Sebanyak 550 warga negara Indonesia ditahan di detensi sementara Kong Va, Kota Serei Saophoan, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Penahanan tersebut berlangsung setelah kepolisian setempat menggelar operasi pemberantasan penipuan dan judi daring. Ratusan WNI itu kini berada dalam proses penanganan otoritas Kamboja sesuai prosedur yang berlaku.
Operasi penindakan tersebut dilaksanakan pada 4 Oktober 2026. Pengungkapan ini menjadi perhatian karena jumlah WNI yang ditahan tercatat sebagai yang terbanyak dalam satu operasi di Kamboja. Detensi Kong Va menjadi lokasi sementara bagi para WNI bermasalah setelah mereka diamankan oleh aparat setempat dalam rangkaian operasi tersebut.
Penahanan itu menunjukkan skala penindakan yang besar terhadap aktivitas penipuan dan judi daring di wilayah Kamboja. Namun, informasi mengenai penahanan tersebut tidak serta-merta menjelaskan peran atau keterlibatan masing-masing WNI dalam kegiatan ilegal yang menjadi sasaran operasi. Setiap proses terhadap mereka tetap harus mengikuti pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku di Kamboja.
Otoritas terkait selanjutnya perlu melakukan pendataan, pemeriksaan, serta koordinasi dengan perwakilan Indonesia untuk memastikan penanganan 550 WNI tersebut berjalan sesuai ketentuan. Langkah koordinasi juga penting untuk memberikan informasi yang jelas mengenai status hukum, kebutuhan perlindungan, dan proses pemulangan apabila nantinya diputuskan oleh pihak berwenang. Untuk sementara, seluruh WNI yang diamankan ditempatkan di detensi sementara Kong Va sambil menunggu tahapan penanganan lebih lanjut.
Penggerebekan yang berujung pada penahanan ratusan warga negara Indonesia berlangsung di gedung One Avenue. Lokasi tersebut berada di Desa Samaki Meanchey, Komune O'Chrov, Kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Penyebutan lokasi secara lengkap penting karena operasi ini berlangsung di kawasan Poipet, bukan di Sihanoukville yang sebelumnya pernah menjadi lokasi penangkapan besar terhadap WNI.
Operasi di gedung One Avenue dilaksanakan pada 4 Oktober. Setelah penggerebekan, sebanyak 550 WNI ditempatkan di ruang detensi. Penempatan tersebut menandai tindak lanjut langsung setelah operasi dan menjadi bagian utama dari skala penanganan kasus pada waktu itu. Dengan jumlah tersebut, lokasi penggerebekan di Poipet menjadi pusat perhatian karena menampung ratusan warga Indonesia dalam satu operasi.
Skala penangkapan terbaru itu melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada Agustus 2024 di Sihanoukville. Dalam operasi pada periode tersebut, 330 WNI ditangkap. Perbandingan 330 orang di Sihanoukville dan 550 WNI yang ditempatkan di ruang detensi setelah operasi 4 Oktober menunjukkan bahwa penggerebekan di One Avenue merupakan operasi dengan jumlah penindakan yang lebih besar. Angka tersebut juga memperlihatkan peningkatan skala secara jelas, tanpa mengubah fakta bahwa kedua peristiwa berlangsung di lokasi yang berbeda.
Dengan demikian, rangkaian informasi utama mengenai penggerebekan ini mencakup tiga hal: lokasi operasi di gedung One Avenue, wilayah administratifnya di Desa Samaki Meanchey, Komune O'Chrov, Kota Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, serta waktu pelaksanaan pada 4 Oktober. Hasilnya adalah penempatan 550 WNI di ruang detensi, jumlah yang melampaui catatan 330 WNI yang ditangkap di Sihanoukville pada Agustus 2024.
Perwakilan KBRI Phnom Penh melakukan kunjungan kepada para warga negara Indonesia (WNI) yang ditempatkan di detensi Kong Va, Kamboja. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memeriksa kondisi mereka secara langsung, memastikan kebutuhan dasar tetap diperhatikan, serta memperoleh informasi mengenai situasi yang dihadapi selama berada dalam penahanan. Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi para WNI secara umum dinyatakan baik.
Dalam kunjungan itu, KBRI Phnom Penh juga memberikan layanan dan akses kekonsuleran kepada para WNI. Layanan tersebut mencakup penyampaian informasi terkait proses pendataan, administrasi, serta komunikasi dengan perwakilan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran KBRI diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak kekonsuleran para WNI tetap terpenuhi dan setiap perkembangan kasus dapat dipantau secara terkoordinasi dengan pihak berwenang setempat.
KBRI mengimbau seluruh WNI untuk menjaga ketertiban selama berada di detensi Kong Va. Mereka diminta mengikuti arahan petugas keamanan, mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pemeriksaan maupun penanganan administrasi. Sikap kooperatif diperlukan agar komunikasi WNI, petugas setempat, dan perwakilan Indonesia dapat berlangsung dengan baik.
Selain itu, KBRI meminta WNI yang masih memegang paspor pribadi agar segera menyerahkannya kepada pihak berwenang. Penyerahan dokumen tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran pendataan dan memastikan proses administrasi dokumen dapat dilakukan secara tertib. KBRI terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai status para WNI, sekaligus membantu proses penanganan sesuai prosedur kekonsuleran dan hukum yang berlaku di Kamboja.
Dalam pertemuan dengan perwakilan KBRI Phnom Penh, Wakil Gubernur Provinsi Banteay Meanchey Hill Raya dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Banteay Meanchey, Brigadir Jenderal Ly Hour, menyampaikan komitmen untuk mempercepat pemindahan ratusan WNI yang saat ini ditahan di wilayah tersebut. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap menuju Phnom Penh sebagai bagian dari persiapan proses deportasi ke Indonesia.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan para WNI secara lebih terkoordinasi, sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah tiba di Phnom Penh, proses administrasi dan pemeriksaan terkait pemulangan akan dikoordinasikan bersama oleh otoritas Kamboja dan perwakilan Indonesia. Waktu pelaksanaan pemindahan akan menyesuaikan kesiapan teknis serta prosedur keamanan setempat.
Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh Krishnajie Partadireja menyampaikan penghargaan atas kerja sama yang diberikan oleh otoritas Provinsi Banteay Meanchey dan kepolisian setempat. Ia menegaskan bahwa KBRI mendukung kelancaran pemindahan dan deportasi para WNI, dengan tetap mengedepankan pemenuhan prosedur hukum, administrasi, serta perlindungan konsuler selama proses berlangsung.
KBRI Phnom Penh akan terus memberikan pendampingan kekonsuleran dan berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memantau perkembangan penanganan para WNI. Partadireja juga mengimbau seluruh WNI agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk sindikat penipuan dan judi daring. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang tidak jelas, terutama yang berpotensi melanggar hukum atau menempatkan pekerja dalam situasi rentan di luar negeri.
