Jakarta | Pengamat politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt, menilai Partai Demokrat masih memiliki peluang untuk bangkit di Jawa Timur pada Pemilu 2029. Penilaian itu menunjukkan adanya ruang bagi partai untuk memperkuat kembali posisi politiknya, tetapi bukan berarti kebangkitan tersebut telah terjadi ataupun hasil pemilu mendatang dapat dipastikan. Peluang itu, menurut Baihaki, bergantung pada kemampuan Demokrat membangun kerja organisasi yang konsisten serta merespons kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan demikian, prospek menuju 2029 perlu dipahami sebagai kemungkinan yang memerlukan upaya politik dan organisatoris, bukan sebagai jaminan kemenangan atau kenaikan dukungan pemilih. Bagi Demokrat Jawa Timur, fase ini menjadi kesempatan untuk menata strategi dan menguatkan fondasi partai secara bertahap menjelang kontestasi nasional berikutnya.
Baihaki menekankan bahwa peluang tersebut perlu ditopang oleh kepengurusan DPD Demokrat Jawa Timur periode 2026–2031 yang inklusif. Susunan pengurus, dalam pandangan ini, penting untuk membuka ruang partisipasi bagi kader dengan latar belakang dan pengalaman beragam. Keterbukaan dapat membantu organisasi menghimpun gagasan, memperluas komunikasi internal, serta menjaga hubungan pengurus dan kader di tingkat daerah. Namun, inklusivitas tidak cukup dimaknai sebagai keterwakilan semata. Pengurus juga perlu memiliki kapasitas untuk menjalankan program, memahami persoalan masyarakat, dan bekerja secara terarah. Karena itu, proses pembentukan kepengurusan menjadi perhatian penting dalam menyiapkan langkah partai menuju Pemilu 2029.
Selain terbuka, kepengurusan baru diharapkan diisi kader-kader berkualitas yang mampu menerjemahkan rencana organisasi ke dalam kerja nyata. Kompetensi, integritas, dan pengalaman dapat menjadi pertimbangan dalam membangun tim yang efektif, sementara koordinasi antarkader diperlukan agar agenda partai berjalan berkesinambungan. Penguatan organisasi juga perlu dilakukan dengan mendengar aspirasi masyarakat, bukan hanya berfokus pada persiapan elektoral. Jika kepengurusan periode 2026–2031 mampu merangkul kader dan bekerja secara konsisten, hal itu dapat menjadi modal bagi Demokrat Jawa Timur untuk memperbesar peluangnya. Meski demikian, hasil akhirnya tetap dipengaruhi banyak faktor dan tidak dapat dipastikan sejak dini.
Hingga Jumat (30/10), susunan lengkap kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur belum diumumkan. Karena itu, perhatian terhadap kepengurusan baru masih tertuju pada proses penataan organisasi dan komposisi pengurus yang nantinya akan bekerja bersama di tingkat daerah. Belum tersedianya susunan lengkap membuat publik belum dapat melihat secara utuh siapa saja kader yang memperoleh tanggung jawab dalam struktur tersebut.
Dalam situasi itu, Baihaki menilai kepengurusan DPD Demokrat Jawa Timur di bawah pimpinan Emil Elestianto Dardak perlu memberikan ruang kepada seluruh kader untuk berkontribusi. Menurut pandangan tersebut, keterbukaan dalam organisasi menjadi hal penting agar potensi kader dapat dimanfaatkan dan partisipasi tidak terbatas pada kelompok tertentu. Kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan ikut bekerja juga dapat membantu membangun rasa memiliki terhadap organisasi.
Baihaki menyampaikan pandangan itu di Jakarta pada Jumat (30/10). Ia menyoroti pentingnya kepengurusan yang membuka kesempatan bagi kader untuk mengambil bagian, seiring belum diumumkannya susunan lengkap pengurus daerah. Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada nama-nama yang akan mengisi jabatan, tetapi juga pada cara organisasi memberi ruang bagi anggotanya untuk menjalankan peran.
Keterbukaan dalam pembentukan dan kerja kepengurusan dapat menjadi salah satu perhatian ketika struktur baru diumumkan. Ruang kontribusi yang luas memungkinkan kader dengan latar belakang dan pengalaman berbeda ikut mendukung kegiatan partai. Pada saat yang sama, pembagian peran yang jelas dapat membantu setiap pengurus memahami tanggung jawabnya serta mendorong koordinasi dalam menjalankan agenda organisasi.
Namun, sampai susunan resmi tersedia, penilaian mengenai komposisi dan pembagian tugas masih perlu menunggu pengumuman. Pandangan Baihaki memberi penekanan pada prinsip yang diharapkan hadir dalam kepengurusan di bawah Emil, yakni memberi kesempatan kepada seluruh kader untuk berkontribusi. Perhatian terhadap keterbukaan tersebut menempatkan proses konsolidasi internal sebagai bagian penting dari pembentukan kepengurusan, bukan sekadar penetapan nama dan jabatan. Setelah susunan diumumkan, pelaksanaan prinsip itu akan terlihat melalui keterlibatan kader dalam kerja organisasi serta kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk berperan secara nyata.
