Jakarta | Bareskrim Polri akan menindaklanjuti 11 persoalan pangan yang dilaporkan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Penanganan tersebut mencakup sejumlah isu dalam sektor pangan, termasuk pakan ternak yang disebut menjadi salah satu prioritas. Langkah kepolisian ini merupakan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan kepada aparat, bukan pernyataan bahwa semua persoalan yang dilaporkan telah terbukti sebagai pelanggaran.
Kepala Bareskrim Polri, Asep Safruddin, menyampaikan keterangan itu saat ditemui di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa pakan ternak termasuk dalam daftar persoalan yang akan mendapat perhatian. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan atau langkah tindak lanjut dapat menyentuh berbagai mata rantai pangan, sesuai dengan informasi yang dilaporkan dan kewenangan kepolisian.
Ke-11 persoalan itu dilaporkan oleh Menteri Pertanian sebagai bahan bagi aparat untuk menelaah lebih lanjut. Bareskrim akan menindaklanjuti laporan tersebut, sementara rincian penanganan dan hasil pemeriksaan belum dapat disimpulkan hanya dari penyampaian rencana itu. Setiap persoalan perlu ditelusuri berdasarkan data, bukti, dan keterangan pihak terkait sebelum kepolisian menentukan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.
Dengan demikian, fokus berita ini adalah komitmen Bareskrim untuk merespons laporan mengenai persoalan pangan, termasuk pakan ternak. Proses tindak lanjut dapat membantu memastikan apakah suatu isu membutuhkan pemeriksaan lebih jauh dan langkah hukum sesuai ketentuan. Namun, penyebutan suatu persoalan dalam laporan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana ataupun kesalahan pihak tertentu. Kepolisian perlu melakukan verifikasi secara cermat, menguji informasi yang tersedia, serta menyampaikan perkembangan berdasarkan hasil penanganan. Pendekatan tersebut penting agar penanganan isu pangan berlangsung berdasarkan fakta dan proses hukum, sekaligus memberi ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Hingga ada hasil pemeriksaan, status setiap persoalan tetap perlu dipahami sebagai laporan yang sedang ditindaklanjuti.Permintaan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar Polri mengusut 11 persoalan di sektor pangan berangkat dari kekhawatiran terhadap kondisi pasar dan rantai pasok. Ia meminta kepolisian menelusuri sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian, bukan hanya melihat perubahan harga di satu titik. Persoalan yang disebut mencakup beras fortifikasi, komoditas sawit, pakan ternak, serta ayam. Dengan meminta penyelidikan, Amran mengharapkan dugaan penyimpangan dapat diperiksa secara menyeluruh dan ditangani berdasarkan bukti. Ia juga mendorong agar proses penelusuran menjangkau pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi, sehingga penyebab persoalan dapat diketahui secara lebih jelas.
Salah satu hal yang disorot adalah perbedaan arah harga yang dirasakan peternak dan konsumen. Amran menyampaikan adanya keadaan ketika harga jual ayam di tingkat peternak turun, sementara harga yang dibayar masyarakat di tingkat konsumen justru meningkat. Ketimpangan tersebut dinilai perlu ditelusuri karena dapat menimbulkan tekanan bagi produsen sekaligus menambah beban rumah tangga. Ia turut menyebut inflasi pada komoditas ayam dan telur sebagai perhatian. Pernyataan itu menggambarkan pentingnya memeriksa jalur pasokan dan pembentukan harga, dari produksi hingga penjualan. Namun, perubahan harga sendiri belum cukup untuk memastikan adanya pelanggaran; diperlukan pemeriksaan atas data dan praktik di lapangan.
Amran menduga terdapat pihak atau “mafia” yang bermain dalam sektor pangan dan meminta kepolisian menyelidiki kemungkinan tersebut. Dugaan itu merupakan alasan untuk melakukan penelusuran, bukan kesimpulan bahwa pelanggaran telah terbukti. Karena itu, pemeriksaan atas 11 persoalan perlu membedakan indikasi, keterangan para pelaku, dan bukti yang dapat diverifikasi. Penyelidikan dapat membantu menjelaskan apakah ketidakseimbangan harga berkaitan dengan pasokan, biaya distribusi, atau tindakan yang melanggar aturan. Sikap hati-hati penting agar pihak yang disebut tidak dianggap bersalah sebelum proses hukum menghasilkan temuan. Pada saat yang sama, tindak lanjut yang transparan dapat memberi kepastian kepada peternak, konsumen, dan pelaku usaha mengenai langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan serta kelancaran pasokan pangan.
