Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pekerjaan tersebut ditetapkan sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana, menyusul banjir susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Instruksi itu disampaikan setelah rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 9 November 2026. Percepatan normalisasi diharapkan menjadi bagian penting dari upaya mengurangi risiko banjir berulang dan mendukung pemulihan kawasan yang terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sedikitnya 41 kali banjir susulan terjadi di tiga provinsi tersebut sejak April hingga Oktober 2026. Rentetan kejadian itu menunjukkan bahwa kondisi di wilayah terdampak belum sepenuhnya stabil, meskipun sejumlah langkah penanganan dan perbaikan telah dilakukan. Hujan dan luapan air kembali menggenangi beberapa lokasi, sehingga masyarakat dan infrastruktur masih menghadapi tekanan. Situasi tersebut menjadi alasan pemerintah menempatkan penanganan sungai sebagai agenda yang perlu dipercepat, selain melanjutkan pemulihan di kawasan terdampak.
Banjir susulan tidak hanya merendam kembali permukiman dan wilayah sekitar, tetapi juga merusak infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki. Jalan dan jembatan yang telah ditangani kembali terdampak, sementara kawasan yang sempat dibersihkan dari lumpur kembali tergenang atau tertutup material. Kerusakan berulang dapat menghambat mobilitas warga serta memperlambat pemulihan layanan dan aktivitas setempat. Karena itu, normalisasi 137 sungai diarahkan untuk merespons persoalan yang terus muncul di wilayah terdampak, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menangani dampak bencana.
Penanganan pascabencana di Sumatra mencakup sungai dan muara yang terdampak di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Berdasarkan pendataan, terdapat 137 sungai yang memerlukan perhatian. Sebarannya meliputi 31 sungai di Aceh, 48 sungai di Sumatra Utara, dan 58 sungai di Sumatra Barat. Angka tersebut menggambarkan cakupan kebutuhan penanganan di tiga provinsi, bukan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan. Setiap lokasi dapat memiliki tingkat kerusakan dan kebutuhan teknis yang berbeda, sehingga tahapan pengerjaan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Selain sungai, pemerintah juga menangani normalisasi 38 muara yang tersebar di wilayah terdampak. Muara berperan sebagai jalur aliran air dari sungai menuju laut, sehingga pendangkalan atau hambatan lain dapat memengaruhi kelancaran aliran. Karena itu, pekerjaan pada muara menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem aliran air, bersama dengan penanganan pada badan sungai. Jumlah muara yang masuk dalam program tersebut perlu dibedakan dari jumlah sungai, sebab keduanya merupakan kategori lokasi yang berbeda.
Perkembangan pekerjaan normalisasi muara masih beragam. Tujuh muara telah selesai dinormalisasi, sedangkan 11 lainnya masih dalam pengerjaan. Sementara itu, 20 muara belum tertangani. Dengan demikian, penyebutan tujuh muara yang selesai tidak berarti keseluruhan program telah rampung; sebagian pekerjaan masih berlangsung dan sebagian lainnya belum dimulai atau belum ditangani. Status ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan masih perlu berlanjut di lokasi-lokasi yang tersisa.
Rincian sebaran dan status tersebut memberi gambaran mengenai skala pekerjaan yang dihadapi pemerintah. Jumlah 137 sungai menunjukkan luasnya kebutuhan penanganan lintas provinsi, sedangkan pembagian 38 muara memperlihatkan bahwa pekerjaan juga menjangkau area pertemuan aliran sungai dan laut. Pemantauan berkala terhadap lokasi yang sedang dikerjakan maupun yang belum tertangani diperlukan untuk memperbarui informasi kemajuan. Data yang jelas juga membantu masyarakat memahami bahwa penanganan dilakukan bertahap dan bahwa kondisi di setiap wilayah tidak dapat dianggap sama. Karena itu, angka penyelesaian perlu disampaikan bersama jumlah pekerjaan yang masih berjalan dan belum tertangani, agar perkembangan program tercermin secara utuh tanpa menimbulkan kesan bahwa seluruh sungai atau muara telah dinormalisasi.
