Soppeng, Sulawesi Selatan – Masyarakat Kabupaten Soppeng dihebohkan dengan kabar mengejutkan yang menyeret nama Ketua Asosiasi Pengusaha Rokok Soppeng, HJ. Pria yang juga dikenal sebagai Ketua HIPTERS (Himpunan Pengusaha Tembakau dan Rokok Soppeng) itu diduga kuat terlibat dalam aktivitas produksi dan peredaran rokok ilegal bermerek Kartu AS.
Ironisnya, HIPTERS sebagai asosiasi seharusnya berperan dalam mengawal industri rokok legal dan mendukung upaya pemerintah memberantas rokok tanpa cukai. Namun, dugaan keterlibatan pimpinannya justru mencoreng nama baik asosiasi dan memperkeruh situasi.
Dugaan ini semakin menjadi sorotan karena Kabupaten Soppeng sendiri mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) cukup besar pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp1,1 miliar. Dana tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, penegakan hukum, serta edukasi tentang bahaya rokok ilegal kepada masyarakat.
“Ini sangat mencederai kepercayaan publik. Ketua asosiasi rokok seharusnya menjadi garda terdepan memerangi rokok ilegal, tapi justru diduga terlibat langsung dalam produksinya,” ujar seorang warga Soppeng yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan, “Jabatan itu seolah dijadikan tameng untuk memuluskan praktik melawan hukum.”
Tim media berupaya menghubungi HJ untuk meminta konfirmasi terkait dugaan tersebut, namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan. Hal yang sama terjadi saat tim mencoba menghubungi AF, salah satu pejabat di bagian penindakan Bea Cukai Makassar.
Ketiadaan tanggapan tersebut justru memunculkan kecurigaan adanya kemungkinan praktik pembiaran atau penutupan informasi dari pihak-pihak terkait. Publik pun mendesak agar aparat penegak hukum dan institusi pengawasan seperti Bea Cukai bertindak tegas tanpa pandang bulu.
“Kalau Bea Cukai di Pare-Pare tidak mampu menangani, maka sudah saatnya Bea Cukai pusat dari Jakarta turun tangan langsung. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini hancur hanya karena oknum,” lanjut warga tersebut dengan nada geram.
Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang potensi penyalahgunaan jabatan dan lemahnya pengawasan terhadap industri rokok lokal. Apakah peran asosiasi seperti HIPTERS benar-benar masih bisa dipercaya sebagai mitra pemerintah dalam menjaga tata kelola industri yang sehat?
Kini, masyarakat menanti sikap tegas dari Bea Cukai dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan Haji Jayadi dalam produksi dan distribusi rokok ilegal di wilayah Soppeng.
Informasi ini dirangkum dan diterbitkan oleh tim redaksi pada Rabu, 1 Mei 2025.
(Redaksi/tim/**)