Permintaan agar berbagai persoalan pangan ditangani lebih lanjut ditindaklanjuti melalui koordinasi Menteri Pertanian Amran dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Asep. Dalam pertemuan tersebut, Bareskrim menerima informasi mengenai sejumlah persoalan di sektor pangan yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Koordinasi ini menjadi ruang bagi kementerian untuk menyampaikan hal-hal yang dinilai perlu ditelaah oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Persoalan yang dibahas mencakup beragam komoditas dan kegiatan dalam rantai pangan, sehingga tindak lanjutnya dapat berbeda-beda bergantung pada laporan dan informasi yang diterima.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan pelanggaran terkait beras fortifikasi. Bareskrim menyatakan sedang memproses empat laporan polisi mengenai persoalan tersebut. Penyebutan laporan yang tengah diproses menunjukkan bahwa perkara masih berada dalam tahapan penanganan, bukan bahwa dugaan pelanggaran telah terbukti. Karena itu, informasi mengenai beras fortifikasi perlu dipahami sebagai perkara yang sedang ditelaah oleh penyidik berdasarkan laporan dan bahan yang tersedia. Belum ada keterangan dalam informasi yang disampaikan mengenai hasil akhir pemeriksaan ataupun kesimpulan atas dugaan tersebut.
Selain memproses empat laporan polisi, Bareskrim juga akan mengecek perusahaan atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari tindak lanjut atas informasi yang diterima dalam koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Status perusahaan atau badan hukum tersebut tetap sebagai pihak yang diduga, dan pengecekan tidak dengan sendirinya berarti adanya penetapan kesalahan. Penanganan selanjutnya bergantung pada pemeriksaan aparat serta proses hukum yang berlaku. Dengan demikian, koordinasi Amran dan Asep menandai tindak lanjut institusional atas persoalan pangan, sementara dugaan terkait beras fortifikasi masih diproses dan belum dapat dinyatakan terbukti.
Temuan mengenai beras fortifikasi bermula dari inspeksi mendadak yang dilakukan pada April 2026. Setelah pemeriksaan tersebut, Badan Pangan Nasional mengambil sampel beras khusus yang dipasarkan dengan klaim mengandung tambahan vitamin dan mineral. Produk-produk itu kemudian diuji di laboratorium untuk memeriksa kesesuaian kandungan gizi dan pemenuhan standar yang berlaku. Pemeriksaan menjadi penting karena klaim fortifikasi dapat memengaruhi pilihan konsumen, terutama mereka yang membeli beras dengan harapan memperoleh tambahan zat gizi.
Dalam hasil pengujian terhadap 27 merek yang mencantumkan klaim tambahan gizi, sebanyak 25 merek dilaporkan tidak memenuhi standar. Merek yang disebut meliputi Idola Fortifikasi, Idola High Quality Whole Grain Rice, Idola Long Grain Rice, Ikan Mas Cupang, AAA Wijaya Kusuma, Cantik Manis, Penari Bangkok, Topi Koki Short Grain, Topi Koki Setra Royale, Topi Koki Long Grain Crysta, Hok-1 Gohan, Maknyuss Pulen Gizi, Anak Raja Fortifikasi, Anak Raja Nusantara, Top Anak Raja, PMS Induk Ayam, Sumo, Rasvit, FS Nutri Rice, Pelikan, Rice Rojolele, Super Kepala Beras Premium 111, 111 Golden Number, Putri Koki, dan Wellfarm Beras Diabet.
Daftar tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan mencakup berbagai merek dan jenis produk, bukan hanya satu varian beras. Namun, keterangan bahwa 25 dari 27 merek tidak memenuhi standar perlu dipahami sebagai hasil pengujian yang dilaporkan atas sampel dan klaim produk yang diperiksa. Informasi itu tidak dengan sendirinya menjelaskan kondisi setiap kemasan yang beredar atau menjadi penetapan akhir mengenai tanggung jawab masing-masing pihak. Karena itu, tindak lanjut pengawasan, verifikasi hasil, serta penjelasan mengenai standar yang tidak terpenuhi menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Di tengah proses tersebut, kerugian konsumen akibat dugaan beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar diperkirakan mencapai Rp89 triliun pada 2026, menurut perkiraan yang dicantumkan dalam sumber.
Baca juga: BULOG Jamin Mutu Bantuan Pangan, Perkuat Pengawasan Pengolahan Beras di Cirebon
