Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Sidang tersebut digelar untuk menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo memimpin langsung rapat yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan pada hari itu.
Kehadiran Nusron menjadi perhatian karena berlangsung setelah ia sebelumnya dua kali tidak memenuhi pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perkara itu masih perlu dipahami berdasarkan proses hukum dan keterangan resmi pihak-pihak terkait.
Sidang kabinet paripurna mempertemukan jajaran menteri dan pejabat pemerintah untuk membahas agenda serta perkembangan kerja pemerintahan. Dalam konteks peringatan dua tahun masa pemerintahan, forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk memimpin pembahasan bersama para anggota kabinet. Namun, informasi mengenai materi pembahasan atau kontribusi khusus Nusron dalam rapat tidak dapat disimpulkan hanya dari kehadirannya.
Perhatian terhadap kehadiran menteri ATR itu muncul di tengah sorotan publik atas ketidakhadirannya pada dua panggilan penyidik. Ketidakhadiran dalam pemanggilan tidak dengan sendirinya menetapkan kesalahan seseorang; status dan perkembangan perkara ditentukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, pemberitaan mengenai agenda kabinet perlu membedakan fakta kehadiran Nusron dari proses penanganan dugaan korupsi yang disebut terkait dengan kementeriannya.
Dengan demikian, peristiwa utama pada Rabu tersebut adalah keikutsertaan Nusron dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Agenda itu berlangsung dalam rangka menandai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara latar pemanggilan KPK membuat kehadiran Nusron turut mendapat perhatian. Perkembangan lebih lanjut mengenai perkara tersebut tetap menunggu keterangan resmi dan proses yang berjalan.
Dalam sidang kabinet yang dihadiri Nusron, posisi yang tercatat untuknya berada di barisan keempat dari depan. Ia duduk bersama anggota Kabinet Merah Putih lainnya. Keterangan mengenai tempat duduk tersebut menggambarkan posisi Nusron di dalam ruang sidang, tanpa menyebut adanya perubahan tempat atau aktivitas lain selama persidangan. Dengan demikian, informasi yang dapat dipastikan dari pengamatan di lokasi adalah barisan tempat ia duduk serta keberadaannya bersama para anggota kabinet. Barisan keempat menjadi penanda utama posisi Nusron dalam pengamatan itu.
Di dekat Nusron, terdapat Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dan Kepala Bapissus Aris Marsudiyanto. Keduanya disebut berada di sekitar tempat duduk Nusron, sehingga pengamatan tersebut memberikan gambaran mengenai siapa yang berada di dekatnya. Keterangan ini tidak merinci jarak di mereka ataupun susunan lengkap orang-orang di barisan tersebut. Informasi yang tersedia hanya menyebut kedekatan posisi mereka di ruang sidang dan identitas kedua pejabat itu. Tidak ada keterangan tambahan mengenai percakapan, interaksi, atau kegiatan mereka selama berada di lokasi.
Penampilan Nusron saat menghadiri sidang juga tercatat secara sederhana. Ia mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Kedua unsur pakaian tersebut merupakan rincian visual yang disebut dalam pengamatan, tanpa keterangan mengenai atribut lain. Gambaran ini melengkapi catatan mengenai posisinya di barisan keempat dan orang-orang yang berada di dekatnya. Tidak ada informasi yang diberikan mengenai perubahan penampilan atau alasan pemilihan pakaian tersebut, sehingga uraian tetap terbatas pada kemeja putih dan peci hitam yang dikenakannya.
Catatan mengenai kedatangan Nusron memiliki batas yang berbeda dari pengamatan di dalam ruang sidang. Awak media tidak melihat Nusron saat memasuki istana melalui pintu yang berada dekat Jalan Veteran III. Keterangan itu hanya menyampaikan bahwa momen ia masuk tidak terlihat oleh awak media di pintu tersebut. Karena itu, uraian ini tidak menyimpulkan waktu kedatangannya maupun jalur lain yang mungkin digunakan. Secara keseluruhan, pengamatan yang tersedia mencakup posisi duduk Nusron, pejabat yang berada di dekatnya, pakaian yang dikenakan, serta fakta bahwa awak media tidak melihatnya memasuki istana melalui pintu dekat Jalan Veteran III.
