Sukses Diterapkan di Kabupaten Probolinggo, BBPMP Jatim dan INOVASI Perkuat Advokasi Kebijakan Pembelajaran Kelas Rangkap Tingkat Nasional

SURABAYA – Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur bersama Program INOVASI (Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia) memperkuat advokasi kebijakan penyelenggaraan pembelajaran kelas rangkap tingkat nasional guna memperluas praktik baik yang telah diterapkan di Kabupaten Probolinggo ke berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung pada Jum’at dan Sabtu (22–23/5/2026) di Kantor BBPMP Provinsi Jawa Timur tersebut menjadi forum strategis dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah kecil di wilayah terpencil yang mengalami keterbatasan jumlah guru dan murid.

Pembelajaran kelas rangkap atau multigrade merupakan salah satu pendekatan pendidikan yang memungkinkan beberapa tingkatan kelas belajar bersama dalam satu ruang dengan metode pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif.

Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil mengimplementasikan model pembelajaran tersebut sejak tahun 2018 melalui dukungan Program INOVASI-Kemitraan Indonesia dan Australia di bidang pendidikan

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dalam pengembangan pembelajaran kelas rangkap kemudian diperkuat melalui Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pembelajaran Kelas Rangkap Jenjang Sekolah Dasar.

Hingga tahun 2026, sebanyak 168 Sekolah Dasar di Kabupaten Probolinggo telah menerapkan pembelajaran kelas rangkap sebagai upaya menghadirkan layanan pendidikan yang efektif, adaptif dan berkualitas bagi peserta didik di wilayah dengan akses pendidikan terbatas.

Praktik baik tersebut juga dinilai sejalan dengan kebijakan nasional melalui Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kegiatan advokasi kebijakan tingkat nasional tersebut diikuti peserta dari berbagai Balai/Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan serta Dinas Pendidikan dari sejumlah daerah di Indonesia.

Para peserta mendapatkan pemaparan mengenai kebijakan nasional pembelajaran kelas rangkap, strategi implementasi di daerah masing-masing hingga berbagi pengalaman praktik baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur Praptono mengatakan pembelajaran kelas rangkap menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi kekurangan guru di wilayah terpencil.

Menurutnya, model pembelajaran tersebut tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan tenaga pendidik, tetapi juga menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan berdiferensiasi bagi siswa.

“Saya sudah beberapa kali mengunjungi sekolah-sekolah kelas rangkap di Kecamatan Sukapura. Saya mengamati murid sangat nyaman belajar bahkan sebelum mereka masuk ke kelas,” katanya.

Praptono menjelaskan suasana belajar di kelas rangkap justru menjadi lebih hidup karena siswa dari beberapa tingkatan belajar bersama dalam satu ruang kelas. Kondisi tersebut menciptakan interaksi tutor sebaya antara siswa kelas atas dan kelas bawah sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih aktif dan kolaboratif.

“Pembelajaran di kelas juga menjadi bermakna, terjadi tutor sebaya di kelas karena kakak kelas belajar bersama-sama adik kelas dan kelas menjadi lebih hidup karena dalam satu kelas tidak lagi hanya berisi dua sampai tiga murid saja namun lebih banyak murid yang belajar bersama,” jelasnya.

Menurutnya, sekolah-sekolah di Kecamatan Sukapura telah menerapkan konsep pembelajaran mendalam atau deep learning melalui pemanfaatan kebun dan ladang sebagai sarana belajar siswa.

“Bahkan saya melihat lingkungan belajar berupa kebun dan ladang dijadikan media belajar untuk murid. Jadi artinya pembelajaran mendalam sudah dilaksanakan di Kecamatan Sukapura sejak dulu,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mengikuti diskusi interaktif bersama pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru penyelenggara pembelajaran kelas rangkap untuk memperdalam pemahaman implementasi model pembelajaran tersebut. Seluruh peserta didorong menyusun rencana tindak lanjut sebagai bagian dari upaya pengimbasan praktik baik pembelajaran kelas rangkap di wilayah kerja masing-masing.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono mengungkapkan program pembelajaran kelas rangkap multilayanan menjadi solusi strategis dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi wilayah pegunungan dan kepulauan yang memiliki keterbatasan tenaga pendidik serta tantangan geografis.

”Program pembelajaran kelas rangkap multilayanan terus dikembangkan secara berkelanjutan sejak tahun 2018 dan kini telah menjangkau ratusan sekolah dasar di Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Menurut Hary, model pembelajaran kelas rangkap tidak hanya fokus pada proses belajar mengajar, tetapi juga mengintegrasikan layanan kesehatan, penguatan karakter, pengasuhan orang tua hingga dukungan lintas sektor.

“Kelas rangkap multilayanan ini merupakan bentuk inovasi pendidikan yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat di daerah terpencil. Kami ingin memastikan seluruh anak di Kabupaten Probolinggo tetap mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan meskipun berada di wilayah dengan keterbatasan akses,”terangnya.

Hary menjelaskan keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi seluruh pihak, mulai pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dunia usaha hingga pemerintah desa. “Kolaborasi ini menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh anak,” lanjutnya.

Sedangka Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto menyebut persoalan kekurangan guru dan minimnya jumlah murid memang banyak terjadi di wilayah terpencil Indonesia. Pembelajaran kelas rangkap dapat menjadi solusi strategis apabila diterapkan dengan pemetaan kebutuhan yang tepat.

“Kelas rangkap bisa menjadi solusi mengatasi hal tersebut dengan strategi yang tepat. Sebelum pelaksanaan kelas rangkap, perlu ada pemetaan di daerah-daerah untuk melihat kebutuhan guru dan kelas rangkap dapat diterapkan,” ujarnya.

Gogot juga memberikan apresiasi terhadap dukungan Program INOVASI dalam membantu pemerintah mengembangkan solusi pendidikan bagi sekolah-sekolah kecil di daerah terpencil. Kecamatan Sukapura di Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu tempat terbaik untuk mempelajari implementasi pembelajaran kelas rangkap di Indonesia.

“Saya mengapresiasi dukungan INOVASI-Kemitraan Indonesia dan Australia di bidang pendidikan dalam upaya membantu pemerintah mengatasi sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Kecamatan Sukapura di Kabupaten Probolinggo adalah tempat yang tepat untuk belajar implementasi kelas rangkap,” tegasnya.

Kolaborasi antara BBPMP Provinsi Jawa Timur dan Program INOVASI diharapkan mampu memperkuat jejaring advokasi pendidikan tingkat nasional sekaligus mempercepat penyebarluasan pembelajaran kelas rangkap sebagai solusi pendidikan inklusif dan kontekstual di berbagai daerah Indonesia.

Melalui sinergi antar pemangku kepentingan, pembelajaran kelas rangkap diharapkan menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya pendidikan.(Bambang)