Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Sikap tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengabaikan tanggung jawab atas aktivitas yang berdampak pada terjadinya kebakaran dan kerusakan lingkungan.
Penanganan korporasi yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mencegah karhutla berulang. Kebakaran dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan akibat asap, hingga terganggunya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, penegakan hukum dan pengawasan dinilai perlu berjalan seiring dengan langkah pencegahan di wilayah rawan.
Pernyataan Presiden menggarisbawahi perlunya tindakan yang serius terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Proses penanganan tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang, agar keputusan didasarkan pada fakta serta aturan yang berlaku. Pendekatan tersebut juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari penindakan yang tidak memiliki landasan hukum.
Pemerintah memiliki sejumlah perangkat untuk menangani dugaan pelanggaran, termasuk pengawasan, penyelidikan, dan penerapan sanksi sesuai hasil pemeriksaan. Namun, rincian langkah terhadap masing-masing korporasi bergantung pada temuan di lapangan dan proses hukum. Dengan demikian, pesan mengenai tindakan tegas perlu diterjemahkan melalui koordinasi antarlembaga serta penegakan aturan yang konsisten.
Komitmen tersebut juga memberi sinyal kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga area operasional dan menerapkan pencegahan kebakaran. Perusahaan diharapkan menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan, menyiapkan sarana pengendalian api, serta segera melaporkan potensi kebakaran. Di sisi lain, masyarakat dan pemerintah daerah dapat berperan dalam pemantauan dan penyampaian informasi awal.
Ketegasan terhadap korporasi akan lebih efektif apabila disertai transparansi proses, pengawasan berkelanjutan, dan upaya pemulihan kawasan terdampak. Langkah-langkah itu dapat memperkuat pencegahan sekaligus memastikan pihak yang bertanggung jawab menghadapi konsekuensi sesuai hukum. Pernyataan dalam sidang kabinet tersebut menempatkan penanganan karhutla sebagai tanggung jawab bersama, dengan korporasi tetap wajib mempertanggungjawabkan tindakannya.
Prabowo meminta kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan menelusuri serta menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Permintaan itu menekankan perlunya kerja bersama antarinstansi agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Dalam arahan tersebut, aparat diminta menjalankan penyelidikan dengan dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta unsur intelijen. Dukungan ini diarahkan untuk membantu proses pengumpulan informasi dan penelusuran dugaan keterlibatan, tanpa menggantikan kewenangan lembaga penegak hukum maupun kementerian terkait.
Menurut Prabowo, penyelidikan perlu mencakup kemungkinan keterlibatan korporasi. Ia menyebut bahwa sejumlah korporasi ternyata ikut bertanggung jawab atas karhutla. Pernyataan tersebut menjadi alasan agar penanganan diarahkan tidak hanya kepada pelaku perorangan, tetapi juga menelusuri dugaan peran badan usaha. Namun, permintaan untuk menyelidiki tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan pihak tertentu. Penentuan tanggung jawab tetap perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses yang berwenang. Karena itu, nama perusahaan, rincian dugaan perbuatan, maupun kesimpulan tentang pihak tertentu tidak dapat ditarik dari pernyataan umum tersebut.
Pelibatan kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan menempatkan penyelidikan sebagai tugas lintas lembaga, dengan dukungan TNI dan intelijen sebagaimana diminta Prabowo. Tiap instansi diharapkan menjalankan peran sesuai kewenangannya dalam menelusuri dugaan penyebab dan pihak yang terlibat. Perhatian terhadap korporasi juga menegaskan bahwa penyelidikan, menurut arahan itu, perlu menjangkau kemungkinan tanggung jawab di tingkat perusahaan. Meski demikian, informasi yang disampaikan hanya menyebut adanya sejumlah korporasi yang ikut bertanggung jawab; tidak ada nama ataupun uraian hasil penyelidikan yang disertakan. Dengan demikian, fokusnya adalah permintaan agar aparat menindaklanjuti dugaan tersebut melalui penyelidikan, bukan pengumuman tentang temuan atau keputusan hukum tertentu.
Dalam menanggapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Prabowo menilai pembakaran hutan sebagai tindakan yang memiliki tingkat keseriusan sangat tinggi. Ia mengaitkannya dengan terorisme lingkungan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penilaian tersebut menempatkan pembakaran bukan sekadar pelanggaran biasa atau persoalan teknis dalam pengelolaan lahan, melainkan tindakan yang dapat membawa dampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.
