Probolinggo – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada SIPD-RI Modul Penatausahaan, Senin (11/8/2025). Acara berlangsung di Aula Alino Cafe & Eatery, Kraksaan, diikuti para Pejabat Penatausahaan SKPD dan Operator SIPD dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani, didampingi perwakilan Bank Jatim Cabang Kraksaan dan Plt Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD, Suasono Edy.
Plt Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD, Suasono Edy, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh SKPD terkait proses SP2D Online pada SIPD-RI. Ia menekankan, penerapan sistem ini sudah mulai berlaku sejak 7 Agustus 2025.
“Harapannya penatausahaan keuangan daerah menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, terutama setelah penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam setiap proses pencairan dana,” ujarnya.
Sementara itu, Kristiana Ruliani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pejabat pengelola keuangan dan operator atas komitmen mereka dalam mendukung digitalisasi penatausahaan keuangan daerah.
“Setelah pada 12 Juni 2025 lalu kita meluncurkan aplikasi Loket SAE untuk pengajuan SPP, SPM, dan SP2D, hari ini kita lanjutkan dengan penerapan SP2D Online pada SIPD-RI Modul Penatausahaan. Ini adalah langkah penting mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akurat, dan akuntabel,” ungkapnya.
Menurut Kristiana, sistem SP2D Online memberikan sejumlah manfaat, seperti mempercepat pencairan dana, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah monitoring dan evaluasi.
“Dengan sistem ini, pencairan dana menjadi lebih cepat dan tepat waktu, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan SP2D Online juga akan mempermudah penyajian laporan keuangan secara real time, memudahkan akses informasi, serta memberikan pelayanan yang lebih efektif bagi perangkat daerah.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan bebas korupsi, demi pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, akurat, dan transparan,” pungkasnya.
(Bambang)