Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Karena itu, menurut Yusril, jabatan wakil presiden belum mengalami kekosongan. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), saat ia menjawab pertanyaan mengenai status Gibran setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Yusril menegaskan bahwa sejauh ini Gibran tetap menjabat dan melaksanakan fungsi sebagai wakil presiden.
Pertemuan Gibran dan Prabowo menjadi perhatian publik karena dalam kesempatan itu Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya. Meski demikian, Yusril menyampaikan bahwa niat tersebut belum dengan sendirinya mengubah status jabatan. Sampai keterangan itu diberikan, Gibran masih berada dalam posisi sebagai wakil presiden, sehingga belum ada dasar untuk menyebut jabatan tersebut kosong. Penjelasan ini menempatkan pernyataan tentang keinginan mundur dan status resmi jabatan sebagai dua hal yang perlu dibedakan dalam pemberitaan.
Yusril tidak memastikan bahwa proses pengunduran diri telah berlangsung atau selesai. Ia juga tidak menyatakan adanya keputusan yang membuat Gibran berhenti menjalankan tugas. Dengan demikian, keterangan yang disampaikan di lingkungan Istana berfokus pada keadaan saat ini: Gibran masih menjabat, sedangkan tindak lanjut atas niat pengunduran diri belum dipastikan. Status tersebut tetap menjadi perhatian setelah pertemuan dengan Presiden, tetapi informasi yang tersedia dari Yusril belum menunjukkan perubahan jabatan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada kejelasan proses dan keterangan resmi dari pihak terkait. Untuk sementara, publik dapat membedakan niat yang disampaikan Gibran dan perubahan status yang telah dipastikan. Selama belum ada kepastian mengenai pengunduran diri, Yusril menyebut jabatan wakil presiden belum kosong dan Gibran masih menjalankan tugasnya.
Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan pencalonan wakil presiden tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan Gibran. Menurutnya, keputusan pengadilan tersebut perlu dipahami sesuai ruang lingkup perkara yang diperiksa, yakni aspek pencalonan dan aturan yang menjadi dasar proses tersebut. Putusan mengenai persoalan itu tidak dengan sendirinya menjadi keputusan pemberhentian dari jabatan yang sedang dijalankan.
Ia membedakan secara tegas keabsahan atau persoalan hukum dalam pencalonan dengan status seseorang sebagai pejabat negara. Keduanya berhubungan dengan konteks yang berbeda dan tidak dapat disamakan begitu saja. Karena itu, adanya putusan yang menyoroti aturan pencalonan tidak otomatis berarti jabatan wakil presiden berakhir, ataupun Gibran langsung kehilangan kedudukannya. Untuk menyatakan bahwa masa jabatan telah berakhir, perlu ada proses atau dasar hukum yang secara khusus mengatur penghentian jabatan tersebut.
Dalam penjelasan Yusril, selama Gibran belum mengundurkan diri dan belum diberhentikan melalui mekanisme yang berlaku, ia tetap menjabat sebagai wakil presiden. Pernyataan itu menekankan keadaan status jabatan saat ini, bukan penilaian baru terhadap seluruh perdebatan mengenai pencalonannya. Dengan kata lain, keberadaan putusan pengadilan dan keberlanjutan jabatan merupakan dua hal yang perlu dinilai secara terpisah berdasarkan akibat hukum masing-masing.
