Probolinggo – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna pada Rabu (4/6/2025) dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum (PU) dari fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi ini dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si bersama sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo serta perwakilan Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, Sekda Ugas Irwanto menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi secara bergiliran. Jawaban tersebut menjadi klarifikasi pemerintah daerah terkait berbagai isu dan sorotan yang diangkat oleh fraksi-fraksi DPRD.
Menjawab PU dari Fraksi Partai Golkar, Sekda Ugas menyampaikan bahwa bencana banjir yang terjadi pada 5 Februari dan 10 Maret 2025 lalu menyebabkan kerusakan signifikan pada sarana dan prasarana infrastruktur, termasuk jembatan, tebing jalan, dan tebing sungai yang longsor. Pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dan pembangunan kembali menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) APBD 2025 senilai Rp 6,15 miliar.
Beberapa proyek yang telah selesai antara lain pembangunan jembatan Dusun Gilin Desa Seboro, jembatan Desa Betek Taman, serta TPT sungai di berbagai kecamatan seperti Gading, Pajarakan, dan Kraksaan. Namun, keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan perbaikan dengan anggaran tambahan sebesar Rp 13,2 miliar yang saat ini sudah dalam tahap persiapan dan pelaksanaan fisik.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengangkat isu jaringan irigasi yang mengalami berbagai kendala, seperti debit air yang berkurang, jaringan irigasi bocor, dan kurangnya kesadaran kelembagaan petani pemakai air (P3A). Sekda Ugas mengakui adanya masalah tersebut, terutama di wilayah Pajarakan di mana DAM Jatih Ampuh sejak 2019 sudah tidak bisa menyuplai air secara maksimal sehingga pengairan sawah sekitar 450 hektar terganggu.
Meski bantuan rehabilitasi irigasi sudah dilakukan, hal itu hanya memperpanjang jangkauan air tanpa menambah debit air secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perbaikan sistem dan pembenahan kelembagaan pengelolaan air irigasi.
Menjawab PU Fraksi Partai Gerindra, Sekda menjelaskan rencana pengadaan genset berkapasitas 30.000 KVA untuk Puskesmas Jorongan pada tahun 2026, sebagai upaya meningkatkan ketahanan listrik fasilitas kesehatan.
Fraksi Partai NasDem menyoroti rendahnya serapan belanja modal yang disebabkan oleh selisih harga antara HPS dan nilai kontrak serta fluktuasi harga pasar. Selain itu, realisasi belanja tak terduga juga minim karena berkurangnya kebutuhan mendesak seperti bencana di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Fraksi PDI Perjuangan mendapat jawaban bahwa panjang jalan kabupaten mencapai 905,813 km dengan kondisi mantap sekitar 74,27 persen. Kerusakan berat masih mencapai 24,25 persen. Pemerintah daerah mengupayakan perbaikan jalan utama menuju destinasi wisata dan pusat pendidikan dengan mengajukan anggaran ke pusat dan provinsi, serta melakukan perbaikan tambal sulam untuk ruas jalan rusak ringan dan sedang.
Terakhir, dari PU Fraksi PPP, dijelaskan piutang pajak PBB-P2 sampai tahun 2024 mencapai Rp 29,58 miliar. Sebagian akan dilakukan pemutakhiran data dan penghapusan. Klaim BPJS untuk BLUD RSUD Tongas dan RSUD Waluyo Jati Kraksaan juga disampaikan, dengan pembayaran yang telah diterima pada Februari 2025.
Rapat paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.
(Bambang)
