Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2026. Keterangan itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Dengan demikian, batas waktu yang disebutkan berada dalam rentang beberapa pekan setelah pernyataan tersebut, yakni sebelum tahun 2026 berakhir. Pernyataan ini memberikan gambaran mengenai sasaran waktu pemerintah terkait penyelesaian kekosongan jabatan tersebut.
Target sebelum akhir Desember 2026 menjadi penanda waktu utama dalam proses pengisian kursi wakil presiden. Namun, keterangan Yusril yang tersedia menegaskan sasaran penyelesaian, bukan tanggal pasti pelaksanaan maupun rincian tahapan yang akan ditempuh. Karena itu, batas tersebut sebaiknya dipahami sebagai target yang ditetapkan, bukan kepastian bahwa seluruh proses akan selesai pada hari tertentu. Perkembangan berikutnya diperlukan untuk menjelaskan bagaimana sasaran itu diterjemahkan ke dalam langkah-langkah resmi.
Konteks pernyataan tersebut adalah jabatan wakil presiden yang disebut telah ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Yusril tidak menjelaskan dalam keterangan itu alasan pengunduran diri ataupun faktor lain yang melatarbelakangi kekosongan, sehingga informasi tersebut tidak dapat disimpulkan dari target waktu semata. Fokus pernyataannya berada pada rencana penyelesaian pengisian jabatan sebelum penghujung Desember. Masyarakat dapat mencermati pengumuman lanjutan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan dan kepastian waktunya. Sampai ada keterangan resmi tambahan, tanggal penyelesaian yang dapat dirujuk tetap berupa sasaran sebelum akhir Desember 2026, sebagaimana disampaikan Yusril di Jakarta pada 12 November. Pembedaan target dan jadwal resmi penting agar publik tidak menganggap tenggat yang disebut sebagai tanggal pelantikan atau keputusan final. Pernyataan tersebut menyampaikan arah waktu secara umum, sementara rincian pelaksanaan belum tercantum dalam keterangan yang disampaikan di Istana Kepresidenan. Oleh sebab itu, pelaporan mengenai kekosongan dan pengisiannya perlu bertumpu pada informasi yang benar-benar telah diumumkan, tanpa menambahkan sebab maupun tahapan yang belum dikonfirmasi. Dengan kerangka itu, target akhir Desember menjadi acuan sementara bagi perhatian terhadap perkembangan selanjutnya.Menurut tahapan yang dipaparkan Yusril, proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong dimulai ketika MPR menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut menjadi penanda awal rangkaian yang melibatkan lembaga legislatif dan Presiden. Sebelum surat dikirim, MPR diperkirakan membutuhkan sekitar tiga hari untuk menyiapkan dokumen dan menggelar rapat guna membahas kekosongan jabatan. Perkiraan tiga hari ini berkaitan dengan persiapan internal MPR, termasuk pembahasan yang diperlukan sebelum pemberitahuan resmi disampaikan. Karena itu, durasi tersebut tidak sama dengan tenggat konstitusional yang mulai berlaku pada tahap berikutnya. Urutan ini penting untuk membedakan waktu persiapan dari batas waktu yang mengikat.
Setelah surat MPR diterima, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR. Dengan demikian, hitungan 14 hari dimulai dari penerimaan surat, bukan dari awal persiapan atau rapat MPR. Presiden perlu menyampaikan dua kandidat dalam batas tersebut agar proses dapat berlanjut ke tahap pemilihan. Tenggat ini menetapkan kewajiban pada pihak eksekutif sekaligus memberi batas yang jelas mengenai kapan nama-nama calon harus tersedia. Adapun sekitar tiga hari yang diperkirakan diperlukan MPR sebelumnya tidak mengurangi atau menggantikan jangka waktu 14 hari tersebut; keduanya berlaku pada tahapan dan titik awal yang berbeda.
