JAKARTA – Akses terhadap keadilan dan pendampingan hukum bagi masyarakat menjadi perhatian Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN). Melalui peluncuran Lembaga Bantuan Hukum BM PAN (LBH BM PAN), organisasi tersebut mulai memperluas ruang pengabdiannya dengan menghadirkan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
Peluncuran LBH BM PAN berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah tokoh nasional Partai Amanat Nasional (PAN) serta jajaran pimpinan BM PAN. Kehadiran lembaga ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran organisasi, tidak hanya dalam aktivitas politik dan kepemudaan, tetapi juga melalui pelayanan hukum kepada masyarakat.
Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, H. Zulkifli Hasan; Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI, H. Hatta Rajasa; serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI sekaligus Majelis Tinggi DPP BM PAN, H. Yandri Susanto.
Turut hadir Ketua Dewan Kehormatan DPP BM PAN sekaligus Anggota DPR RI, H. Ahmad Rizki Sadig; Ketua Dewan Pakar DPP BM PAN sekaligus Anggota DPR RI, H. Ahmad Yohan; Ketua MPB DPP BM PAN sekaligus Anggota DPR RI, H. Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu; Staf Khusus Menteri Desa sekaligus mantan Ketua Umum BM PAN, Yahdil Abdi Harahap; Ketua Umum BM PAN sekaligus Anggota DPR RI, H. Slamet Ariyadi; serta Sekretaris Jenderal BM PAN, Rasyid Rajasa.
Di balik momentum peluncuran tersebut, LBH BM PAN membawa misi memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Lembaga ini diharapkan menjadi ruang konsultasi, pengaduan, pendampingan, sekaligus advokasi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum.
Direktur LBH BM PAN, Hobairi, S.H., M.H., menegaskan bahwa pembentukan lembaga tersebut merupakan wujud komitmen BM PAN untuk menghadirkan pengabdian yang lebih luas dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, bantuan hukum tidak boleh hanya menjadi fasilitas yang mudah dijangkau oleh kelompok masyarakat tertentu. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“LBH BM PAN hadir bukan hanya untuk membangun eksistensi kelembagaan, tetapi juga membawa misi kemanusiaan dan keadilan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan, tidak merasa sendirian ketika menghadapi persoalan hukum. Kami siap hadir, mendampingi, dan membantu rakyat,” tegas Hobairi.
Ia menambahkan, LBH BM PAN akan diarahkan menjadi lembaga yang mengedepankan profesionalitas, integritas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dalam menjalankan pelayanan bantuan hukum.
Komitmen tersebut juga akan diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan pembangunan sinergi dengan berbagai pihak agar pelayanan hukum dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata.
Dengan diluncurkannya LBH BM PAN, organisasi tersebut berharap dapat mengambil bagian dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya akses keadilan yang lebih luas.
Lebih dari sekadar pembentukan lembaga baru, kehadiran LBH BM PAN menjadi penanda bahwa pengabdian organisasi juga harus diwujudkan melalui tindakan konkret, terutama dalam membantu masyarakat memperoleh hak-haknya di hadapan hukum. (*)
232 kunjungan





