Bekasi – Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (FORMADES PM) kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi damai di depan kantor Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025).
Aksi ini menjadi kali ketiga setelah sebelumnya warga melakukan protes serupa namun tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari pihak pemerintah desa. Puncaknya, massa kecewa lantaran kantor desa dalam kondisi kosong tanpa ada satu pun perangkat desa yang hadir.
Tudingan Penyelewengan BLT Puluhan Miliar
Kemarahan warga dipicu oleh dugaan penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa periode 2020–2024 yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi warga terdampak pandemi, menurut mereka, justru tidak sampai ke tangan masyarakat sebagaimana mestinya.
Selain itu, terdapat pula tudingan penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), manipulasi data penerima bantuan, hingga proyek infrastruktur fiktif. Warga menilai, alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kebijakan Kepala Desa Dahlan justru membuat mereka semakin terpuruk.
“Dana itu harusnya bisa membantu warga, tapi kenyataannya kami tidak merasakan manfaatnya. Ini bukti matinya akal sehat dan matinya keadilan di desa kami,” tegas Darman, Ketua FORMADES PM, dalam orasinya.
Aksi Simbolik: Tabur Bunga di Kantor Desa
Dalam aksi yang berlangsung damai, massa melakukan tabur bunga di halaman kantor desa. Tindakan itu disebut sebagai simbol matinya keadilan di Desa Pantai Mekar. Spanduk bertuliskan desakan pencopotan Kepala Desa Dahlan juga terbentang di sejumlah titik.
Namun, warga semakin kecewa ketika mengetahui bahwa Kepala Desa Dahlan maupun perangkatnya tidak ada di tempat. Kondisi kantor desa yang kosong dianggap sebagai bentuk “lari dari tanggung jawab” di tengah kian derasnya desakan masyarakat.
Desakan Laporkan ke Presiden hingga KPK
Ketua FORMADES, Darman, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti sampai di sini. Ia menyebut laporan resmi akan segera dikirimkan ke sejumlah institusi, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami sudah serahkan data awal ke Polsek Muaragembong. Semua bukti penyaluran BLT yang tidak sesuai aturan sudah kami kumpulkan. Kami ingin hukum ditegakkan, jangan sampai kasus ini ditutup-tutupi,” kata Darman di hadapan ratusan warga.
Menurutnya, keberanian warga turun ke jalan adalah bukti bahwa suara akar rumput sudah tidak bisa lagi diredam. Ia meminta aparat penegak hukum bersikap netral dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.
Mediasi Gagal, Kekecewaan Warga Memuncak
Sebelumnya, Polsek Muaragembong sempat memfasilitasi mediasi antara warga dan pihak desa. Namun, upaya tersebut dianggap gagal lantaran tidak ada solusi nyata yang ditawarkan. Justru, kekecewaan warga semakin menumpuk hingga akhirnya mereka melakukan aksi ketiga kalinya dengan massa lebih besar.
Sejumlah tokoh masyarakat juga mendesak agar Bupati Bekasi dan aparat terkait segera turun tangan. Mereka menilai, jika dibiarkan berlarut-larut, potensi konflik sosial akan semakin terbuka di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit secara ekonomi.
Harapan pada Penegakan Hukum
Kini, semua mata tertuju pada langkah aparat penegak hukum. Warga Pantai Mekar berharap kasus dugaan korupsi dana desa yang menyeret nama Kades Dahlan tidak berhenti di tingkat lokal, tetapi ditangani serius hingga ke ranah nasional.
“Kalau aparat diam, kami akan terus bergerak. Keadilan harus ditegakkan, uang rakyat harus kembali,” pungkas Darman.
(Edi D/PRIMA)