Jakarta | Sebanyak 9.505 personel gabungan dikerahkan pada Selasa, 20 Oktober 2026, untuk mengamankan 26 kegiatan unjuk rasa dan 26 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Petugas ditempatkan di sejumlah titik kegiatan sesuai agenda yang berlangsung. Pengerahan ini melibatkan unsur Polri, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pengamanan dalam atau Pamdal. Seluruh unsur tersebut tercatat dalam komposisi personel yang disiapkan untuk mendukung pengamanan kegiatan pada hari itu.
Polri menjadi unsur dengan jumlah personel terbesar, yakni 7.660 orang. Dari unsur TNI, sebanyak 1.540 personel turut dikerahkan. Pemprov DKI Jakarta berkontribusi 135 personel, sementara Pamdal menyiapkan 170 personel. Jika dijumlahkan, kontribusi keempat unsur tersebut mencapai 9.505 personel. Rincian ini menunjukkan keterlibatan berbagai instansi dalam pelaksanaan pengamanan, dengan jumlah yang disesuaikan pada komposisi personel yang tercatat.
Agenda pengamanan mencakup dua kelompok kegiatan, yaitu unjuk rasa dan kegiatan masyarakat. Masing-masing kelompok terdiri atas 26 kegiatan, sehingga keseluruhan agenda yang diamankan berjumlah 52 kegiatan. Kehadiran petugas di sejumlah titik kegiatan dimaksudkan untuk mengawal jalannya agenda sesuai tugas setiap unsur yang terlibat. Data pengerahan personel dan jumlah kegiatan tersebut menjadi gambaran skala pengamanan yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Selasa tersebut. Pelibatan Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan Pamdal juga mencerminkan koordinasi lintas unsur dalam mendukung pengamanan agenda yang beragam. Dengan jumlah personel yang telah dirinci, informasi ini memberikan keterangan mengenai skala pengerahan tanpa merinci lokasi penempatan tertentu.
Dalam apel kesiapan pengamanan yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa tugas aparat dalam mengawal 26 aksi dan kegiatan tidak semata berkaitan dengan penjagaan ketertiban. Arahan utamanya ialah menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai landasan setiap langkah pengamanan. Personel diminta hadir secara profesional, terukur, dan humanis, serta menjalankan tugas dengan memahami kebutuhan warga di sekitar lokasi kegiatan. Pendekatan tersebut diarahkan agar situasi tetap kondusif tanpa mengabaikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Dadang menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati. Karena itu, pengamanan tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghalangi penyampaian aspirasi, melainkan memastikan kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Aparat perlu memfasilitasi hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, sembari menjaga keselamatan peserta, masyarakat umum, dan pengguna jalan. Sikap yang mengedepankan komunikasi serta pelayanan diharapkan membantu mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi gangguan selama kegiatan berlangsung.
Kehadiran personel, menurut arahan tersebut, juga bertujuan memberi rasa aman agar warga dapat menyampaikan pandangan dan tuntutannya dengan leluasa. Pada saat yang sama, masyarakat yang tidak mengikuti aksi tetap perlu dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja, bersekolah, dan menggunakan fasilitas umum, dengan aman. Oleh sebab itu, pengaturan di lapangan perlu mempertimbangkan kondisi sekitar, arus mobilitas, serta kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Pesan Kapolda menjadi penegasan bahwa pengamanan yang baik harus menjaga keseimbangan: aspirasi warga memperoleh ruang, sementara ketertiban dan kelancaran kegiatan publik tetap diperhatikan.
Dalam mengamankan rangkaian 26 aksi dan kegiatan di Jakarta, Dadang mengingatkan seluruh personel gabungan agar menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap petugas diminta menjaga sikap, mengendalikan emosi, serta tidak terpancing oleh situasi maupun provokasi yang mungkin muncul di lapangan. Kesiapan dan kewaspadaan tetap diperlukan, tetapi pelaksanaan tugas harus berlangsung dengan tenang, terukur, dan bertanggung jawab.
