Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas khusus untuk membahas penanganan dan percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah. Rapat tersebut berlangsung pada Senin malam, 12 Oktober 2026, secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan penanganan di lapangan sekaligus memastikan langkah tanggap darurat berjalan cepat, terpadu, dan terukur.
Dalam rapat itu hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Turut mengikuti pembahasan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam merespons bencana yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas warga.
Selain peserta yang berada di Istana Merdeka, rapat juga diikuti melalui konferensi video oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sejumlah panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), serta para gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla. Keterhubungan langsung dengan daerah memungkinkan pemerintah pusat memperoleh laporan mengenai kondisi terkini, titik api, kebutuhan personel dan peralatan, serta kendala pemadaman di setiap wilayah. Melalui koordinasi tersebut, Presiden Prabowo membahas langkah percepatan pemadaman sekaligus penguatan pengawasan agar kebakaran tidak meluas dan penanganannya dapat dilakukan secara efektif.
Dalam rapat yang membahas percepatan pemadaman karhutla, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa penanganan masih berlangsung di enam provinsi yang terdampak. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penanganan belum sepenuhnya selesai dan tetap memerlukan perhatian pemerintah.
Informasi mengenai luasan lahan yang masih ditangani menjadi salah satu perkembangan utama dalam rapat. Pemerintah menggunakan laporan BNPB tersebut sebagai dasar untuk melihat kebutuhan percepatan di lapangan. Proses pemadaman diarahkan agar dapat berjalan secara terkoordinasi pada wilayah-wilayah yang masih menghadapi karhutla.
Dari enam provinsi yang dilaporkan, perhatian utama pemerintah diarahkan pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi fokus dalam pembahasan percepatan penanganan, sejalan dengan masih adanya lahan yang berada dalam proses pemadaman. Arahan ini menempatkan perkembangan penanganan di kedua wilayah sebagai bagian penting dari tindak lanjut rapat.
Presiden Prabowo Subianto membahas langkah percepatan tersebut bersama jajaran terkait, dengan merujuk pada perkembangan yang disampaikan BNPB. Pemerintah terus memantau kondisi penanganan di enam provinsi sambil menaruh perhatian khusus pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Laporan sekitar 639 hektare lahan yang masih ditangani menjadi gambaran faktual mengenai pekerjaan yang masih harus diselesaikan.
Dengan demikian, perkembangan karhutla yang disampaikan dalam rapat berfokus pada status penanganan lahan, bukan pada rincian lain di luar laporan tersebut. Pemerintah menekankan percepatan pemadaman sebagai langkah utama untuk menyelesaikan penanganan di wilayah yang masih terdampak. Pemantauan terhadap proses tersebut tetap dilakukan berdasarkan pembaruan dari BNPB.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah terus dipercepat melalui operasi terpadu. Pemerintah mengerahkan lebih dari 60.177 personel gabungan untuk menjalankan pemadaman di darat, sekaligus melakukan pemantauan terhadap titik-titik api yang masih muncul. Personel tersebut berasal dari berbagai unsur yang memiliki tugas sesuai kondisi lapangan, mulai dari pemadaman langsung, pengendalian pergerakan api, pembasahan area gambut, hingga dukungan logistik dan pengawasan.
Operasi darat dilakukan dengan memprioritaskan lokasi yang memiliki potensi penyebaran paling besar. Tim bekerja untuk memutus jalur api, mendinginkan lahan, serta memastikan bara yang berada di dalam tanah tidak kembali menyala. Berdasarkan laporan pelaksanaan, rata-rata keberhasilan pemadaman mencapai di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pengerahan personel dan koordinasi antarlembaga terus memberikan hasil dalam mengurangi dampak karhutla.
Upaya dari darat diperkuat dengan water bombing dari udara yang terus dilakukan di sejumlah wilayah. Pesawat dikerahkan untuk menjatuhkan air ke area yang sulit dijangkau personel, terutama pada titik api yang berada di kawasan luas, terpencil, atau memiliki akses terbatas. Dukungan udara ini ditujukan untuk mempercepat penurunan intensitas kebakaran dan membantu tim di lapangan mengendalikan lokasi yang masih berisiko meluas.
Perkembangan penanganan menunjukkan kondisi yang lebih baik di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Perbaikan tersebut tetap dipantau secara berkala karena perubahan cuaca, angin, serta kondisi lahan dapat memengaruhi dinamika kebakaran. Operasi gabungan darat dan udara pun terus disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah agar pemadaman berlangsung efektif dan area yang telah ditangani tidak kembali terbakar.
Pemerintah akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah lanjutan untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda enam provinsi. Upaya tersebut diarahkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan secara lebih efektif, sehingga hujan buatan dapat diturunkan di wilayah yang mengalami titik panas, lahan terbakar, serta kawasan yang berisiko mengalami perluasan api.
Optimalisasi modifikasi cuaca dilakukan dengan memperhatikan perkembangan atmosfer dan ketersediaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Strategi ini diharapkan mendukung operasi darat dan udara, terutama pada area gambut serta lokasi yang sulit dijangkau oleh personel dan peralatan pemadam. Hujan yang turun juga dapat membantu membasahi kembali lahan, menurunkan suhu permukaan, dan mengurangi kemungkinan munculnya kembali titik api setelah proses pemadaman berlangsung.
Langkah tersebut dijalankan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Meskipun kondisi meteorologis diproyeksikan semakin mendukung, pemerintah tetap diminta tidak mengurangi kewaspadaan. Masa peralihan menuju musim hujan masih dapat disertai cuaca kering di sejumlah wilayah, sehingga pemantauan titik panas, patroli terpadu, serta kesiapan personel dan peralatan harus terus dipertahankan.
Presiden mengarahkan agar penanganan karhutla diperkuat dengan mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal. Pemadaman harus dipercepat dan setiap potensi kebakaran perlu segera ditangani agar tidak meluas ke kawasan lain, permukiman, maupun wilayah konservasi. Arahan itu dibahas dalam rapat yang turut dihadiri Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko. Ia juga merupakan calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, sehingga kehadirannya relevan dengan penguatan perlindungan ekosistem gambut dan mangrove yang rentan terdampak karhutla.
Baca juga: Upaya Pemadaman Karhutla di Gunung Bromo oleh BPBD Jatim | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar
