalui sidang. DPR berusaha menanggapi pengunduran diri itu melalui komunikasi langsung sekaligus proses kelembagaan yang melibatkan pimpinan dan anggota sidang pleno.Setelah menerima kedatangan delegasi yang berusaha membujuknya agar mengurungkan niat, Mohammad Hatta tetap teguh pada keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Upaya untuk menahan Hatta tidak mengubah pendiriannya. Keputusan itu menandai berakhirnya masa pengabdiannya sebagai orang nomor dua di Indonesia, sekaligus membuka babak baru dalam hubungan dirinya dan pemerintahan Presiden Soekarno. Bagi Hatta, pengunduran diri bukan sekadar langkah pribadi, melainkan pilihan di tengah perbedaan pandangan mengenai arah dan kebijakan pemerintahan. Meski demikian, ia tidak mengubah keputusannya setelah menerima pendekatan tersebut.
Pada pukul 21.00, DPR mengadakan sidang untuk menyikapi keputusan Hatta. Dalam sidang itu, lembaga tersebut menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan selama 11 tahun menjabat sebagai wakil presiden. Ketua DPR menyampaikan penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian Hatta kepada negara. Sikap DPR itu menunjukkan bahwa, meskipun Hatta memilih mundur, masa tugasnya tetap dipandang sebagai bagian penting dari perjalanan pemerintahan Indonesia. Penghargaan tersebut juga menjadi penanda resmi atas berakhirnya pengabdian panjangnya dalam jabatan wakil presiden.
17 kunjungan
