Probolinggo – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo memperkuat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat menjadi sorotan publik. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga.
Monitoring dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Senin (2/3/2026). Dua titik yang menjadi sasaran monev yakni SPPG Sogaan di Kecamatan Pakuniran dan SPPG Pondok Kelor 1 di Kecamatan Paiton.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan M. Sjaiful Effendi, Kepala Dinas Kesehatan dr. Hariawan Dwi Tamtomo, Kepala DP3AP2KB A’at Kardono, Kepala Diskominfo Hudan Syarifuddin, Kepala Disperkim Agus Budianto, Kepala DKUPP Sugeng Wiyanto, Kepala Dinas Pertanian Arif Kurniadi, perwakilan Bapelitbangda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Korwil MBG Kabupaten Probolinggo Pujo Wisnu Mahandoko.
Dialog dan Pengecekan Dapur
Di SPPG Sogaan, Sekda bersama tim melakukan dialog terbuka dengan pengelola serta meninjau langsung dapur MBG guna memastikan standar kebersihan dan pengelolaan makanan berjalan sesuai prosedur. Pengecekan serupa dilanjutkan di SPPG Pondok Kelor 1 Kecamatan Paiton dengan menghadirkan kepala dapur dan pegawai, termasuk Kepala Dapur SPPG Sidodadi.
Sekda Ugas menegaskan bahwa kegiatan monev sejatinya telah berjalan rutin dan terjadwal. Namun, kehadirannya kali ini menjadi bentuk atensi khusus pasca adanya temuan yang sempat viral di SPPG Sogaan.
“Sebenarnya monev dari Satgas sudah lama berlangsung dan sudah beberapa kali dilakukan secara terjadwal. Hanya saja saya belum sempat mendampingi karena fokus penanganan bencana dan mewakili Bupati. Sekarang situasi relatif aman, maka saya hadir langsung karena ini menjadi atensi penting,” ujarnya.
Tegaskan Evaluasi Bukan untuk Menyalahkan
Ugas menekankan, kehadiran Satgas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan membangun komunikasi dua arah dan menghadirkan solusi konkret atas setiap persoalan yang muncul di lapangan.
“Kehadiran kami bukan untuk menyalahkan, tetapi melakukan komunikasi dua arah dan memberikan solusi. Namun apabila ada temuan signifikan yang tidak ditindaklanjuti, maka Satgas wajib melaporkan ke Satgas Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.
Ia juga memastikan seluruh proses pelaporan, termasuk kasus yang sempat mencuat di SPPG Sogaan, telah dilakukan sesuai mekanisme. Korwil MBG Kabupaten Probolinggo, lanjutnya, memiliki tanggung jawab menyampaikan laporan ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran berat.
Penguatan Bimtek dan Zoom Meeting Menyeluruh
Sekda menjelaskan, sebelum operasional SPPG berjalan, Satgas bersama Dinas Kesehatan telah memberikan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan terkait standar kebersihan serta tata kelola makanan.
“Semua fasilitasi itu diberikan gratis karena menjadi tugas Satgas dan Dinkes. Secara kelembagaan, Dinkes sudah memberikan pemahaman bagaimana menjaga kebersihan dan mengelola makanan dengan benar,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Ugas berencana menggelar rapat koordinasi secara daring dengan seluruh pemilik SPPG, mitra, relawan hingga kepala dapur untuk menyamakan persepsi atas hasil evaluasi.
“Saya akan lakukan zoom meeting secara total supaya semua SPPG mendapatkan pemahaman yang sama. Kita beri penguatan bimtek dari Dinkes agar seluruh aturan dipahami secara utuh dan tidak ada lagi kesalahan yang sebenarnya bisa diantisipasi,” ujarnya.
Program Strategis Nasional
Menurut Ugas, program MBG merupakan bagian dari strategi nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya di daerah harus berjalan optimal dan bebas dari persoalan.
“Kalau ada satu SPPG yang viral karena kesalahan, yang malu bukan hanya SPPG, tapi juga Kabupaten Probolinggo dan Bupati sebagai pembina. Saya sebagai penanggung jawab teknis tentu merasa ikut bertanggung jawab. Karena itu kita terus ingatkan agar semua patuh pada aturan yang ketat,” tandasnya.
Satgas MBG berharap seluruh jajaran pelaksana segera menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah menargetkan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Probolinggo berjalan konsisten, transparan, dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik di kemudian hari.
(Bambang)