Jakarta | Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berharap pasukan penjaga perdamaian Indonesia dapat membantu menstabilkan Republik Afrika Tengah, negara yang masih menghadapi konflik bersenjata. Harapan tersebut disampaikannya ketika mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI di Sentul, Jawa Barat, pada 19 Oktober 2026. Dalam kunjungan itu, Guterres bertemu dengan personel TNI yang akan bertugas dalam misi PBB di negara Afrika tersebut.
Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi Guterres untuk menyampaikan secara langsung pentingnya kontribusi pasukan Indonesia dalam mendukung upaya internasional. Republik Afrika Tengah masih berhadapan dengan tantangan keamanan akibat konflik, sehingga perlindungan warga dan pemulihan stabilitas tetap menjadi perhatian. Kehadiran personel penjaga perdamaian diharapkan dapat mendukung mandat PBB melalui tugas-tugas yang dijalankan di lapangan, sekaligus membantu menciptakan kondisi yang lebih aman bagi masyarakat.
Guterres menekankan bahwa keberhasilan misi di Republik Afrika Tengah akan menjadi faktor penentu bagi upaya stabilisasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hasil penugasan tidak hanya dinilai dari kehadiran pasukan, tetapi juga dari kemampuannya membantu memperkuat keamanan dan mendukung proses pemulihan. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam misi ini mencerminkan kontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian internasional. Bagi PBB, dukungan pasukan dari negara anggota merupakan bagian penting dalam menjalankan mandat di tengah situasi konflik.
Personel TNI yang ditemui di Sentul akan membawa tanggung jawab besar saat bertugas di bawah misi PBB. Harapan yang disampaikan Sekretaris Jenderal menjadi pengingat akan pentingnya kesiapan, disiplin, dan pelaksanaan mandat secara profesional. Meski misi penjaga perdamaian tidak dengan sendirinya mengakhiri konflik, kontribusi pasukan dapat membantu mendukung kondisi yang diperlukan untuk pemulihan keamanan. Dengan demikian, penugasan Indonesia dipandang sebagai salah satu unsur dalam upaya kolektif menjaga perdamaian dan mendorong stabilitas di Republik Afrika Tengah.
Peran yang diharapkan dari pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Republik Afrika Tengah berkaitan dengan pemulihan keamanan dan penguatan kembali fungsi lembaga negara. Di berbagai wilayah, keberadaan lembaga negara yang dapat bekerja menjadi salah satu unsur penting bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dan merasakan hadirnya pemerintahan. Karena itu, dukungan terhadap pemulihan fungsi lembaga tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya membantu negara bergerak keluar dari keadaan yang tidak stabil. Harapan ini menempatkan misi dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar menjaga keadaan saat ini: misi juga diharapkan ikut membuka ruang bagi kehidupan publik yang lebih teratur.
Selain mendukung pemulihan lembaga negara, pasukan diharapkan mendorong kelompok-kelompok bersenjata yang masih beroperasi agar bergabung dalam proses perdamaian. Dorongan untuk terlibat dalam proses tersebut penting karena penyelesaian konflik memerlukan jalan politik yang dapat diikuti oleh berbagai pihak. Dengan mengajak kelompok-kelompok itu masuk ke dalam proses damai, peluang untuk mengurangi kekerasan dan membangun kesepahaman dapat menjadi lebih besar. Namun, harapan tersebut tidak berarti bahwa perdamaian dapat terwujud dengan segera. Prosesnya memerlukan komitmen dan keterlibatan pihak-pihak terkait, sementara dukungan misi diharapkan membantu menjaga peluang agar proses itu terus terbuka.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengaitkan kemajuan misi dengan kesempatan bagi Republik Afrika Tengah untuk memasuki tahap pembangunan. Menurut pandangan tersebut, pemulihan keamanan dan kemajuan menuju perdamaian dapat memberi ruang bagi upaya yang lebih luas untuk memperbaiki keadaan negara. Tahap pembangunan menjadi penting karena masyarakat masih menghadapi kemiskinan ekstrem dan penderitaan. Dengan demikian, harapan terhadap misi juga menyentuh kehidupan rakyat: kemajuan keamanan diharapkan mendukung kondisi yang memungkinkan negara menangani persoalan mendasar itu. Hubungan perdamaian dan pembangunan tidak menghapus besarnya tantangan, tetapi menegaskan mengapa dukungan terhadap lembaga negara serta keterlibatan kelompok bersenjata dalam proses damai dianggap berarti. Bagi rakyat, kemajuan tersebut dapat menjadi peluang untuk melihat perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Kemajuan dalam upaya perdamaian di Republik Afrika Tengah belum menghapus seluruh hambatan keamanan. Berbagai langkah untuk meredakan konflik dan memperkuat stabilitas berjalan di tengah kenyataan bahwa kelompok-kelompok bersenjata masih beroperasi. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa situasi di lapangan tetap rentan, meskipun terdapat perkembangan yang memberi ruang bagi harapan pemulihan. Karena itu, kemajuan proses perdamaian perlu dipahami bersama dengan tantangan yang masih dihadapi masyarakat dan pihak-pihak yang berupaya menjaga keamanan.
