JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian publik. Persoalan ini semakin menyita perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memerintahkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut perkara tersebut secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
Instruksi Presiden itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2026). Prasetyo menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi maupun upaya menutupi fakta, siapa pun pihak yang nantinya diduga terlibat.
Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah siapa sebenarnya pihak yang berada di balik dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat serta tokoh nasional.
Jika dugaan tersebut terbukti, tentu penyelidikan tidak cukup hanya berhenti pada pelaku teknis. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, membiayai, atau mengambil manfaat dari informasi hasil penyadapan tersebut.
Pernyataan Mahfud MD yang sebelumnya menyinggung dugaan bahwa hasil penyadapan dibawa ke Solo turut memunculkan spekulasi di ruang publik. Sebagian pihak kemudian mengaitkannya dengan kemungkinan adanya pihak tertentu yang menerima informasi tersebut.
Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun berpotensi menjadi bahan perbincangan dalam berbagai spekulasi. Namun, hingga terdapat bukti dan hasil penyelidikan resmi, keterlibatan Jokowi tidak dapat disimpulkan maupun dinyatakan sebagai fakta.
Hubungan masa lalu antara Jokowi dan Listyo Sigit juga menjadi salah satu aspek yang mungkin menarik perhatian publik. Meski demikian, kedekatan atau hubungan profesional seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan dalam suatu tindak pidana.
Sejumlah pertanyaan mendasar kini perlu dijawab melalui proses hukum. Apa sebenarnya motif di balik dugaan penyadapan tersebut? Siapa yang memberikan perintah? Apakah tindakan itu dilakukan atas inisiatif pribadi atau melibatkan pihak lain?
Selain itu, aparat juga perlu mengungkap bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa saja yang menjadi sasaran, serta ke mana informasi yang diperoleh disalurkan.
Apabila penyadapan ilegal benar-benar terjadi, konsekuensi hukumnya tentu harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pengaruh politik, ataupun kedekatan dengan kekuasaan.
Pertanyaan lain yang tidak kalah menarik adalah bagaimana sikap Presiden Prabowo apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan bukti yang menyeret tokoh besar, termasuk mantan kepala negara.
Apakah proses hukum akan tetap berjalan sampai tuntas, atau justru muncul wacana pemberian pengampunan melalui mekanisme konstitusional seperti amnesti maupun grasi?
Perlu dipahami, amnesti dan grasi merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda, dengan persyaratan serta kewenangan konstitusional masing-masing. Keduanya bukan instrumen untuk menghapus persoalan hukum tanpa prosedur.
Pada akhirnya, publik membutuhkan transparansi, bukan sekadar pernyataan politik. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. (*)
Penulis: Suwandi Purba, Founder Bhakti Negeri.
#PenyadapanIlegal #ListyoSigit #JokoWidodo #PrabowoSubianto #PenegakanHukum
619 kunjungan