Asad M Nagib Kritik Tata Kelola SPMB Banyuwangi, Transparansi Data Jadi Tuntutan

BANYUWANGI – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Banyuwangi menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pemerhati pendidikan yang juga bagian dari keluarga besar Rumah Kebangsaan Banyuwangi, Asad M Nagib, menilai berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB tidak terlepas dari tata kelola penyelenggaraan pendidikan, termasuk adanya pejabat pelaksana tugas (Plt) yang disebut merangkap penugasan di lebih dari satu wilayah.

Dalam forum tersebut, Asad menyampaikan bahwa jabatan strategis di bidang pendidikan membutuhkan fokus dan perhatian penuh. Menurutnya, beban tugas yang tersebar di beberapa daerah berpotensi memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB.

“Seorang pejabat yang mengemban amanah di bidang pendidikan semestinya dapat berkonsentrasi penuh pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Jika perhatian harus terbagi di beberapa daerah, tentu efektivitas pengelolaan kebijakan dapat terganggu,” ujar Asad dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan hak warga negara atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 mengenai hak memperoleh pendidikan dan Pasal 28C yang mengatur hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan.

Menurut Asad, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan yang layak, didukung penyediaan sarana, anggaran, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan peserta didik.

Selain itu, Asad mempertanyakan keterbukaan data dalam proses pelaksanaan SPMB. Hingga RDP berlangsung, ia menilai informasi mengenai jumlah calon peserta didik yang belum tertampung dibandingkan dengan daya tampung sekolah belum disampaikan secara rinci kepada publik.

“Data mengenai jumlah siswa yang harus ditampung dan kapasitas sekolah seharusnya terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kondisi riil sekaligus menjadi bagian dari pengawasan publik,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar sistem pendaftaran daring tetap dipertahankan, namun disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, khususnya para orang tua calon peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Asad mengingatkan bahwa Banyuwangi memiliki program Garda Ampuh yang bertujuan menjamin seluruh anak memperoleh akses pendidikan. Namun, berdasarkan pembahasan dalam RDP, masih terdapat sejumlah calon peserta didik yang belum memperoleh kepastian tempat belajar.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pelaksanaan jalur afirmasi. Asad meminta pemerintah memastikan mekanisme tersebut berjalan sesuai ketentuan dan didukung data yang transparan agar tepat sasaran.

“Perlu dipastikan apakah penerima jalur afirmasi benar-benar memenuhi kriteria. Transparansi data menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan siswa baru,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB, termasuk peran seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggara pendidikan maupun lembaga pengawas, sehingga permasalahan serupa tidak kembali terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Menutup pernyataannya, Asad berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar seluruh anak di Banyuwangi memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan.

“Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena persoalan administrasi atau tata kelola. Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dipenuhi,” tegasnya.

Pewarta: Redaksi/PRIMA
Narasumber: Asad M Nagib, Pemerhati Pendidikan dan Keluarga Besar Rumah Kebangsaan Banyuwangi.