Pandangan itu menegaskan bahwa tindakan membakar hutan dan lahan tidak patut dianggap remeh. Api yang sengaja dinyalakan dapat meluas dan mengancam kawasan di sekitarnya, sementara asapnya berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat. Dampak karhutla juga tidak terbatas pada lokasi yang terbakar. Karena itu, Prabowo memandang pembakaran hutan sebagai persoalan serius yang perlu ditangani dengan kesungguhan, sejalan dengan besarnya akibat yang dapat ditimbulkan.
Penyebutan terorisme lingkungan menggambarkan penilaian atas ancaman yang ditimbulkan oleh pembakaran terhadap lingkungan dan kehidupan orang banyak. Adapun pengaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa akibat tindakan tersebut dapat melampaui kerusakan alam dan menyentuh kepentingan masyarakat. Dalam kerangka pandangan itu, pembakaran hutan dan lahan tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan yang konsekuensinya ringan atau dapat dibiarkan tanpa perhatian.
Penekanan Prabowo juga mencakup pentingnya memandang tindakan tersebut sesuai dengan tingkat keseriusannya. Pembakaran yang dilakukan dengan sengaja perlu dibedakan dari kejadian yang tidak menunjukkan unsur kesengajaan, tanpa mengurangi kebutuhan untuk menangani karhutla secara serius. Pokok pernyataannya adalah bahwa tindakan membakar hutan dan lahan tidak boleh dinormalisasi ataupun diremehkan. Dengan menempatkan isu itu sebagai kejahatan serius, perhatian diarahkan pada besarnya risiko bagi lingkungan dan manusia, serta perlunya penanganan yang sepadan dengan makna dan dampak tindakan tersebut.
Prabowo menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman langsung bagi kesehatan masyarakat. Asap yang muncul dari kebakaran dapat menyebar melintasi wilayah dan membuat jutaan warga Indonesia terpapar udara yang tidak sehat. Dampaknya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari terganggunya aktivitas hingga meningkatnya risiko masalah pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, penanganan karhutla perlu dipandang sebagai upaya melindungi keselamatan publik, bukan hanya sebagai tindakan menjaga kawasan hutan.
Pernyataan tersebut menempatkan pencegahan pembakaran sebagai hal penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pengawasan, penegakan hukum, serta langkah untuk mencegah kebakaran berulang diperlukan agar asap tidak terus mengancam kesehatan warga. Penanganan yang tegas juga dapat memberi kepastian bahwa pelanggaran terhadap aturan lingkungan tidak dibiarkan. Dalam konteks ini, perhatian terhadap dampak kesehatan memperkuat alasan untuk menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab, dengan tetap mengikuti proses pemeriksaan dan hukum yang berlaku.
Dalam pernyataan terpisah, Prabowo menyebut pemerintah akan membuka data perusahaan dari negara luar yang, menurutnya, suka menghina bangsa Indonesia. Pernyataan mengenai rencana keterbukaan data itu disampaikan sebagai isu tersendiri. Tidak ada keterangan yang secara jelas menghubungkan perusahaan-perusahaan asing yang dimaksud dengan peristiwa pembakaran hutan atau lahan. Oleh sebab itu, kedua hal tersebut perlu dibedakan: dampak karhutla terhadap kesehatan jutaan rakyat menjadi satu pokok pembahasan, sedangkan rencana membuka informasi tentang perusahaan dari luar negeri merupakan pokok lainnya. Pemisahan ini penting agar publik tidak menarik kesimpulan yang tidak didukung keterangan yang tersedia. Pemerintah dapat menyampaikan informasi secara transparan, sementara penilaian terhadap perusahaan tertentu tetap memerlukan dasar dan konteks yang jelas. Dengan demikian, masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai ancaman asap sekaligus memahami secara tepat maksud pernyataan tentang perusahaan asing, tanpa mencampuradukkan kedua isu tersebut.
Baca juga: Karhutla di Pandawan HST, 2,5 Hektare Lahan Semak Belukar Terbakar | Penyuluhan Karhutla Digelar di Jaro, Tokoh Masyarakat Didorong Aktif Cegah Kebakaran | HARI KE-15, Personel Polsek Daik Bersama,Personel Brimobda Polda Kepri dan Tim Gabungan Terus Berjibaku Padamkan Karhutla Di Resun Pesisir
