Banggai Laut, Sulawesi Tengah – Hasil investigasi tim CN mengungkapkan alasan mengapa Kepala Inspektorat Banggai Laut, yang berinisial RM, memilih untuk bungkam terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2024 dan sebelumnya. Salah satu temuan penting adalah dugaan korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) pada tahun anggaran 2020. Inspektorat diduga menutup-nutupi hal ini.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari narasumber terpercaya, yang merupakan mantan pegawai Dinas Dikpora tahun 2020 berinisial RI, mengungkapkan bahwa RM, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora pada tahun 2020, sangat mungkin memiliki alasan pribadi untuk menjaga jarak dari publikasi temuan tersebut. Ia menduga RM takut menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan anggaran pendidikan dan olahraga yang dikelola pada tahun tersebut, yang nilainya mencapai ratusan miliar.
“Saya menduga oknum RM memiliki ketakutan tersendiri karena dia bisa saja menjadi calon tersangka korupsi berikutnya. Oknum RM bukan hanya terkait dengan kasus Dikpora tahun 2020, bisa saja dia menyalahgunakan jabatannya untuk melindungi para calon tersangka koruptor agar terhindar dari proses hukum,” ujar RI.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa RM diduga memanfaatkan situasi dan posisinya, baik di Dinas Dikpora maupun di Inspektorat saat ini, untuk kepentingan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, ia meminta media, LSM, Ormas, dan semua pihak yang peduli untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Saya berharap melalui kerja keras rekan-rekan media, LSM, Ormas, dan juga tim CN, kasus ini bisa diungkap dengan terang. Harus ada kepastian hukum yang jelas, dan jika perlu, tim Tipikor, KPK, serta BPK-RI bersama tim Merah Putih dari pusat harus turun untuk mengusut tuntas. Jangan biarkan uang negara yang seharusnya untuk pembangunan dan kemajuan daerah disalahgunakan oleh oknum-oknum koruptor. Korupsi sangat merugikan negara dan rakyat,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri, KPK, Bareskrim Polri, dan DPP Merah Putih, yang berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini. (**)
Sumber – Faisal