Jakarta | Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong penguatan peran auditor forensik untuk membantu mencegah korupsi, terutama ketika disrupsi teknologi mengubah cara transaksi dan pelayanan pemerintahan dilakukan. Perkembangan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko baru, seperti manipulasi data, transaksi yang sulit ditelusuri, serta penyalahgunaan akses dan aset. Karena itu, pengawasan perlu mampu mengikuti pola kecurangan yang terus berkembang. Auditor forensik berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan memastikan indikasi penyimpangan ditangani berdasarkan bukti, bukan dugaan semata.
Wiyagus menyampaikan pesan tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai narasumber dalam Seminar Nasional Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) 2026. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Seminar mengangkat tema “Peran Strategis Auditor Forensik dalam Penanganan Fraud dan Korupsi pada Era Disrupsi Teknologi.” Tema tersebut menyoroti perlunya kapasitas pemeriksaan yang responsif terhadap perubahan teknologi sekaligus tetap berpijak pada prinsip profesionalitas, integritas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Dalam praktiknya, auditor forensik mendeteksi dan menyelidiki indikasi kecurangan finansial, korupsi, maupun penyalahgunaan aset. Pekerjaan tersebut mencakup penelusuran transaksi, pemeriksaan dokumen dan data, serta pengumpulan dan analisis bukti yang relevan. Temuan yang disusun secara cermat dapat membantu menjelaskan pola, pihak, dan dampak suatu dugaan penyimpangan, sekaligus mendukung proses hukum. Di lingkungan pemerintahan, kemampuan ini dapat memperkuat upaya pencegahan melalui identifikasi kelemahan pengendalian dan peringatan dini atas risiko fraud. Penguatan keahlian, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, dan koordinasi dengan aparat terkait menjadi bagian penting agar pemeriksaan menghasilkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta mendorong pengelolaan publik yang transparan.
Wiyagus memandang digitalisasi sebagai peluang penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat layanan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan proses administrasi tidak harus bergantung pada prosedur tatap muka. Di sisi lain, sistem digital memungkinkan instansi mengelola pekerjaan dengan lebih efisien. Perubahan ini tidak hanya menyederhanakan alur pelayanan, tetapi juga membantu pemerintah menggunakan sumber daya secara lebih terarah. Dengan rancangan dan pengawasan yang memadai, teknologi dapat mendukung layanan yang responsif, transparan, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Penggunaan transaksi nontunai, misalnya, menghasilkan catatan digital yang dapat ditelusuri. Rekam transaksi tersebut berpotensi mempermudah pemeriksaan, memperkuat akuntabilitas, dan membantu mengidentifikasi pola yang tidak wajar. Integrasi data dari berbagai sistem juga dapat memberi gambaran lebih utuh kepada pemerintah. Informasi yang tersaji secara terpadu mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti sekaligus memperkuat fungsi pengawasan. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kualitas data, keamanan sistem, dan tata kelola akses. Digitalisasi bukan dengan sendirinya menjamin keterbukaan atau mencegah penyimpangan; teknologi perlu disertai kontrol yang sesuai.
Wiyagus juga mengingatkan bahwa perluasan penggunaan sistem digital membawa risiko baru, termasuk kejahatan siber, manipulasi data, serta penipuan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Modus fraud dalam pengelolaan keuangan daerah pun telah bergeser ke ranah digital. Karena itu, auditor forensik dan auditor pemerintah daerah perlu terus memperbarui pengetahuan serta keterampilan untuk memahami teknologi, menilai jejak elektronik, dan mengenali pola kecurangan yang berkembang. Penguatan kapasitas auditor penting agar pemeriksaan dapat mengikuti perubahan modus, bukan hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Menurut Wiyagus, kapasitas yang semakin kuat dapat membantu mendorong pencegahan lebih dini, dengan mendeteksi indikasi risiko sebelum berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Upaya ini perlu berjalan seiring dengan pengamanan sistem, koordinasi antarlembaga, serta pembinaan integritas dalam setiap proses pengelolaan keuangan publik.
