Kabupaten Karangasem | Gubernur Bali Wayan Koster memutuskan memperpanjang pengaturan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap untuk pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut semula diberlakukan pada 17–19 Oktober 2026, ketika antrean pengisian bahan bakar di sejumlah wilayah Bali menjadi perhatian. Setelah masa penerapan awal itu, pemerintah daerah memilih melanjutkan aturan hingga 23 Oktober 2026, disertai pembatasan kuota pengisian. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap terkendali selama situasi belum sepenuhnya pulih.
Perpanjangan diumumkan Koster pada 19 Oktober setelah rapat koordinasi yang berlangsung di Terminal BBM Pesanggaran Pertamina, Denpasar. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk meninjau kondisi pasokan dan antrean serta membahas tindak lanjut pengaturan yang sebelumnya diterapkan. Dengan keputusan ini, masyarakat pengguna kendaraan perlu memperhatikan kesesuaian nomor pelat dengan jadwal ganjil-genap yang berlaku, sekaligus mematuhi batas kuota pengisian. Pengaturan itu berlaku untuk pembelian BBM bersubsidi, sehingga tidak sebaiknya dipahami sebagai pembatasan seluruh jenis bahan bakar.
Koster menyatakan kebijakan dapat dievaluasi lebih awal apabila keadaan sudah membaik. Artinya, batas waktu 23 Oktober bukan berarti aturan harus diterapkan tanpa perubahan sampai tanggal tersebut; pelaksanaannya dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi. Pemerintah akan melihat apakah antrean dan situasi penyaluran telah menunjukkan perbaikan sebelum menentukan langkah berikutnya. Pernyataan itu memberi ruang bagi evaluasi, sembari menjaga agar distribusi BBM bersubsidi berlangsung tertib selama masa pengaturan.
Bagi warga dan pengendara, perpanjangan ini berarti penting untuk mengikuti informasi resmi mengenai ketentuan pelat kendaraan dan kuota pengisian. Kepatuhan terhadap pengaturan diharapkan membantu mengurangi penumpukan antrean dan memastikan penyaluran lebih teratur. Meski kondisi mulai membaik, kebijakan tetap dilanjutkan sementara sebagai langkah pengendalian. Pemerintah daerah dapat meninjau kembali penerapannya apabila perkembangan di lapangan mendukung pelonggaran atau penghentian lebih awal, sesuai evaluasi yang disampaikan gubernur.
Kondisi antrean bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali dilaporkan membaik dalam beberapa hari terakhir. Gubernur Bali Wayan Koster menyebut, perubahan itu terlihat dari berkurangnya kendaraan yang menunggu untuk mengisi BBM. Di beberapa SPBU, antrean bahkan sudah tidak tampak, sementara di lokasi lain jumlah kendaraan yang mengantre tidak lagi sepanjang sebelumnya.
Secara umum, penyaluran pasokan ke SPBU disebut berjalan lancar. Kendaraan pengangkut BBM terus memasok kebutuhan stasiun, sehingga layanan pengisian dapat beroperasi lebih tertib. Antrean panjang yang sebelumnya terlihat di sejumlah titik juga semakin jarang dijumpai. Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan agar kelancaran pasokan dan pelayanan dapat dipertahankan di seluruh wilayah.
Koster menilai pengaturan akses pengisian berdasarkan nomor pelat kendaraan ganjil dan genap ikut membantu mengurai kepadatan. Melalui skema tersebut, kendaraan diarahkan untuk mengisi pada hari yang sesuai dengan angka terakhir pelatnya. Pengaturan ini membagi waktu kedatangan konsumen dan diharapkan mencegah penumpukan kendaraan dalam satu waktu di SPBU.
Kebijakan ganjil-genap itu diajukan Koster kepada Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu langkah untuk menangani antrean. Usulan tersebut disertai pembatasan kuota pembelian BBM, sehingga pengendalian tidak hanya menyasar waktu kedatangan, tetapi juga jumlah bahan bakar yang dapat dibeli. Kedua langkah itu ditempatkan sebagai upaya untuk menjaga distribusi tetap tertib dan memastikan pasokan tersedia bagi masyarakat.
