Jakarta | Juru Bicara DPP Partai Gerindra Kamrussamad menyoroti pemadaman listrik bergilir dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah. Ia memandang kedua persoalan itu sebagai gangguan serius terhadap pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, bukan sekadar kendala teknis yang dapat diabaikan. Listrik dan BBM dibutuhkan warga dalam kegiatan sehari-hari, sehingga ketidaklancaran pasokan dapat segera dirasakan dalam kehidupan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi.
Pemadaman bergilir berpotensi mengganggu berbagai kegiatan yang bergantung pada ketersediaan listrik. Rumah tangga, pelaku usaha, layanan publik, dan kegiatan belajar dapat terdampak ketika pasokan terputus. Sementara itu, antrean BBM yang panjang menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bakar untuk menunjang mobilitas dan pekerjaan. Situasi tersebut juga dapat menyita waktu warga serta menghambat kelancaran kegiatan yang memerlukan kendaraan atau distribusi barang.
Kamrussamad menekankan bahwa persoalan energi berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan hajat hidup orang banyak. Karena itu, gangguan pasokan listrik maupun kesulitan memperoleh BBM perlu ditangani dengan serius, disertai penjelasan yang terbuka mengenai penyebab dan langkah penanganannya. Masyarakat membutuhkan kepastian layanan, terutama ketika gangguan berlangsung dan berdampak pada kebutuhan dasar maupun kegiatan produktif.
Sorotan tersebut menempatkan keandalan layanan energi sebagai hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Penanganan tidak cukup berhenti pada respons sementara, tetapi perlu memastikan pasokan dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Koordinasi antarpihak, informasi yang mudah dipahami, serta pemantauan terhadap kondisi layanan dapat membantu mengurangi ketidakpastian bagi warga. Dengan demikian, pemadaman bergilir dan antrean BBM dapat dipandang sebagai persoalan pelayanan publik yang memerlukan tindak lanjut, bukan keluhan yang terpisah dari tanggung jawab penyelenggara layanan.
Pernyataan Kamrussamad pada pokoknya mengingatkan bahwa energi merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Ketika listrik tidak tersedia secara andal dan akses terhadap BBM terganggu, dampaknya dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, perhatian terhadap keluhan warga dan perbaikan layanan menjadi bagian penting dalam merespons persoalan tersebut.
Kamrussamad menyampaikan sorotannya dalam debat terbuka bertajuk “2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan”. Agenda tersebut berlangsung di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Oktober 2026. Dalam forum itu, ia menyinggung persoalan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Ia mengangkat pemadaman listrik bergilir sebagai salah satu masalah yang dirasakan masyarakat. Gangguan pasokan seperti itu dapat memengaruhi kegiatan rumah tangga maupun aktivitas usaha, terutama apabila terjadi berulang atau berlangsung dalam waktu yang lama. Karena itu, kondisi kelistrikan perlu ditangani dengan langkah yang jelas, termasuk penjelasan mengenai penyebab gangguan dan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Selain listrik, Kamrussamad menyoroti antrean BBM. Antrean di titik penjualan dapat menyulitkan warga yang membutuhkan bahan bakar untuk mobilitas dan pekerjaan sehari-hari. Masalah tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kelancaran distribusi serta kecukupan pasokan. Sorotannya mengaitkan dua kebutuhan dasar itu dengan tanggung jawab kementerian yang menangani urusan energi dan sumber daya terkait.
Dalam konteks evaluasi pemerintahan, perhatian terhadap layanan listrik dan distribusi BBM menjadi bagian dari penilaian atas pelaksanaan kebijakan. Kementerian yang berwenang perlu memastikan koordinasi berjalan, memantau kondisi di lapangan, serta merespons gangguan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Penanganan yang terukur juga memerlukan informasi yang terbuka agar publik dapat memahami perkembangan dan langkah perbaikan yang dilakukan.
Pernyataan Kamrussamad dalam debat tersebut menempatkan pemadaman bergilir dan antrean BBM sebagai persoalan yang patut ditindaklanjuti, bukan sekadar keluhan sesaat. Dengan mengaitkannya pada kementerian yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan energi, ia mendorong evaluasi terhadap kinerja dan respons pemerintah. Sorotan itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai capaian, tantangan, serta arah kebijakan pemerintahan setelah dua tahun berjalan.