Salah satu kendala mendasar adalah kehadiran negara yang hingga belum lama ini masih sangat terbatas di sebagian besar wilayah Republik Afrika Tengah. Keterbatasan tersebut membuat jangkauan otoritas dan layanan negara tidak merata di seluruh negeri. Dalam keadaan seperti ini, upaya membangun keamanan tidak hanya berkaitan dengan meredakan kekerasan, tetapi juga dengan memperluas kehadiran kelembagaan negara. Namun, fakta tentang terbatasnya kehadiran itu tidak dengan sendirinya menjelaskan perkembangan di setiap daerah atau memastikan bagaimana perubahan akan berlangsung. Kondisi tersebut menjadi bagian dari latar yang perlu diperhitungkan ketika menilai peluang pemulihan.
Pengalaman António Guterres turut memberi konteks pada perhatian internasional terhadap persoalan tersebut. Ia menyatakan telah menangani masalah Republik Afrika Tengah selama sekitar 20 tahun, melalui dua tahapan jabatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perhatian itu berlangsung ketika ia menjabat sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, lalu berlanjut ketika ia menjadi Sekretaris Jenderal PBB. Rentang waktu tersebut memperlihatkan bahwa persoalan negara itu telah lama menjadi bagian dari agenda yang ia tangani, bukan isu yang baru muncul dalam masa jabatan terakhirnya. Pengalaman tersebut dapat dibaca sebagai latar bagi keterlibatannya, tanpa mengubah kenyataan bahwa kelompok bersenjata masih aktif dan kehadiran negara di sebagian besar wilayah baru terbatas hingga belum lama ini. Dengan demikian, kemajuan perdamaian dan hambatan yang tersisa hadir bersamaan dalam gambaran keamanan negara tersebut.
Guterres menyoroti kerja sama pasukan Indonesia dan personel Portugal yang telah lebih dahulu bertugas dalam misi penjaga perdamaian di Republik Afrika Tengah. Kehadiran personel yang memiliki pengalaman sebelumnya dinilai dapat mendukung koordinasi di lapangan, membantu pasukan Indonesia memahami lingkungan tugas, serta menjaga kesinambungan pelaksanaan mandat. Kolaborasi lintas negara ini menjadi bagian penting dari upaya bersama untuk melindungi warga sipil dan memperkuat keamanan di tengah situasi yang masih menantang. Guterres memandang keterlibatan Indonesia sebagai kontribusi yang berarti bagi misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekaligus cerminan kerja sama internasional dalam menghadapi konflik.
Menurut Guterres, keberhasilan operasi dan perbaikan kondisi keamanan dapat membuka peluang bagi PBB untuk mengurangi skala misinya secara bertahap. Pengurangan tersebut bukan tujuan yang berdiri sendiri, melainkan kemungkinan yang bergantung pada kemajuan nyata serta kemampuan otoritas dan masyarakat setempat menjaga stabilitas. Karena itu, kinerja pasukan di lapangan perlu berjalan seiring dengan upaya membangun kondisi yang memungkinkan tanggung jawab keamanan dialihkan secara berkelanjutan. Jika perkembangan positif dapat dipertahankan, PBB dapat meninjau kebutuhan kehadiran personel dan menyesuaikan cakupan misi di Republik Afrika Tengah secara hati-hati, tanpa mengabaikan perlindungan warga sipil.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks kunjungan Guterres ke Indonesia pada 17–19 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk membahas penguatan kerja sama Indonesia dan PBB dalam sistem multilateral, termasuk kontribusi Indonesia terhadap upaya perdamaian dan agenda internasional. Pada 18 Oktober, Guterres bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Dalam pertemuan itu, ia mengapresiasi langkah Indonesia membantu rakyat Palestina, di tengah perhatian dunia terhadap kebutuhan kemanusiaan dan pentingnya dukungan bagi mereka yang terdampak konflik.
Baca juga: Guncang Afrika Tengah! Duet Maut TNI-Polri Sabet Penghargaan Tertinggi PBB di Tengah Misi Mencekam | Trisha JKT48 Dan Harapan Positive Melalui Lagu Baru | Investasi Strategis untuk Keamanan Siber di Indonesia