Pembedaan tersebut juga penting agar dampak putusan tidak ditafsirkan melampaui isi maupun proses yang diputus pengadilan. Putusan tentang pencalonan dapat memunculkan pembahasan hukum dan politik, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pemberhentian apabila tidak memuat atau menimbulkan tindakan pemberhentian sesuai ketentuan. Yusril, dengan demikian, tidak menyatakan bahwa putusan MA atau MK telah mencopot Gibran. Penegasannya adalah bahwa status wakil presiden masih berjalan sampai ada pengunduran diri atau pemberhentian yang sah. Adapun bagaimana proses pengunduran diri atau pemberhentian dapat berlangsung, serta apakah langkah tersebut akan diambil, merupakan persoalan tersendiri yang belum dipastikan dalam penjelasan tersebut. Selama belum ada perkembangan resmi mengenai hal itu, dasar untuk menyebut Gibran tidak lagi menjabat tidak dapat disamakan hanya dengan adanya putusan terkait pencalonan. Hal ini menjaga pembacaan publik tetap cermat terhadap perbedaan sengketa pencalonan dan perubahan status jabatan konstitusional.Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memuat pokok persoalan yang berbeda, sehingga keduanya perlu dibaca secara terpisah. Dalam putusan MK, majelis menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat. Pernyataan tersebut berkaitan dengan bukti pendidikan luar negeri yang dipersoalkan dalam perkara, dan tidak serta-merta dapat disamakan dengan amar MA mengenai dokumen pencalonan.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran tidak sah. Dokumen itu merupakan salah satu persyaratan yang digunakan dalam pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024. Dengan demikian, putusan MA menyoroti keabsahan surat keterangan tersebut sebagai dokumen persyaratan, sedangkan putusan MK menyampaikan penilaian tentang bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan. Perbedaan objek dan pertimbangan itu menjadi penting dalam memahami dampak masing-masing putusan secara cermat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA perlu dicermati lebih lanjut. Menurutnya, pertimbangan dalam putusan itu memuat persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi. Karena itu, implikasi putusan terhadap status Gibran sebagai wakil presiden dan proses politik yang berjalan tidak sepatutnya ditarik menjadi kesimpulan sederhana sebelum isi serta tindak lanjutnya dipahami secara utuh.
Yusril juga menyebut adanya kemungkinan pilihan Gibran berhenti dari jabatan atau diberhentikan. Namun, ia tidak menyatakan bahwa salah satu kemungkinan itu telah dipastikan akan terjadi. Perkembangan berikutnya, termasuk bagaimana putusan tersebut ditindaklanjuti, masih perlu ditunggu. Sampai ada proses dan keputusan lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden dan proses pengunduran dirinya belum dapat dipastikan. Sikap ini menempatkan penjelasan mengenai status saat ini secara terpisah dari kemungkinan konsekuensi yang mungkin muncul kemudian, sekaligus menghindari anggapan bahwa putusan pengadilan otomatis menghasilkan pemberhentian atau pengunduran diri.
Yusril menjelaskan bahwa pembahasan mengenai tahapan pengisian jabatan wakil presiden baru relevan apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar menyampaikan pengunduran diri. Penjelasan tersebut menggambarkan urutan proses yang mungkin dilakukan, bukan pernyataan bahwa pengunduran diri telah diajukan atau jabatan wakil presiden telah kosong. Karena itu, setiap tahap perlu dipahami sebagai kemungkinan yang bergantung pada adanya pernyataan pengunduran diri terlebih dahulu.
Dalam tahapan pertama, apabila Gibran memilih mengundurkan diri, ia harus menyampaikan pernyataan tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat atau pernyataan tertulis itu menjadi langkah yang disampaikan Yusril sebagai awal proses. Dengan demikian, pengunduran diri tidak digambarkan sebagai sesuatu yang telah berlangsung hanya berdasarkan pembicaraan publik atau spekulasi politik. Sampai pernyataan tersebut disampaikan, status Gibran tetap sebagai wakil presiden yang masih menjabat.
Setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri, MPR kemudian memberitahukan kepada presiden mengenai kekosongan jabatan wakil presiden. Sesudah pemberitahuan itu, presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya dipilih dalam sidang MPR. Rangkaian ini menunjukkan urutan yang dijelaskan Yusril: pernyataan tertulis kepada MPR, pemberitahuan MPR kepada presiden tentang kekosongan jabatan, pengajuan dua nama oleh presiden, lalu pemilihan dalam sidang MPR. Penjelasan itu tidak berarti bahwa tahapan-tahapan tersebut sudah berjalan.
Yusril juga meminta publik menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kemungkinan Gibran mengundurkan diri maupun langkah politik yang mungkin diambil setelahnya.
Baca juga: Al Amrad menjelaskan, proses evakuasi masih berlangsung dengan melibatkan tim SAR gabungan | Memanas, Eks Ketua KPU Tepis Pasal Selundupan di PKPU Buat Pencalonan Gibran sebagai Wapres | Walau cuaca kering masih mendominasi, masyarakat harus terus waspada akan hujan lebat yang masih dapat terjadi secara lokal
48 kunjungan
