Jakarta | Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Surat tersebut disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Peristiwa ini menempatkan kembali jabatan wakil presiden dan proses politik yang mengiringinya dalam perhatian publik, terutama karena pengunduran diri itu terjadi di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan saat pencalonannya pada Pemilu 2024.
Polemik tersebut berpusat pada persyaratan pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Gibran. Isu itu kembali mencuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada Oktober 2026. Berdasarkan bahan yang tersedia, putusan kedua lembaga tersebut menjadi konteks bagi munculnya kembali perdebatan mengenai persyaratan yang berlaku ketika Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Namun, rincian isi putusan maupun implikasi hukumnya tidak dijabarkan di sini, sehingga hubungan putusan dan langkah pengunduran dirinya perlu dipahami sebatas konteks polemik yang disebutkan.
Sebelum menyampaikan suratnya, Gibran telah berbicara mengenai situasi tersebut pada 10 November 2026. Ia menyatakan tidak ingin polemik itu berkembang menjadi kontroversi politik yang berkepanjangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ia menyoroti lamanya perdebatan sebagai hal yang ingin dihindari. Dua hari kemudian, ia menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di kompleks parlemen. Urutan waktu itu menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana isu persyaratan pencalonan kembali mengemuka menjelang penyampaian surat.
Informasi mengenai surat pengunduran diri dan pernyataan Gibran perlu ditempatkan secara terpisah dari penjelasan mengenai proses atau tindak lanjutnya. Bahan yang tersedia hanya menyebut penyampaian surat kepada pimpinan MPR pada 12 November, serta pernyataan pada 10 November tentang keinginannya agar situasi tidak berlarut sebagai kontroversi politik. Karena itu, tidak ada dasar dalam informasi tersebut untuk menyimpulkan hasil pembahasan surat, status jabatan setelah penyampaian, atau perkembangan lain. Yang dapat dicatat ialah bahwa langkah itu berlangsung saat polemik persyaratan pendidikan pencalonan 2024 kembali menjadi perhatian setelah putusan pada Oktober 2026.
Mohammad Hatta menduduki jabatan wakil presiden pertama Republik Indonesia sejak 18 Agustus 1945, sehari setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Keduanya kemudian dikenal sebagai Dwitunggal, sebutan yang menggambarkan kemitraan penting dalam perjuangan dan pemerintahan pada masa awal republik. Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden bersama-sama menghadapi tantangan mempertahankan kemerdekaan, membangun lembaga negara, serta merumuskan arah kehidupan politik Indonesia. Namun, sebutan Dwitunggal tidak berarti pandangan keduanya selalu sama. Di dalam kemitraan tersebut terdapat perbedaan pemikiran mengenai cara menjalankan demokrasi dan mengelola pemerintahan.
Hatta berpijak pada demokrasi konstitusional dan menilai lembaga perwakilan serta pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Pengalamannya dalam politik dan pemikirannya tentang demokrasi turut membentuk keyakinan tersebut. Sementara itu, Soekarno semakin mendorong gagasan Demokrasi Terpimpin, terutama ketika sistem parlementer dinilai tidak mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil. Dalam pandangan Soekarno, kepemimpinan yang lebih terpusat dapat mengatasi kebuntuan politik dan menyatukan berbagai kekuatan nasional. Perbedaan arah ini berkembang dalam konteks keadaan negara yang rumit, termasuk pergantian kabinet, persaingan antarkekuatan politik, dan ketegangan hubungan pusat dengan daerah.
Karena itu, jarak politik Hatta dan Soekarno tidak tepat dipahami semata-mata sebagai perselisihan pribadi. Keduanya memiliki tujuan besar untuk mempertahankan dan membangun Indonesia, tetapi berbeda dalam menilai bentuk demokrasi dan pembagian kewenangan yang paling sesuai. Perbedaan tersebut makin nyata ketika gagasan Demokrasi Terpimpin memperoleh tempat lebih besar, sedangkan Hatta tetap menekankan pentingnya prinsip demokrasi parlementer dan pembatasan kekuasaan. Pada 1 Desember 1956, Hatta mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden setelah sebelumnya menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri. Keputusan itu menjadi penanda penting dalam perjalanan politik Indonesia dan mencerminkan perbedaan pandangan yang telah lama berkembang, bukan ledakan konflik personal dua tokoh tersebut.