Sesudah menerima usulan dua calon dari Presiden, MPR mempunyai waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti. Tahap ini berada setelah pengajuan kandidat, sehingga tenggat 60 hari tidak berjalan bersamaan dengan masa 14 hari yang diberikan kepada Presiden. Secara berurutan, MPR terlebih dahulu menyiapkan surat dan menggelar rapat, lalu mengirimkan pemberitahuan kepada Presiden. Presiden kemudian mengajukan dua nama dalam batas 14 hari sejak surat diterima. Berikutnya, MPR menyelenggarakan pemilihan dan menetapkan pengganti dalam jangka paling lama 60 hari. Penjelasan Yusril membedakan perkiraan persiapan sekitar tiga hari dari dua batas waktu resmi tersebut, sehingga setiap tahap memiliki pelaksana, pemicu, dan durasi yang tersendiri.
Yusril menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan proses politik yang melibatkan partai-partai di DPR. Dalam mekanisme konstitusional, apabila jabatan tersebut kosong, presiden mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR memilih salah satu dari dua calon itu untuk mengisi posisi wakil presiden. Dengan demikian, partai politik dapat menyampaikan pandangan dan aspirasi, tetapi proses pengajuan calon tetap memiliki tahapan serta kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi.
Dalam mempertimbangkan nama yang akan diajukan, presiden dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak. Yusril menyebut presiden bisa berdialog dengan partai-partai yang sebelumnya berada dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran, sekaligus memperhatikan aspirasi partai-partai pendukung pemerintah. Komunikasi tersebut dapat menjadi ruang untuk mendengar pertimbangan politik, membangun pemahaman, dan menjaga dukungan terhadap pemerintahan. Namun, konsultasi dengan partai tidak berarti bahwa partai memiliki hak untuk menetapkan calon atau bahwa satu nama telah disepakati sebelum proses resmi berlangsung.
Presiden, menurut Yusril, dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun yang dinilai perlu, termasuk pimpinan partai dan unsur politik lain. Meski demikian, keputusan mengenai dua nama yang akan disampaikan kepada MPR tetap berada di tangan presiden. Perbedaan ini penting: aspirasi partai dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses politik, tetapi tidak menggantikan kewenangan presiden untuk menentukan calon yang diajukan. Karena itu, komunikasi politik dan keputusan formal merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak sama. Konsultasi dapat memperluas pertimbangan, sedangkan pengajuan nama merupakan tindakan resmi presiden sesuai mekanisme yang berlaku.
Yusril juga menyatakan tidak ada larangan tegas yang mencegah Prabowo mengajukan kader Partai Gerindra sebagai salah satu calon. Pernyataan tersebut menjelaskan ruang kewenangan yang tersedia, bukan pengumuman bahwa Gerindra atau kandidat tertentu telah dipilih. Nama yang akan diajukan masih bergantung pada pertimbangan presiden dan proses politik yang berlangsung. Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai kandidat sebaiknya dibedakan dari keputusan resmi: sampai presiden menyampaikan dua nama kepada MPR, belum dapat disimpulkan siapa yang akan mengisi jabatan wakil presiden.
Perhatian Yusril terhadap pemenuhan seluruh persyaratan calon wakil presiden menjadi bagian penting dalam rencana pengisian jabatan yang kosong. Proses ini tidak cukup hanya bergerak cepat, tetapi juga perlu memastikan bahwa calon yang diajukan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan persyaratan secara menyeluruh dapat membantu menjaga ketertiban tahapan dan memberi dasar yang jelas bagi keputusan berikutnya. Dengan demikian, perhatian pada kelengkapan dan pemenuhan syarat bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya agar pengisian jabatan berlangsung sesuai aturan. Yusril menekankan perlunya kehati-hatian sejak awal, sehingga proses dapat dijalankan dengan landasan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak terkait.
Harapan tersebut juga berkaitan dengan keinginan agar proses pengisian jabatan tidak kembali memunculkan polemik hukum seperti yang pernah terjadi dalam pencalonan Gibran. Rujukan itu menunjukkan pentingnya memperhatikan persyaratan secara cermat, tanpa menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pembahasan tersendiri. Fokusnya adalah memastikan bahwa setiap tahapan kali ini memiliki pijakan yang jelas dan dijalankan dengan memperhatikan aturan. Jika persyaratan calon dipenuhi dan prosesnya disusun secara tertib, potensi perdebatan mengenai dasar hukum pengisian jabatan diharapkan dapat ditekan.
32 kunjungan
