TULUNGAGUNG || Investigasi88.com – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung tahun 2027 mulai mengerucut. Berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Tulungagung, proyeksi kenaikan UMK diperkirakan mencapai 7,65 persen, dengan kisaran kenaikan yang dibahas antara Rp160 ribu hingga Rp220 ribu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Muhamad Ardian Candra, S.STP., dalam sosialisasi hasil rapat penghitungan UMK 2027, Kamis (19/11/2026).
Ardian menjelaskan, hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Tulungagung selanjutnya akan diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dibahas dan diproses lebih lanjut. Sebab, penetapan UMK merupakan kewenangan gubernur.
Berdasarkan jadwal yang diterima Disnakertrans, usulan tersebut ditargetkan diterima paling lambat sekitar 25 November 2026.
Dasar Hukum dan Formula Penghitungan UMK 2027
Dalam proses penghitungan UMK tahun 2027, pemerintah mengacu pada ketentuan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 139, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Sesuai ketentuan tersebut, penghitungan upah minimum mempertimbangkan sejumlah variabel penting, meliputi:
1. Pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Tingkat inflasi.
3. Indeks tertentu atau faktor alfa dengan rentang 0,50 sampai 1,00.
4. Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
5. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah.
Nilai indeks tertentu atau alfa menjadi salah satu komponen dalam formula penyesuaian upah minimum. Penentuannya mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja atau buruh dengan kemampuan perusahaan, serta perbandingan upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak.
Selain menggunakan formula penghitungan, kebutuhan hidup layak juga menjadi dasar pertimbangan. Penentuan besaran upah minimum memperhatikan hasil penghitungan formula dan KHL sesuai ketentuan yang berlaku serta kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah.
Kenaikan UMK Masih Menunggu Keputusan Gubernur
Sebagai gambaran, UMK Kabupaten Tulungagung tahun 2026 berada di kisaran Rp2,6 juta. Dalam pembahasan tahun 2027, muncul proyeksi kenaikan sebesar 7,65 persen.
Namun, angka tersebut masih merupakan hasil pembahasan dan belum menjadi keputusan final. Besaran resmi UMK Tulungagung tahun 2027 tetap menunggu proses pengusulan, pembahasan, serta penetapan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Libatkan Unsur Pengusaha dan Pekerja
Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Tulungagung melibatkan berbagai unsur, mulai dari kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, hingga instansi pemerintah terkait.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat perbedaan pandangan maupun keberatan dari sejumlah peserta. Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum hasil penghitungan diajukan ke tingkat provinsi.
Disnakertrans Kabupaten Tulungagung juga akan melakukan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan guna memastikan kesiapan serta penerapan ketentuan pengupahan sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing perusahaan.
Sementara itu, apabila terdapat perusahaan yang merasa keberatan terhadap penerapan ketentuan pengupahan, mekanisme penyampaian keberatan dapat ditempuh melalui prosedur yang berlaku di tingkat provinsi atau disampaikan kepada gubernur.
Dengan adanya pembahasan UMK 2027 ini, diharapkan kebijakan kenaikan upah dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh, sekaligus tetap memperhatikan kemampuan serta keberlangsungan dunia usaha di Kabupaten Tulungagung.
Masyarakat pekerja maupun kalangan pengusaha kini menunggu keputusan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penetapan UMK Kabupaten Tulungagung tahun 2027.
Pewarta : Muhshoni
Editor : Muhshoni
29 views





