Jakarta | Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan adanya instruksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Paparan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Informasi itu menjadi bagian dari pembahasan dalam forum kerja kepolisian dan anggota legislatif, yang menyoroti alur perintah serta penggunaan grup WhatsApp terkait dugaan tersebut.
Dalam penyampaiannya, Suyudi menjelaskan informasi mengenai alur instruksi yang diduga berkaitan dengan penyadapan. Penjelasan Kapolri menempatkan dugaan tersebut sebagai pokok keterangan yang sedang dibahas, bukan sebagai peristiwa yang telah dipastikan kebenarannya. Karena itu, paparan mengenai adanya perintah perlu dipahami sebagai informasi yang disampaikan oleh Suyudi dalam rapat, dan bukan kesimpulan final mengenai siapa yang memberi instruksi atau bagaimana tindakan itu berlangsung.
Rapat kerja itu juga menjadi ruang bagi Komisi III untuk memperoleh penjelasan langsung dari Kapolri mengenai isu yang menyangkut Presiden. Dalam konteks tersebut, keterangan tentang jalur instruksi dan komunikasi melalui grup WhatsApp dapat membantu anggota dewan memahami bagaimana dugaan itu muncul dan diteruskan. Namun, penyebutan suatu kanal komunikasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyadapan maupun keterlibatan pihak tertentu. Rincian yang disampaikan tetap harus dibedakan dari temuan yang telah diverifikasi.
Dengan demikian, hal utama dari paparan di DPR adalah bahwa Kapolri menyampaikan adanya dugaan instruksi penyadapan terhadap Prabowo, beserta informasi awal mengenai alurnya. Statusnya masih berupa dugaan sebagaimana disampaikan dalam rapat pada 12 November 2026. Penilaian lebih jauh mengenai dasar, pelaksanaan, dan pihak-pihak yang terkait memerlukan kejelasan serta verifikasi dari proses yang berwenang. Sampai ada keterangan atau hasil pemeriksaan yang mengonfirmasi, informasi tersebut sebaiknya diberitakan secara hati-hati dan tetap dilekatkan pada sumber pernyataannya, yaitu Kapolri Suyudi Ario Seto.
Menurut keterangan Suyudi, dugaan penyadapan terhadap Prabowo berawal dari instruksi yang disebut berasal dari Listyo Sigit Prabowo, yang dalam bahan sumber disebut sebagai mantan Kapolri. Keterangan tersebut menggambarkan jalur penyampaian perintah secara berjenjang, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa instruksi itu benar-benar diberikan atau dilaksanakan. Karena itu, nama dan peran setiap pihak perlu dipahami sebagai bagian dari dugaan yang disampaikan Suyudi.
Dalam alur yang ia paparkan, instruksi tersebut diduga diteruskan melalui Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi Santoso sebelum sampai kepada Ahrie Sonta. Suyudi menyebut rangkaian itu sebagai cara perintah bergerak dari pihak yang diduga memberi instruksi kepada pihak yang disebut menerima atau menindaklanjutinya. Rincian tersebut merupakan keterangan yang dikemukakan dalam konteks dugaan, bukan kesimpulan bahwa seluruh pihak terkait telah terbukti terlibat.
Suyudi juga menyatakan bahwa penyampaian perintah diduga berlangsung secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Dengan demikian, menurut keterangannya, instruksi itu tidak disampaikan melalui surat permohonan penyidik dan tidak disertai lampiran laporan polisi. Klaim mengenai ketiadaan dokumen tersebut penting karena menunjukkan perbedaan jalur komunikasi yang disebut dalam keterangan dan prosedur administratif tertulis yang biasanya dapat ditelusuri melalui berkas.
Namun, penjelasan mengenai komunikasi lisan maupun percakapan di grup WhatsApp tetap perlu diperlakukan sebagai dugaan sampai ada bukti yang dapat diverifikasi. Keberadaan pesan, identitas pengirim, konteks percakapan, serta hubungan pesan dengan tindakan yang dituduhkan merupakan hal-hal yang perlu diperiksa secara cermat. Demikian pula, keterangan tentang rantai perintah perlu diuji dengan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dan dokumen pendukung yang relevan.
Dengan menjaga atribusi kepada Suyudi, uraian ini membedakan isi keterangan dan fakta yang telah dipastikan. Informasi mengenai asal instruksi, perantara yang diduga, penggunaan grup WhatsApp, serta tidak adanya surat permohonan atau lampiran laporan polisi belum dapat diposisikan sebagai temuan final hanya berdasarkan pernyataan tersebut. Penilaian lebih lanjut bergantung pada bukti dan proses pemeriksaan yang berwenang.
