Jakarta | Pada Selasa pagi, 20 Oktober 2026, Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk besar di Patung Selamat Datang, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi tersebut mengangkat dua persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat: krisis iklim dan beban biaya hidup. Melalui pesan yang disampaikan, Greenpeace juga menyerukan langkah pemerintah yang lebih serius dalam menanggapi kedua isu itu. Lokasi aksi yang berada di salah satu titik utama Jakarta membuat perhatian tertuju pada hubungan perubahan lingkungan dan tekanan ekonomi. Namun, inti peristiwanya adalah penyampaian sorotan dan seruan tersebut di ruang publik, bukan rincian lain yang tidak disebutkan.
Penempatan dua spanduk itu menegaskan bahwa krisis iklim dan biaya hidup dibicarakan secara bersamaan. Keduanya menjadi pokok yang diangkat dalam aksi Greenpeace Indonesia, dengan tuntutan agar pemerintah memberi perhatian lebih sungguh-sungguh. Seruan ini menempatkan kebijakan pemerintah sebagai hal penting dalam merespons persoalan yang disorot. Dengan demikian, pesan aksi tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyinggung beban yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kedua hal tersebut menjadi bagian dari satu penyampaian yang menuntut respons lebih serius, tanpa mengaburkan fokus utama pada krisis iklim dan biaya hidup.
Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia itu dapat dibaca melalui dua tema yang dinyatakan secara jelas: kondisi iklim yang menjadi krisis dan tekanan biaya hidup. Greenpeace Indonesia menyampaikan sorotan tersebut lewat spanduk yang dibentangkan di Patung Selamat Datang, lalu mengarahkan seruan kepada pemerintah. Aksi ini menandai penyampaian tuntutan di ruang publik pada pagi hari, 20 Oktober 2026. Pesan utamanya mengajak pemerintah mengambil langkah yang lebih serius, sementara isu yang menjadi perhatian tetap mencakup lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat. Kedua tema itu menjadi konteks utama untuk memahami alasan aksi tersebut mendapat sorotan.
Pesan yang dibawa dalam aksi Greenpeace di Bundaran HI menyoroti hubungan krisis iklim dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Pada salah satu spanduk tertulis, “Tangani krisis iklim, turunkan biaya hidup”. Spanduk tersebut menghadap ke utara, ke arah Istana . Arah ini menempatkan seruan mengenai penanganan perubahan iklim dan biaya hidup pada sisi Bundaran HI yang mengarah ke pusat pemerintahan. Isi pesannya menyandingkan tuntutan agar krisis iklim ditangani dengan permintaan untuk meringankan beban pengeluaran sehari-hari. Keduanya disampaikan sebagai pokok perhatian yang saling berkaitan, bukan sebagai isu yang terpisah.
Spanduk lainnya memuat kalimat, “Bencana makin parah, hidup makin susah, apa kerja pemerintah?” Spanduk ini menghadap ke selatan Bundaran HI. Redaksinya menekankan kekhawatiran mengenai bencana yang semakin parah dan kesulitan hidup, sekaligus mengajukan pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah. Perbedaan arah hadap kedua spanduk menjadi keterangan penting untuk memahami penempatan pesan di lokasi aksi: seruan pertama mengarah ke utara, menuju Istana , sedangkan spanduk kedua mengarah ke selatan Bundaran HI. Kedua tulisan tersebut menyuarakan kritik dan tuntutan terkait dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam pengamatan sekitar pukul 08.30 WIB, petugas gabungan tampak bersiaga di sekitar lokasi. Spanduk terlihat dalam keadaan terlipat. Keterangan ini menggambarkan kondisi yang tampak pada saat pengamatan, tanpa memastikan kapan spanduk menjadi terlipat ataupun menjelaskan penyebabnya. Lalu lintas di sekitar Bundaran HI juga terlihat padat pada waktu tersebut. Kepadatan itu merupakan kondisi yang teramati di area sekitar, dan tidak dapat langsung dikaitkan dengan aksi maupun keadaan spanduk. Catatan mengenai petugas, spanduk, dan lalu lintas memberi gambaran situasi lapangan secara terpisah dari isi pesan yang disampaikan. Dengan mencatat arah hadap serta kondisi sekitar secara cermat, pembaca dapat membedakan pesan aksi dari pengamatan situasional, tanpa menarik kesimpulan yang tidak didukung oleh keterangan di lokasi.