Kamrussamad meminta agar menteri yang membidangi pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dievaluasi menyusul persoalan pemadaman listrik dan antrean bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, layanan energi menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga gangguan yang dirasakan warga tidak patut dipandang sebagai persoalan teknis semata. Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah kebijakan, koordinasi, dan pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat memperoleh perhatian yang memadai. Desakan itu menempatkan kualitas pelayanan publik sebagai ukuran penting dalam menilai pelaksanaan tugas pemerintah, terutama ketika dampaknya langsung dirasakan dalam kegiatan sehari-hari rumah tangga maupun usaha.
Permintaan evaluasi itu tidak disertai penyebutan nama pejabat ataupun kementerian tertentu. Karena itu, pembahasan mengenai pihak yang dimaksud perlu tetap merujuk pada fungsi, yakni menteri yang memiliki tanggung jawab di bidang kebutuhan energi masyarakat, tanpa mengaitkannya dengan identitas yang tidak tersedia. Sikap ini penting agar informasi tidak berkembang menjadi dugaan yang keliru. Fokusnya adalah akuntabilitas atas layanan, bukan penetapan kesalahan personal sebelum ada penjelasan dan penilaian yang memadai. Pemeriksaan dapat melihat respons terhadap gangguan, kesiapan menghadapi kebutuhan warga, serta langkah koordinasi antarpihak terkait.
Evaluasi juga dapat menjadi ruang untuk mengidentifikasi penyebab kendala dan menentukan perbaikan yang terukur. Pemerintah perlu menjelaskan langkah yang ditempuh untuk menjaga pasokan energi, menangani pemadaman, serta mengurangi dampak antrean BBM bagi masyarakat. Penjelasan yang terbuka membantu publik memahami situasi sekaligus menilai apakah tindak lanjut benar-benar menjawab masalah. Bagi warga, keandalan listrik dan ketersediaan bahan bakar berpengaruh terhadap aktivitas, mobilitas, dan penghasilan. Oleh sebab itu, dorongan Kamrussamad agar pejabat terkait dievaluasi menegaskan pentingnya tanggung jawab atas layanan dasar. Hasil penilaian, jika dilakukan, semestinya digunakan untuk memperbaiki koordinasi dan mutu pelayanan, bukan sekadar menjadi respons sementara terhadap sorotan publik. Dengan demikian, evaluasi dapat memberi arah perbaikan yang jelas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan energi.
Kamrussamad menyoroti bahwa gangguan pelayanan publik, seperti pemadaman listrik dan antrean bahan bakar, tidak semestinya dipandang sebagai persoalan yang dapat dibiarkan tanpa penanganan. Ketika kebutuhan warga terganggu, pemerintah perlu memberi perhatian serius dan memastikan langkah perbaikan berjalan. Kekhawatirannya adalah masalah yang berlarut-larut dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam merespons persoalan sehari-hari. Karena itu, penanganan yang jelas diperlukan agar warga mengetahui bahwa keluhan mereka diperhatikan dan layanan yang terdampak menjadi prioritas.
Menurut Kamrussamad, keluhan mengenai layanan dasar perlu dijawab dengan komunikasi yang terbuka dan tindakan yang terukur. Penjelasan mengenai penyebab gangguan, proses pemulihan, serta langkah pencegahan dapat membantu masyarakat memahami situasi. Sebaliknya, apabila persoalan terus berlangsung tanpa kejelasan, kekhawatiran publik berisiko berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ia menekankan pentingnya mencegah keadaan tersebut, bukan dengan mengabaikan kritik, melainkan dengan menanggapi masalah secara sungguh-sungguh dan menyampaikan perkembangan yang relevan kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar persoalan pelayanan publik tidak dimanfaatkan untuk mendorong ketidakpercayaan. Kamrussamad menyampaikan peringatan agar jangan sampai muncul agenda tersembunyi untuk menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pernyataan itu menempatkan perhatian pada pentingnya menjaga kepercayaan publik di tengah persoalan yang sedang terjadi. Maksudnya, pelayanan yang terganggu perlu ditangani, sementara masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang memadai. Dengan demikian, pembahasan mengenai masalah tersebut tetap berfokus pada penyelesaian dan tidak berkembang menjadi kecurigaan yang tidak berdasar.
Peringatan itu sekaligus menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat berkaitan erat dengan pengalaman mereka saat berhadapan dengan layanan publik.
Baca juga: Situasi Terkini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Tengah Pengawasan KPK | Jadwal Pemadaman Lampu Serentak di Jakarta | Pemadaman Serentak Jakarta untuk Hari Ozon Sedunia
