Probolinggo – Dalam upaya memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas, Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo menggelar pelatihan pertukangan infrastruktur bangunan melalui Program GESIT. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, mulai Selasa hingga Rabu (13–14 Mei 2025), bertempat di Kantor Sekretariat Pertuni Kabupaten Probolinggo.
Sebanyak 15 peserta yang merupakan penyandang disabilitas daksa dan tuli turut ambil bagian dalam pelatihan ini. Mereka mendapatkan bimbingan langsung dari para instruktur profesional yang berasal dari Bina Konstruksi Nusantara (BKN) Cabang Probolinggo.
Materi pelatihan mencakup berbagai teknik dasar pekerjaan bangunan seperti penataan batu bata, plesterisasi, dan pengecatan. Tidak hanya mendapatkan pelatihan teknis, seluruh peserta juga dijadwalkan mengikuti uji kompetensi di akhir kegiatan. Jika dinyatakan lulus, mereka akan memperoleh sertifikat kompetensi resmi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berafiliasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Ketua Pelaksana Program GESIT Pertuni Kabupaten Probolinggo, Arizky Perdana Kusuma, menyampaikan bahwa pelatihan ini memiliki arti penting dalam perjuangan hak-hak disabilitas, khususnya di sektor ketenagakerjaan.
“Ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan bagian dari upaya memperjuangkan hak inklusi bagi penyandang disabilitas agar dapat bersaing secara profesional di dunia kerja, khususnya di sektor konstruksi yang selama ini belum sepenuhnya ramah disabilitas,” ujar Rizky.
Menurutnya, sektor infrastruktur adalah salah satu bidang yang belum memberikan cukup ruang bagi partisipasi kelompok disabilitas. Padahal, dengan pelatihan yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka memiliki kemampuan yang setara.
“Kami ingin mengubah paradigma bahwa penyandang disabilitas hanya sebagai penerima bantuan. Faktanya, mereka mampu dan layak menjadi pelaku aktif dalam pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rizky berharap agar pelatihan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih besar antara Pertuni, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif.
“Dengan sertifikasi kompetensi dari BNSP, para peserta kini memiliki legalitas dan kapasitas yang sama dengan tenaga kerja umum lainnya. Ini menjadi langkah nyata menuju keadilan dan kemandirian ekonomi bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” tambahnya.
Rizky menegaskan bahwa komitmen Pertuni tak hanya berhenti pada advokasi, tetapi juga menyasar penguatan kapasitas dan keahlian profesional anggota komunitas disabilitas.
“Program ini adalah bentuk nyata perjuangan kami untuk membangun masyarakat yang benar-benar inklusif, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi,” pungkasnya.
Pelatihan semacam ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberdayakan penyandang disabilitas secara konkret dan berkelanjutan. (Bambang/*)