LANGSA, ACEH – Penanganan dugaan persoalan dalam dua kegiatan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, Aceh, kembali menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya disorot sejumlah media online, hingga kini masyarakat masih menantikan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum terkait perkembangan penelusuran pembangunan 41 unit rumah sehat bagi kaum duafa dan pengadaan alat komunikasi jenis Handy Talky (HT) untuk 66 desa.
Sorotan tersebut mengarah pada kinerja Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Langsa. Publik mempertanyakan apakah informasi mengenai kedua kegiatan tersebut telah ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi, penyelidikan, atau pemeriksaan oleh pihak kepolisian.
Sebelumnya, persoalan ini telah diberitakan pada 17 November 2026 dengan judul Dua Proyek di Kota Langsa Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Tindak Lanjut Unit Tipikor Polres Langsa.
Dalam pemberitaan tersebut, terdapat dua kegiatan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, terutama menyangkut transparansi penggunaan anggaran, kesesuaian spesifikasi pekerjaan, kewajaran harga, serta pertanggungjawaban keuangan.
Pembangunan 41 Rumah Duafa Senilai Rp4,2 Miliar
Salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah pembangunan rumah sehat bagi masyarakat duafa di Gampong Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.
Berdasarkan dokumen proyek yang diperoleh sejumlah wartawan, kegiatan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Langsa.
Proyek itu tercatat menggunakan nomor kontrak 01/SP/PERKIM-PUPR/IX/2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.889.940 untuk pembangunan sebanyak 41 unit rumah.
Dalam dokumen kegiatan, CV Tanoh Mirah tercatat sebagai pelaksana pekerjaan, sedangkan CV Mitra Konsorsium bertindak sebagai pengawas.
Pekerjaan tersebut dimulai pada 26 September 2025 dan dijadwalkan selesai pada 24 Desember 2025.
Besarnya nilai anggaran dalam kegiatan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai realisasi pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas bangunan, hingga manfaat yang diterima masyarakat penerima bantuan.
Meski demikian, berbagai pertanyaan tersebut masih membutuhkan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen kontrak, laporan pelaksanaan, hasil pekerjaan di lapangan, serta keterangan pihak-pihak terkait.
Pengadaan HT untuk 66 Desa Juga Disorot
Selain pembangunan rumah duafa, pengadaan perangkat komunikasi jenis Handy Talky (HT) untuk 66 desa yang tersebar di lima kecamatan di Kota Langsa turut menjadi perhatian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengadaan tersebut berlangsung pada 6 Juni 2026 dengan perkiraan anggaran sekitar Rp3,5 juta per desa.
Informasi itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan, sumber anggaran, kewajaran harga pembelian, spesifikasi perangkat, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja.
Dugaan ketidakwajaran harga atau kemungkinan adanya mark-up tidak dapat langsung disimpulkan sebagai tindak pidana. Hal tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, bukti transaksi, pembanding harga pasar, serta keterangan pihak yang bertanggung jawab.
Konfirmasi kepada Kanit Tipikor Belum Mendapat Penjelasan Substantif
Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, sejumlah wartawan dari tiga media online berupaya meminta konfirmasi kepada Kanit Tipikor Satreskrim Polres Langsa melalui aplikasi WhatsApp pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 11.42 WIB.
Wartawan menyampaikan pertanyaan mengenai perkembangan penanganan informasi terkait dugaan persoalan pengadaan HT untuk 66 desa dan pembangunan 41 unit rumah duafa.
Selain itu, wartawan juga meminta penjelasan apakah kedua kegiatan tersebut telah masuk dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan oleh kepolisian.
Namun, berdasarkan komunikasi yang diterima wartawan, Kanit Tipikor hanya memberikan balasan singkat berupa ucapan, “Wassalam”.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut yang menjawab substansi pertanyaan tersebut.
Balasan singkat itu tentu belum memberikan informasi mengenai status penanganan kedua persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Kendati demikian, belum adanya penjelasan kepada wartawan tidak serta-merta dapat diartikan bahwa kepolisian tidak melakukan proses penelusuran.
Kasat Reskrim Polres Langsa Juga Dihubungi
Upaya memperoleh klarifikasi kemudian dilakukan dengan menghubungi Kasat Reskrim Polres Langsa melalui pesan WhatsApp pada Selasa (17/11/2026), sekitar pukul 08.20 WIB.
Pesan tersebut berisi penyampaian pemberitaan sebelumnya sekaligus permintaan tanggapan mengenai perkembangan penanganan dua kegiatan yang menjadi sorotan publik.
Namun, hingga naskah ini disusun, wartawan mengaku belum menerima tanggapan substantif dari Kasat Reskrim Polres Langsa.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keterbukaan informasi terkait penanganan dugaan persoalan penggunaan anggaran publik.
Publik berharap jajaran Satreskrim Polres Langsa, khususnya Unit Tipikor, dapat memberikan penjelasan secara proporsional mengenai status penelusuran kedua kegiatan tersebut.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, masyarakat berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana, penjelasan resmi juga diperlukan agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Pemerhati Sosial Minta Aparat Transparan
Salah seorang pemerhati sosial publik Aceh di Kota Langsa yang dikenal dengan sapaan Bung Karo-Karo turut menyampaikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan pada Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 17.53 WIB, ia mempertanyakan belum adanya penjelasan substantif dari pihak kepolisian mengenai dua kegiatan yang telah menjadi sorotan media.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memberikan kepastian informasi kepada masyarakat agar tidak muncul berbagai persepsi mengenai penanganan dugaan persoalan penggunaan anggaran tersebut.
Ia juga berharap persoalan itu tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan informasi kepada publik.
“Jika memang tidak ditemukan pelanggaran hukum, sampaikan hasilnya secara terbuka. Namun, apabila terdapat indikasi penyimpangan, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
Redaksi Tetap Membuka Ruang Hak Jawab
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi dari Polres Langsa, khususnya Kasat Reskrim dan Unit Tipikor Satreskrim.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas PUPR Kota Langsa, pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan kedua kegiatan tersebut.
Pemberitaan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial pers terhadap penggunaan anggaran publik. Seluruh informasi mengenai dugaan penyimpangan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Redaksi akan memuat perkembangan informasi maupun klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan, akurasi, dan Kode Etik Jurnalistik.
(Pasukan Ghoib/Sumber: PSP Aceh)
33 views