Personel yang bertugas di titik-titik kegiatan diarahkan untuk mengutamakan pelayanan, dialog, dan komunikasi yang baik dengan peserta maupun warga sekitar. Pendekatan humanis dan persuasif menjadi langkah utama ketika menghadapi perbedaan pendapat atau kondisi yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Petugas diharapkan memberi penjelasan secara santun, mendengarkan kebutuhan masyarakat, dan berupaya mencari penyelesaian melalui komunikasi sebelum mengambil langkah lain. Dengan demikian, pengamanan dapat mendukung kelancaran kegiatan tanpa mengabaikan hak warga.
Dadang juga menegaskan bahwa setiap tindakan aparat harus memiliki dasar yang jelas, dilakukan secara proporsional, dan sesuai dengan prosedur operasional standar. Penggunaan kewenangan perlu disesuaikan dengan tingkat situasi yang dihadapi, serta menghindari tindakan berlebihan. Disiplin dalam mengikuti prosedur dan koordinasi antarpersonel menjadi bagian penting untuk menjaga keselamatan semua pihak. Evaluasi kondisi secara berkala juga diperlukan agar keputusan di lapangan tetap tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung. Kerja sama kedua institusi, disertai komunikasi yang terkoordinasi, diharapkan menciptakan suasana tertib sekaligus mencegah kesalahpahaman. Deddy meminta agar masyarakat tetap diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Aparat bertugas menjaga agar penyampaian pendapat berlangsung aman, bukan menghalangi warga menggunakan haknya. Melalui pendekatan yang profesional, persuasif, dan menghormati ketentuan, pengamanan diharapkan dapat menjaga ketertiban umum serta membangun kepercayaan petugas dan masyarakat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan bahwa pelayanan lalu lintas disiapkan untuk membantu menjaga kelancaran mobilitas warga selama berlangsungnya berbagai aksi dan kegiatan di Jakarta. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik kepada peserta kegiatan maupun pengguna jalan yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan kesiapan petugas, pergerakan warga diharapkan dapat berlangsung tertib dan situasi tetap terkendali.
Rekayasa arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lapangan. Artinya, langkah pengaturan dapat menyesuaikan dinamika kegiatan dan kebutuhan pelayanan pada saat itu. Kepolisian tidak menetapkan satu pola yang berlaku tetap, karena situasi dapat berubah. Petugas akan memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan agar kelancaran mobilitas tetap diperhatikan, sekaligus mendukung penyampaian aspirasi secara tertib.
Masyarakat diimbau mengikuti informasi terbaru mengenai kondisi lalu lintas dan pelayanan kepolisian melalui kanal media sosial resmi Polda Metro Jaya, yaitu @poldametrojaya dan @tmcpoldametro. Pemantauan informasi dari akun resmi dapat membantu warga memperoleh pembaruan yang relevan sebelum maupun selama melakukan perjalanan. Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan berdasarkan perkembangan situasi, tanpa bergantung pada kabar yang belum terverifikasi. Kepolisian juga mengingatkan agar pengguna jalan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan dan menjaga ketertiban selama berkegiatan.
Apabila membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan 110. Saluran tersebut dapat digunakan untuk meminta bantuan ketika menghadapi keadaan yang memerlukan kehadiran atau respons petugas. Penyampaian informasi yang jelas akan membantu kepolisian memahami kebutuhan warga dan memberikan tindak lanjut yang sesuai. Dalam menghadapi perubahan situasi, warga diharapkan tetap tenang, memperhatikan pengumuman resmi, serta memberi ruang bagi petugas untuk menjalankan tugas pelayanan dan pengaturan.
Budi menegaskan bahwa pelayanan diarahkan agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman, tertib, dan damai, sambil tetap menjaga kegiatan masyarakat lainnya. Karena itu, pengaturan lalu lintas dan komunikasi informasi menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan kebutuhan penyampaian pendapat dengan kelancaran aktivitas warga. Kerja sama masyarakat, peserta kegiatan, dan petugas diharapkan mendukung suasana yang kondusif sepanjang kegiatan berlangsung.
Baca juga: Beragam Kegiatan Menarik di Jakarta Pusat September 2026 | Situasi Terkini Terkait Potensi Aksi Demonstrasi di Jakarta | Relawan Pemadam Kebakaran Jakarta: Penjaga di Tengah Ancaman Kebakaran Musim Kemarau