Urutan pemanggilan Nusron oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlangsung dalam dua tahap pada Oktober 2026. Pemanggilan pertama dijadwalkan pada Rabu, 7 Oktober 2026. Namun, Nusron tidak hadir pada jadwal tersebut. Alasan yang disampaikan atas ketidakhadirannya adalah adanya agenda internal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dengan demikian, agenda internal kementerian menjadi penjelasan yang diberikan untuk ketidakhadiran pada pemanggilan pertama itu.
Setelah Nusron tidak memenuhi pemanggilan pertama, KPK kembali menjadwalkan pemanggilan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pada kesempatan kedua ini, Nusron juga tidak hadir. Ketidakhadirannya disebut terjadi karena ia sedang pergi ke luar negeri. Keterangan tersebut membedakan alasan yang disampaikan untuk pemanggilan kedua dari alasan pada jadwal sebelumnya, ketika agenda internal di Kementerian ATR/BPN menjadi penyebab yang dikemukakan.
Rangkaian itu menunjukkan bahwa dua jadwal pemanggilan telah berlalu tanpa kehadiran Nusron. Informasi yang disampaikan mengenai kedua jadwal tersebut terbatas pada tanggal pemanggilan dan alasan ketidakhadiran. Karena itu, kedua hal tersebut perlu dipaparkan secara berurutan dan tidak dicampuradukkan: agenda internal kementerian dikaitkan dengan 7 Oktober, sedangkan perjalanan ke luar negeri dikaitkan dengan 15 Oktober. Tidak ada keterangan dalam uraian ini yang mengubah alasan tersebut menjadi kesimpulan mengenai sikap atau tanggung jawab Nusron.
Pemanggilan itu berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR. Penyebutan perkara sebagai dugaan penting untuk menjaga ketepatan pemberitaan: pemanggilan oleh KPK tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang bersalah. Berdasarkan informasi yang tersedia, pokok yang dapat ditegaskan adalah adanya dua pemanggilan, ketidakhadiran pada masing-masing tanggal, serta alasan yang disebutkan untuk setiap ketidakhadiran. Status dugaan perkara tetap perlu dibedakan dari pembuktian kesalahan, dan tidak ada rincian tambahan mengenai perkara yang dapat disimpulkan dari urutan pemanggilan tersebut.
Budi mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelaah alasan yang disampaikan Nusron Wahid terkait dua kali ketidakhadirannya dalam agenda pemeriksaan. Penelaahan itu diperlukan agar penyidik dapat memahami argumentasi yang diberikan dan menilai apakah alasan tersebut dapat diterima atau patut menjadi dasar atas ketidakhadiran. Budi menegaskan, setiap keterangan yang disampaikan akan dianalisis terlebih dahulu sebelum lembaga menentukan langkah lanjutan.
Menurut Budi, proses analisis akan dilakukan dalam waktu dekat. Penyidik akan memeriksa substansi alasan Nusron, termasuk mempertimbangkan kepatutannya, sebagai bagian dari penanganan agenda pemeriksaan yang belum terlaksana. Hasil telaah tersebut akan menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan tindakan yang sesuai. Dengan demikian, keputusan tidak semata-mata didasarkan pada fakta bahwa Nusron telah dua kali tidak hadir, tetapi juga memperhatikan argumentasi yang disampaikan mengenai ketidakhadirannya.
Budi menyampaikan bahwa penyidik juga akan melakukan pemanggilan sebagai bagian dari tindak lanjut. Namun, ia belum memastikan bentuk langkah yang akan diambil setelah analisis rampung. Belum ada kepastian apakah penyidik akan menerbitkan surat panggilan baru atau mengatur kembali jadwal pemeriksaan. Opsi tindak lanjut tersebut masih bergantung pada hasil penelaahan dan pertimbangan penyidik, sehingga belum dapat ditetapkan sekarang.
Penilaian atas alasan Nusron menjadi tahapan penting sebelum jadwal pemeriksaan berikutnya ditentukan. Penyidik perlu memastikan argumentasi yang diterima dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepatutan, sekaligus menentukan cara melanjutkan proses pemeriksaan. Budi tidak menyebutkan waktu tertentu untuk keputusan itu ataupun tanggal pemanggilan selanjutnya.
Baca juga: Opsi Perombakan Kabinet Menjelang Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran | Dinamika Reshuffle Kabinet Pasca OTT KPK | Prabowo Tegaskan Kritis terhadap Pakar Bermasalah