Keputusan Mohammad Hatta untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden tidak muncul secara mendadak. Setelah mendampingi Soekarno selama sekitar 11 tahun, Hatta menyampaikan keinginannya untuk mundur melalui surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Juli 1956. Surat itu menandai langkah resmi pertama dalam proses pengunduran dirinya. Pada saat itu, ia telah lama menjadi bagian penting dari kepemimpinan nasional, tetapi memandang bahwa dirinya tidak lagi dapat menjalankan peran tersebut sebagaimana sebelumnya. Keputusannya kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah jabatan wakil presiden Indonesia.
Setelah surat tersebut disampaikan, Hatta sempat diminta untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan tetap mendampingi Soekarno. Namun, permintaan itu tidak mengubah pendiriannya. Ia tetap berpegang pada keinginan untuk melepaskan jabatan, meskipun prosesnya tidak langsung berakhir setelah surat pertama dikirim. Pada November 1956, Hatta kembali menegaskan bahwa ia ingin mundur. Penegasan ulang ini menunjukkan bahwa keputusannya bukan sekadar ungkapan sementara, melainkan sikap yang telah dipertimbangkan dan dipertahankan di tengah harapan agar ia bertahan.
Pada 1 Desember 1956, Hatta resmi meletakkan jabatan sebagai wakil presiden. Pengunduran diri tersebut mengakhiri masa pengabdiannya bersama Soekarno dan membuat kursi wakil presiden kosong. Kekosongan itu berlangsung selama bertahun-tahun; jabatan tersebut tidak segera diisi setelah Hatta mundur. Baru pada 1973, Sri Sultan Hamengkubuwono IX kembali menduduki posisi wakil presiden, kali ini mendampingi Presiden Soeharto. Jarak panjang pengunduran diri Hatta dan pengangkatan Sri Sultan memperlihatkan bahwa keberadaan wakil presiden tidak selalu menjadi bagian yang terisi dalam pemerintahan Indonesia. Rangkaian peristiwa ini juga menempatkan keputusan Hatta dalam konteks lebih luas: bukan hanya akhir dari masa tugas seorang tokoh, tetapi awal dari periode panjang tanpa wakil presiden hingga jabatan itu kembali diisi.
Peralihan B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri dari jabatan wakil presiden ke kursi presiden memiliki latar yang berbeda dari pengunduran diri Mohammad Hatta. Keduanya tidak mundur sebagai wakil presiden untuk kemudian menjadi presiden melalui proses politik terpisah. Mereka menggantikan presiden yang sedang menjabat setelah terjadi perubahan kekuasaan, sesuai keadaan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing masa.
Habibie menjabat sebagai wakil presiden sejak Maret 1998. Masa tugasnya di posisi itu hanya sekitar dua bulan: pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah menghadapi tekanan politik dan sosial yang besar. Habibie kemudian mengambil alih kepresidenan sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Pergantian tersebut didasarkan pada Pasal 8 UUD 1945 yang berlaku saat itu, yang menetapkan bahwa wakil presiden menggantikan presiden apabila presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan. Dengan demikian, Habibie tidak meninggalkan jabatan wakil presiden melalui pengunduran diri, melainkan beralih ke jabatan presiden karena Soeharto berhenti.
Megawati menempuh jalur serupa, tetapi dalam konteks politik yang berbeda. Ia mendampingi Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, sebagai wakil presiden mulai 20 Oktober 1999. Pada Juli 2001, Sidang Istimewa MPR memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden. Megawati kemudian diangkat menjadi presiden kelima Indonesia, sehingga kursi wakil presiden kembali kosong. Hamzah Haz mengisi jabatan tersebut setelah dipilih dan dilantik pada Juli 2001. Pergantian ini berlangsung melalui keputusan lembaga negara dalam situasi politik yang berubah, bukan karena Megawati mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Kisah Hatta, Habibie, dan Megawati menunjukkan bahwa sejarah jabatan wakil presiden mencakup jalur yang tidak sama.
Baca juga: Respons Wapres Gibran atas Survei Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran | Usulan Pengamanan Perjalanan Persib Saat Laga Tandang Setelah Insiden di Batang | Nathan Tjoe-A-On dan Perjalanan Panjang Timnas Indonesia Menuju Gelar ASEAN
17 kunjungan