Keterangan mengenai dugaan penyadapan ini menyoroti cara perintah tersebut disebut disampaikan dan ketiadaan dokumen permohonan. Ahrie Sonta, yang pada saat itu menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring, diduga memberikan perintah secara lisan. Dugaan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan penyadapan yang dipersoalkan, tetapi juga dengan dasar administratif yang menyertainya. Dalam uraian yang tersedia, tidak disebutkan adanya dokumen permohonan sebagai landasan tindakan itu. Informasi tersebut tetap merupakan dugaan, bukan penetapan bahwa perintah atau penyadapan benar-benar terjadi. Penyebutan jabatan dan periode memberi konteks tentang kapan dan dalam kapasitas apa perintah itu diduga disampaikan, tanpa memperluasnya menjadi kepastian mengenai proses yang berlangsung.
Suyudi menyampaikan bahwa sejumlah nomor telepon diduga menjadi sasaran penyadapan. Menurut keterangannya, nomor-nomor tersebut diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum. Pernyataan itu menempatkan persoalan prosedur sebagai bagian penting dari dugaan yang disampaikan. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci identitas pemilik nomor, jumlah nomor, ataupun keadaan khusus masing-masing nomor. Karena itu, uraian ini terbatas pada informasi bahwa sejumlah nomor diduga disadap dan bahwa tindakan tersebut disebut tidak berkaitan dengan prosedur penegakan hukum. Tidak ada dasar dalam keterangan tersebut untuk menarik kesimpulan tambahan mengenai siapa yang terdampak atau alasan pemilihan nomor. Pemisahan keterangan yang dinyatakan dan hal-hal yang belum diterangkan diperlukan agar pembahasan tetap akurat.
Perihal tidak adanya dokumen permohonan perlu dipahami sebagai bagian dari dugaan yang sedang dibicarakan, bukan sebagai fakta hukum yang telah diputus. Keterangan tentang perintah lisan sepanjang 2025 hingga 2026 serta penilaian Suyudi mengenai hubungan dengan prosedur penegakan hukum menjadi batas informasi yang dapat disampaikan. Tanpa rincian lain dalam sumber, tidak tepat untuk menyatakan lebih jauh bagaimana perintah itu diteruskan, siapa yang melaksanakannya, atau dokumen apa saja yang mungkin ada. Fokusnya adalah pada dugaan bahwa tindakan berlangsung atas perintah lisan, sementara sejumlah nomor disebut tidak terkait dengan prosedur penegakan hukum. Penjelasan terbatas ini menjaga perbedaan tuduhan, keterangan, dan fakta yang telah dipastikan, sekaligus tidak menambahkan identitas atau rincian yang tidak tersedia.
Dalam paparan Suyudi, dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan perintah melalui grup WhatsApp, tetapi juga mencakup penggunaan sistem LIMS dan Friendlinks-X, yang disebut pula sebagai PLX. Kedua sistem tersebut dijelaskan dalam konteks penyediaan akses, pemantauan, serta pengolahan hasil penyadapan. Keterangan ini menempatkan LIMS dan PLX sebagai bagian dari rangkaian teknis yang disebut dalam perkara, tanpa dengan sendirinya menjelaskan siapa saja yang mengoperasikannya atau bagaimana setiap fungsi dijalankan secara terperinci.
Suyudi menyampaikan bahwa pada Oktober 2026, Ahrie diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi. Menurut paparan tersebut, perintah itu juga mencakup penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan atau diproses melalui LIMS dan PLX. Dengan demikian, uraian yang disampaikan menghubungkan komunikasi instruksi dalam grup dengan pengelolaan data pada kedua sistem. Namun, keterangan tersebut tetap merupakan dugaan sebagaimana dipaparkan Suyudi, bukan kesimpulan mengenai fakta yang telah dibuktikan.
Penggunaan LIMS dan PLX dalam penyediaan akses dan pemantauan menjadi relevan karena hasil penyadapan, menurut keterangan Suyudi, turut diolah melalui sistem tersebut. Dugaan penghapusan data karena itu disebut menyentuh informasi yang berkaitan dengan proses penyadapan, sedangkan pembubaran grup WhatsApp menyangkut saluran penyampaian instruksi.
Baca juga: Respons Wapres Gibran atas Survei Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran | Prabowo Tetapkan Penanganan Karhutla Tanjung Puting sebagai Prioritas Khusus | Prabowo Bahas Percepatan Pemadaman Karhutla yang Masih Melanda Enam Provinsi
22 kunjungan