Perbaikan situasi menunjukkan bahwa pengaturan operasional dapat berkontribusi terhadap penurunan antrean, terutama ketika pasokan ke SPBU tetap lancar. Namun, kondisi tiap lokasi dapat berbeda, sehingga pelaksanaan kebijakan dan perkembangan antrean perlu terus diperhatikan. Dengan koordinasi pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, dan pengelola SPBU, layanan diharapkan tetap terkendali dan masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa menunggu terlalu lama.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengaitkan meredanya antrean bahan bakar minyak (BBM) dengan kerja sama berbagai pihak. Menurutnya, situasi yang membaik tidak terlepas dari koordinasi Pemerintah Provinsi Bali, Pertamina, pihak lain, serta masyarakat. Upaya bersama tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi yang sebelumnya menyebabkan antrean di sejumlah lokasi. Koster menekankan bahwa penanganan persoalan ini memerlukan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah atau perusahaan penyedia BBM. Dengan komunikasi dan dukungan yang berjalan bersama, upaya mengelola keadaan di lapangan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Dalam langkah yang disampaikan, Koster juga menyebut dukungan terhadap kebijakan bekerja dari rumah dan belajar secara daring. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari respons yang mendukung upaya meredakan kondisi antrean. Ia menyampaikan dukungan itu dalam konteks kerja sama yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, pihak lain, dan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah maupun pembelajaran daring menjadi salah satu langkah yang disebutkan, tanpa mengubah pokok bahwa upaya penanganan dilakukan secara bersama. Koster mengaitkan membaiknya keadaan dengan dukungan yang diberikan dalam menghadapi situasi tersebut.
Selain dukungan terhadap kebijakan itu, pemerintah daerah turut membantu Pertamina dalam melaksanakan tugas di lapangan. Bantuan tersebut menunjukkan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kerja Pertamina, khususnya ketika menghadapi kebutuhan penanganan langsung. Koster menyebut peran ini sebagai bagian dari kerja sama yang berkontribusi pada situasi yang semakin terkendali. Ia juga menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam upaya bersama tersebut. Dengan demikian, membaiknya antrean BBM di Bali dikaitkan dengan koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Pertamina, pihak lain, serta masyarakat, termasuk dukungan terhadap bekerja dari rumah dan belajar daring serta bantuan kepada Pertamina di lapangan.
Koster menekankan bahwa ketersediaan stok bahan bakar minyak perlu dijaga agar situasi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tetap terkendali. Menurutnya, meredanya antrean perlu diikuti upaya memastikan pasokan tersedia secara berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa menghadapi penumpukan kendaraan yang mengganggu aktivitas maupun kenyamanan di sekitar SPBU. Pengelolaan pasokan menjadi perhatian penting di tengah kondisi yang sebelumnya memicu antrean di sejumlah lokasi di Bali.
Berdasarkan arahan yang disampaikan dalam rapat, persediaan BBM disebut mencukupi kebutuhan untuk sekitar 11–12 hari ke depan. Koster menyampaikan informasi tersebut sebagai gambaran stok yang tersedia saat ini, sekaligus menekankan bahwa pemenuhan pasokan tidak berhenti pada jumlah yang ada. Persediaan itu akan ditingkatkan lagi agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Upaya menjaga stok dan menambah ketersediaannya diharapkan mendukung pengendalian situasi di lapangan, sejalan dengan kebijakan yang diberlakukan.
Penekanan terhadap stok juga berkaitan dengan pentingnya menjaga keadaan di SPBU tetap tertib dan nyaman. Ketersediaan pasokan yang memadai dapat membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat, sementara koordinasi berbagai pihak diperlukan untuk memastikan distribusi berjalan sebagaimana mestinya. Koster meminta agar kondisi yang mulai membaik tetap dijaga. Situasi yang terkendali, menurut arahannya, penting bukan hanya bagi warga yang membutuhkan BBM, tetapi juga bagi kelancaran aktivitas di Bali.
Koster turut mengingatkan bahwa antrean panjang di Bali dapat menjadi perhatian negara-negara lain. Karena itu, ia mengajak semua pihak ikut menjaga suasana yang nyaman, aman, dan kondusif. Ajakan tersebut ditujukan kepada seluruh unsur terkait dan masyarakat agar kondisi di lapangan tidak kembali menimbulkan keresahan. Menjaga ketersediaan BBM, ketertiban di SPBU, serta suasana yang baik dipandang sebagai tanggung jawab bersama, demi Bali dan Indonesia.
Baca juga: Pemberlakuan Ganjil Genap di Puncak Bogor Akhir Pekan Ini | Pelantikan Mal Isnaini sebagai Pemimpin Kebijakan Makroprudensial di Bank Indonesia