Baihaki mengingatkan bahwa Demokrat perlu menjaga diri agar tidak dipersepsikan sebagai partai keluarga yang hanya memberi ruang bagi orang-orang dari lingkaran tertentu. Menurutnya, keterbukaan dalam rekrutmen dan penempatan pengurus penting untuk menunjukkan bahwa kesempatan berkontribusi tidak terbatas pada kerabat atau kelompok yang dekat dengan keluarga pendiri. Persepsi semacam itu, jika dibiarkan, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan menyulitkan partai memperluas dukungan. Karena itu, ia menilai pengurus perlu memperhatikan cara organisasi membangun struktur serta menyampaikan peluang politik kepada kader dan masyarakat luas. Penekanan tersebut bukan semata soal susunan jabatan, melainkan juga mengenai kesan bahwa proses di dalam partai berlangsung terbuka dan memberi tempat bagi kontribusi yang beragam.
Dalam menjelaskan kekhawatirannya, Baihaki menyebut temuan survei ARCI yang menyatakan 47,5 persen warga Jawa Timur sangat anti terhadap partai keluarga. Angka itu ia sampaikan sebagai gambaran sikap publik yang perlu diperhatikan Demokrat ketika berupaya bangkit di daerah tersebut. Temuan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh pandangan pemilih ataupun menentukan pilihan politik mereka, tetapi menjadi pengingat bahwa citra organisasi dapat memengaruhi penerimaan masyarakat. Bagi Baihaki, partai perlu membaca sentimen itu secara cermat, tanpa mengabaikan kebutuhan membangun organisasi yang mampu menjangkau lebih banyak kalangan. Keterbukaan, dalam konteks ini, dapat menjadi salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan dan peluang kaderisasi tidak tertutup bagi pihak di luar lingkaran keluarga.
Baihaki juga menilai dominasi keluarga pendiri dalam struktur inti berpotensi menghambat perkembangan organisasi, terutama apabila kontribusi mereka kepada partai masih sangat minim. Menurut pandangannya, posisi strategis semestinya berjalan seiring dengan kerja, keterlibatan, dan sumbangsih nyata bagi organisasi. Jika susunan inti lebih banyak dikuasai keluarga pendiri tanpa kontribusi yang sepadan, ruang bagi kader lain dapat terasa terbatas dan regenerasi berisiko tidak berjalan optimal. Ia tidak sekadar menyoroti asal-usul seseorang, tetapi hubungan kewenangan dan kontribusi. Oleh sebab itu, Demokrat dinilai perlu memastikan bahwa penempatan pengurus didasarkan pada kapasitas serta kerja untuk partai, sekaligus membuka kesempatan yang adil bagi kader lain. Langkah tersebut dapat membantu mengurangi kesan eksklusif yang dikhawatirkan dan mendukung upaya membangun organisasi yang lebih berkembang di Jawa Timur.
Baihaki menilai peluang Demokrat Jawa Timur untuk bangkit tidak cukup ditopang oleh figur yang dikenal publik. Partai juga membutuhkan kader dan pengurus yang sungguh-sungguh menjalankan kerja organisasi. Menurutnya, pengurus harus memiliki komitmen, bersedia berkorban, serta bekerja keras untuk membesarkan partai. Sikap tersebut diperlukan agar upaya memperkuat Demokrat berlangsung secara konsisten, bukan hanya muncul menjelang kontestasi politik. Dengan demikian, kualitas orang-orang yang menggerakkan organisasi menjadi perhatian penting dalam menilai peluang partai di tingkat daerah.
Ia menekankan bahwa komitmen perlu terlihat dalam tindakan. Pengurus diharapkan aktif bekerja, menjaga militansi, dan tidak berhenti pada jabatan atau nama yang tercantum dalam struktur. Kesediaan berkorban, dalam konteks ini, berkaitan dengan kemauan mencurahkan tenaga dan waktu untuk kepentingan partai. Kerja keras juga dibutuhkan dalam membangun organisasi dan merawat hubungan dengan masyarakat. Baihaki memandang karakter tersebut sebagai bekal yang diperlukan agar mesin partai dapat bergerak, sekaligus mendukung upaya Demokrat memperluas kekuatan politiknya di Jawa Timur.
Kehadiran Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur menurut Baihaki.
Baca juga: Pasi Intel Kodim 1008/Tabalong Hadiri Pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Tabalong Periode 2026–2029 | BRI Pare Perkuat UMKM KUB Putra Harinjing Bangkit melalui Program BRI Peduli | Proyek Trotoar Sawangan Depok Menjadi Sorotan Anggota DPRD
