Probolinggo – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) mandiri Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di ruang pertemuan Bentar Mall Pelayanan Publik (MPP), Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini melibatkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Tim Teknis APE Kabupaten Probolinggo.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, A’at Kardono, menegaskan bahwa Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan strategi Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan pembangunan.
“Melalui penghargaan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, program dan anggaran pembangunan,” jelasnya.
Evaluasi Mandiri Jadi Langkah Penting Perbaikan
A’at menjelaskan bahwa rakorev mandiri ini menjadi langkah strategis untuk meninjau kembali dokumen, data dukung, serta capaian kinerja terkait tiga komponen utama PUG, yaitu landasan hukum, kelembagaan (SDM dan Pokja PUG), serta data terpilah.
“Melalui proses evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta merumuskan strategi perbaikan agar Kabupaten Probolinggo mampu meraih tingkat penghargaan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, substansi dari PUG bukan sekadar mengejar indikator penilaian, tetapi memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh perempuan, laki-laki, anak-anak, dan kelompok rentan.
A’at juga mengajak seluruh OPD untuk menjadikan PUG sebagai budaya kerja bersama. “Saya mengapresiasi kontribusi seluruh perangkat daerah, Pokja, dan tim teknis. Semoga komitmen ini tidak hanya menghasilkan penghargaan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Predikat PPE Merosot, Bukti Implementasi Dinilai Belum Konsisten
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB, Rigustina, menyampaikan hasil evaluasi PPE 2023 yang menempatkan Kabupaten Probolinggo kembali pada predikat Pratama, dengan skor akhir berada di rentang 501–600.
Padahal, raw score evaluasi mandiri Kabupaten Probolinggo mencapai 837,4 sebelum mengalami penyusutan nilai sekitar 200–300 poin pada verifikasi pusat.
“Penyusutan skor yang cukup besar menunjukkan masih ada komponen implementasi PUG yang belum maksimal. Banyak bukti implementatif di OPD yang belum memenuhi standar pusat,” katanya.
Rigustina menegaskan bahwa evaluasi PPE kini dilakukan setiap tahun sehingga upaya perbaikan harus lebih cepat dan terukur. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Probolinggo sebelumnya pernah meraih predikat Madya (2018) dan bahkan Utama (2020).
“Fluktuasi predikat ini menunjukkan adanya celah dalam kesinambungan PUG yang harus segera diperbaiki,” ungkapnya.
PPRG Jadi Pekerjaan Rumah Besar OPD
Menurut Rigustina, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada penyusunan dokumen, tetapi memastikan setiap OPD menerapkan PUG secara nyata dan menguatkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
“Kami melihat bahwa pembuktian pelaksanaan PPRG sangat menentukan skor penilaian. Ini yang harus diperkuat ke depan,” tegasnya.
DP3AP2KB, lanjutnya, akan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta memperkuat pendampingan teknis.
“Ke depan, kami akan meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan monitoring PPRG. Target kami jelas: meningkatkan predikat PPE Kabupaten Probolinggo pada evaluasi mendatang,” pungkasnya.
(Bambang)