Percepatan normalisasi 137 sungai di Sumatra akan dilaksanakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana utama. Pekerjaan ini membutuhkan koordinasi lintas instansi agar penanganan di setiap lokasi dapat berjalan sesuai kebutuhan dan tidak tertunda oleh keterbatasan tenaga maupun peralatan. Pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya akan mendukung pelaksanaan di lapangan, termasuk membantu mengidentifikasi titik yang perlu segera ditangani. Dengan pembagian peran tersebut, pengerukan dan pembersihan alur sungai dapat dilakukan bersamaan dengan penguatan perlindungan di kawasan yang rawan terdampak. Fokusnya bukan hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga memastikan langkah penanganan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan.
Pemerintah daerah didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat pekerjaan sungai di wilayah masing-masing. Dana tersebut dapat mendukung kegiatan normalisasi dan penguatan tanggul sesuai kondisi setempat, dengan penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerawanan serta dampak yang mungkin terjadi. Pemerintah daerah juga perlu mengoordinasikan kebutuhan teknis dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pekerjaan yang dilakukan saling mendukung. Langkah ini memungkinkan penanganan dilakukan lebih dekat dengan lokasi dan kebutuhan warga, sementara dukungan pemerintah pusat dan unsur lain memperkuat kapasitas pelaksanaan. Percepatan tetap perlu disertai pengawasan agar pekerjaan berlangsung tertib dan hasilnya berfungsi ketika hujan kembali turun.
Prabowo menugaskan TNI dan Polri untuk membantu penanganan, terutama melalui unsur zeni yang memiliki kemampuan mendukung pekerjaan teknis di lapangan. Personel dapat membantu membersihkan sedimentasi sungai serta membangun atau memperkuat tanggul di sekitar aliran. Keterlibatan tersebut diarahkan untuk menambah tenaga dalam pekerjaan yang mendesak, dengan tetap berkoordinasi bersama instansi teknis dan pemerintah daerah. Tito menjelaskan bahwa sedimentasi yang tinggi dapat mengurangi kapasitas sungai menampung aliran air. Ketika hujan turun, air berisiko meluap dan melewati tanggul, sehingga banjir dapat kembali terjadi. Karena itu, normalisasi alur dan penguatan tanggul menjadi prioritas yang saling berkaitan. Penanganan menyeluruh diharapkan mengurangi risiko luapan sekaligus membantu melindungi kawasan permukiman dan infrastruktur di sekitar sungai.
Pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah untuk menekan potensi hujan ekstrem di wilayah Sumatra yang masih menjalani pemulihan. Upaya ini diarahkan untuk mengurangi risiko cuaca yang dapat memicu banjir, longsor, atau gangguan lanjutan terhadap permukiman dan infrastruktur. Pelaksanaan operasi tersebut menjadi bagian dari kewaspadaan selama proses penanganan pascabencana, terutama di kawasan yang kondisi sungai, akses jalan, dan layanan dasarnya belum sepenuhnya pulih. Dengan mengantisipasi kemungkinan hujan lebat, pemerintah berharap pekerjaan pemulihan dapat berlangsung lebih aman dan kebutuhan warga terdampak tetap tertangani.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang cukup luas. Penetapan status itu diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar untuk mempercepat langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan. Ketika situasi darurat dinyatakan kembali, penggunaan anggaran dan berbagai proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Kecepatan tersebut penting apabila banjir atau kejadian lain kembali mengganggu tempat tinggal, akses, maupun aktivitas warga. Pemerintah daerah tetap perlu menilai kondisi dan cakupan dampak sebelum mengambil keputusan.
Tito juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi. Melalui arahan tersebut, pemerintah kabupaten atau kota dipersilakan menerapkan kembali status tanggap darurat apabila banjir atau bencana lain terjadi lagi dan dampaknya dinilai cukup luas. Kebijakan ini memberi ruang bagi daerah untuk merespons perubahan situasi tanpa menunda tindakan yang diperlukan, sekaligus memperjelas dasar koordinasi dan dukungan anggaran. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan langkah dengan keadaan masing-masing wilayah, termasuk tingkat kerusakan dan kebutuhan warga. Dengan demikian, operasi modifikasi cuaca dan kesiapan mengaktifkan kembali status darurat berjalan sebagai dua bagian dari upaya mengurangi risiko.
Baca juga: Menurutnya proses evakuasi diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti anak kecil, perempuan hamil, lanjut usia, dan yang mengalami sakit | Menurutnya proses evakuasi diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti anak kecil, perempuan hamil, lanjut usia, dan yang mengalami sakit | Padang Diterjang Banjir Parah, Athari Gauthi Minta Keselamatan Anak-Anak dan Lansia Diprioritaskan
419 kunjungan