Jeanny Sirait, juru kampanye keadilan iklim Greenpeace Indonesia, menyoroti bahwa dampak krisis iklim tidak dirasakan secara setara. Kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi cenderung menanggung beban paling berat ketika cuaca ekstrem dan bencana ekologis terjadi. Kerentanan tersebut berkaitan erat dengan kemampuan mereka untuk menjaga keselamatan, mempertahankan kesehatan, serta melanjutkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, krisis iklim juga perlu dipahami sebagai persoalan keadilan: mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi menghadapi risiko besar, sementara ruang untuk mengatasi dampaknya tidak selalu memadai.
Cuaca ekstrem dan bencana ekologis dapat mengancam keselamatan serta kesehatan pekerja. Pada saat yang sama, kondisi tersebut berpotensi mengganggu mata pencaharian, sehingga aktivitas untuk memperoleh penghasilan menjadi terhambat. Gangguan terhadap pekerjaan dapat menekan pendapatan, padahal penghasilan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beban kemudian bertambah ketika harga pangan naik. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi rentan harus menghadapi pengeluaran yang lebih tinggi ketika sumber pendapatan mereka justru terganggu. Rangkaian dampak ini menunjukkan bahwa krisis iklim dapat menjalar dari ancaman lingkungan menjadi tekanan langsung terhadap kehidupan pekerja.
Kabut asap berkepanjangan menjadi salah satu contoh dampak yang disoroti. Paparan kabut asap dapat memicu gangguan kesehatan, sementara kondisi udara yang terganggu juga dapat menghambat kegiatan ekonomi sehari-hari. Bagi pekerja yang bergantung pada aktivitas rutin untuk memperoleh pendapatan, terhambatnya kegiatan tersebut menambah kesulitan yang sudah muncul akibat risiko kesehatan. Dengan demikian, kabut asap tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk bekerja dan menjalankan aktivitasnya.
Pandangan Jeanny menegaskan pentingnya melihat hubungan krisis iklim dan beban hidup kelompok rentan. Ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan, terganggunya mata pencaharian, tekanan pada pendapatan, serta kenaikan harga pangan saling berkaitan dan dapat memperbesar kesulitan ekonomi. Dampak tersebut terutama dirasakan oleh pekerja yang memiliki kerentanan ekonomi, sehingga perhatian terhadap keadilan iklim perlu mencakup pengalaman mereka dalam menghadapi bencana ekologis dan cuaca ekstrem.
Menurut Jeanny, krisis iklim tidak berdiri sendiri sebagai ancaman lingkungan, tetapi hadir bersamaan dengan tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Ketika harga kebutuhan sehari-hari naik, rumah tangga harus mengatur pengeluaran lebih ketat, sementara kepastian memperoleh penghasilan tetap tidak merata. Pada saat yang sama, ketidakpastian pekerjaan membesar, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja yang membuat banyak orang khawatir kehilangan sumber nafkah. Situasi ini menambah beban warga yang juga menghadapi risiko cuaca ekstrem dan perubahan lingkungan. Bagi Jeanny, tekanan tersebut merupakan persoalan yang saling berkaitan, bukan tantangan terpisah yang dapat ditangani dengan kebijakan sektoral saja.
Di tengah kenyataan itu, pemerintah telah menyampaikan janji untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agenda tersebut seharusnya membuka peluang kerja yang layak, menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, dan memastikan pasokan energi yang aman bagi warga. Namun, menurut Jeanny, janji dan keadaan yang dijalani masyarakat masih terasa berjarak. Kenaikan biaya hidup menekan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan, sedangkan ancaman PHK membuat masa depan pekerja dan keluarganya sulit diperkirakan. Ketahanan pangan dan energi tidak cukup dinilai dari target atau pernyataan, melainkan dari apakah masyarakat dapat mengaksesnya secara terjangkau dan berkelanjutan. Upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan perlu menjawab kerentanan yang tumbuh bersama dampak iklim, bukan sekadar menjadi komitmen dalam agenda pemerintah.
Jeanny menilai, temuan riset terbaru Greenpeace menunjukkan keadaan yang justru berlawanan dengan gambaran kemajuan yang dijanjikan. Inti yang disampaikan adalah kesenjangan komitmen pemerintah dan pengalaman nyata masyarakat.