Wiyagus mengajak auditor forensik yang tergabung dalam Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi ini diperlukan agar pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus membantu mencegah kecurangan sejak dini. Auditor forensik dapat mendukung upaya tersebut melalui analisis bukti, penelusuran indikasi penyimpangan, serta penyampaian rekomendasi yang objektif. Dengan pendekatan profesional dan berbasis data, hasil pemeriksaan diharapkan membantu instansi mengenali kerentanan, memperbaiki pengendalian internal, dan menindaklanjuti temuan secara tepat. Peran ini juga penting dalam mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Ajakan tersebut sejalan dengan Asta Cita ketujuh Presiden, yang menitikberatkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Agenda itu membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk auditor forensik yang memiliki keahlian untuk mengidentifikasi pola kecurangan dan menjelaskan risiko secara terukur. Kerja sama dengan pemerintah bukan hanya berorientasi pada penanganan kasus setelah terjadi, melainkan juga pada langkah pencegahan, seperti peningkatan kesadaran, penguatan sistem pengawasan, dan perbaikan prosedur. Sinergi yang konsisten dapat membantu membangun lingkungan pemerintahan yang lebih berintegritas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
AAFI dapat menjadi wadah kolaborasi yang menghubungkan beragam latar belakang keahlian. Keanggotaannya mencakup auditor ASN aktif di pemerintah pusat maupun daerah, mantan auditor ASN yang telah pensiun, serta auditor forensik profesional. Perbedaan pengalaman tersebut membuka ruang pertukaran pengetahuan mengenai tantangan pemeriksaan, perkembangan modus fraud, dan praktik pengendalian yang relevan di berbagai instansi. Anggota yang masih bertugas dapat berbagi pemahaman tentang proses dan kebutuhan pemerintahan, sementara para pensiunan serta profesional membawa perspektif dan pengalaman lapangan yang lebih luas. Melalui diskusi, pelatihan, dan kerja bersama, AAFI dapat mendukung peningkatan kompetensi anggotanya. Kapasitas yang semakin kuat akan membantu auditor memberi kontribusi lebih bermutu dalam pengawasan, pencegahan kecurangan, dan pemberantasan korupsi, selaras dengan agenda reformasi nasional.
Wiyagus menekankan bahwa auditor forensik perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan agar mampu menghadapi perkembangan modus kecurangan di lingkungan pemerintahan. Disrupsi digital mengubah cara transaksi dilakukan, data disimpan, dan keputusan diambil. Karena itu, pemeriksa perlu memperbarui pengetahuan, memahami teknologi yang digunakan, serta mengembangkan metode pemeriksaan yang sesuai dengan risiko baru. Kemampuan beradaptasi juga mencakup kesiapan menghadapi situasi yang tidak pasti, menilai bukti digital secara cermat, dan bekerja lintas disiplin. Dalam lingkungan yang berubah cepat, auditor tidak cukup hanya mengandalkan prosedur lama. Mereka perlu tangguh, berpikiran terbuka, dan mampu mempertahankan kualitas penilaian saat menghadapi tekanan maupun kompleksitas perkara.
Namun, kecakapan teknis dan ketangguhan tersebut harus berjalan beriringan dengan integritas yang tinggi. Bagi auditor forensik, integritas merupakan landasan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan temuan secara objektif. Sikap jujur dan independen membantu pemeriksa menghindari konflik kepentingan, tidak menyimpulkan sesuatu tanpa dukungan bukti, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama penugasan. Tanpa landasan etika yang kuat, kemampuan teknologi berisiko disalahgunakan atau menghasilkan penilaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, profesionalisme yang berpijak pada integritas membuat hasil pemeriksaan lebih kredibel dan dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut yang tepat. Hal ini penting terutama ketika bukti dan proses pemeriksaan melibatkan sistem digital yang rumit.
Disrupsi juga dapat menimbulkan tantangan dan kecemasan, baik karena perubahan teknologi yang cepat maupun besarnya harapan publik terhadap pengawasan. Dalam keadaan tersebut, auditor perlu menjaga ketenangan, kehati-hatian, dan konsistensi dalam menjalankan mandat. Integritas membantu mereka tetap berpegang pada standar profesional, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemeriksaan dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Kepercayaan publik tidak terbentuk hanya melalui kecanggihan alat, melainkan melalui keputusan yang transparan, berbasis bukti, dan bebas dari kepentingan pribadi.
Baca juga: Inisiatif Digital Telkom: Memperkuat Tata Kelola dan Efisiensi
