Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat sebesar Rp 400 triliun pada 2027. Rencana tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berawal dan berkembang dari daerah, dengan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang selama ini belum terlayani secara memadai. Target itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Angka Rp 400 triliun itu merupakan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 2027, bukan jumlah kredit yang telah disalurkan. Dengan demikian, realisasinya masih bergantung pada pelaksanaan berbagai program pembiayaan, kesiapan lembaga keuangan, dan kemampuan menjangkau calon penerima di berbagai wilayah. Penetapan target tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peran akses kredit dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, terutama di luar pusat-pusat perkotaan.
Kelompok yang menjadi sasaran mencakup petani dan nelayan, yang membutuhkan modal untuk menjalankan maupun mengembangkan usaha. Pembiayaan juga ditujukan kepada warga pedesaan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, warga berpenghasilan rendah di perkotaan masuk dalam kelompok yang diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengakses kredit. Cakupan sasaran ini menggambarkan upaya menjangkau masyarakat dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi yang beragam.
Penyaluran kredit rakyat diharapkan dapat membantu penerima membiayai kegiatan produktif, memperkuat usaha, dan meningkatkan pendapatan. Bagi wilayah yang akses keuangan formalnya masih terbatas, keterjangkauan layanan menjadi bagian penting agar target tidak hanya tercatat sebagai angka. Pelaksanaan rencana tersebut perlu memperhatikan kebutuhan setempat serta kemampuan calon debitur dalam memenuhi persyaratan pembiayaan. Dengan pendekatan yang sesuai, kredit dapat berperan sebagai salah satu pengungkit ekonomi lokal.
Target 2027 itu juga menempatkan perluasan akses keuangan sebagai agenda lintas daerah. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan mendorong agar pembiayaan menjangkau kelompok sasaran secara efektif, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Perkembangan realisasi nantinya akan menunjukkan sejauh mana rencana tersebut mampu memperluas pembiayaan produktif. Fokus pada petani, nelayan, warga daerah tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah menegaskan bahwa pertumbuhan yang diupayakan perlu melibatkan masyarakat di berbagai lapisan dan wilayah.
Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp 53 triliun dan menjangkau kurang lebih dua juta penerima manfaat. Capaian ini menunjukkan bahwa pembiayaan telah bergerak dan mulai dirasakan oleh masyarakat dalam jumlah besar. Angka tersebut juga menjadi gambaran awal tentang potensi program untuk mendukung kegiatan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha dan warga yang membutuhkan akses modal. Namun, capaian yang sudah berjalan dipandang bukan sebagai titik akhir. Penyaluran yang telah terlaksana menjadi dasar untuk memperluas jangkauan, sehingga manfaat pembiayaan tidak berhenti pada kelompok yang telah menerima dukungan, tetapi dapat hadir di lebih banyak wilayah dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Perluasan akses menjadi bagian penting dari arah yang disampaikan Prabowo. Jika pembiayaan hanya dinikmati oleh sebagian pelaku atau terkonsentrasi di lokasi tertentu, dampaknya terhadap perekonomian nasional akan terbatas. Karena itu, upaya memperbesar jangkauan perlu berjalan seiring dengan penyaluran yang telah ada. Makin banyak masyarakat yang dapat mengakses pembiayaan, makin terbuka pula peluang bagi mereka untuk mengembangkan usaha, memperkuat kegiatan ekonomi, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan. Dengan demikian, angka penerima manfaat tidak semata-mata menjadi ukuran administratif, tetapi juga mencerminkan seberapa luas kesempatan ekonomi dapat dibagikan. Capaian Rp 53 triliun dan sekitar dua juta penerima manfaat menjadi pijakan untuk mendorong akses yang lebih merata.
Prabowo menekankan bahwa ekonomi perlu digerakkan bukan hanya dari atas, melainkan juga dari bawah dan dari daerah-daerah. Pendekatan ini menempatkan masyarakat serta aktivitas ekonomi lokal sebagai bagian penting dalam pembangunan. Perluasan pembiayaan diharapkan membantu membuka ruang bagi potensi daerah, sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat ekonomi besar. Arah tersebut sejalan dengan gagasan bahwa seluruh daerah perlu dibangun dan memperoleh kesempatan untuk berkembang. Ketika akses pembiayaan menjangkau lebih banyak wilayah, manfaatnya berpeluang menyebar melalui kegiatan ekonomi setempat. Karena itu, langkah selanjutnya bukan sekadar mempertahankan penyaluran yang telah berjalan, tetapi memastikan jangkauan program terus meluas agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaatnya.
Prabowo menilai keberhasilan ekonomi nasional tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan atau besarnya aktivitas di pusat-pusat bisnis. Kekuatan ekonomi harus membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat yang bekerja, berusaha, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ukuran tersebut penting karena pertumbuhan yang tercatat secara makro belum tentu langsung memperbaiki kehidupan sehari-hari. Jika penghasilan warga tetap terbatas sementara biaya kebutuhan terus meningkat, dampak pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh mereka yang menjadi penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.
Kelompok yang menjadi perhatian mencakup petani di desa, nelayan di kawasan pesisir, pedagang pasar, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka menopang ketersediaan pangan, kegiatan perdagangan, dan mata pencaharian di berbagai daerah. Prabowo juga menyoroti peran ibu-ibu yang membantu menjaga ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan, usaha rumahan, maupun pengelolaan pendapatan rumah tangga. Bagi kelompok-kelompok ini, akses terhadap peluang usaha dan penghasilan yang memadai berpengaruh langsung terhadap kemampuan mencukupi kebutuhan, menyekolahkan anak, dan menghadapi pengeluaran tak terduga.
Karena itu, kesejahteraan perlu terlihat dalam peningkatan penghasilan riil dan daya beli setiap keluarga. Penghasilan riil menunjukkan kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan setelah memperhitungkan perubahan harga, sedangkan daya beli menggambarkan barang dan jasa yang dapat dijangkau rumah tangga. Kedua hal tersebut memberi gambaran lebih dekat tentang kondisi warga dibandingkan sekadar capaian pertumbuhan secara agregat. Kebijakan ekonomi, termasuk dukungan pembiayaan bagi kegiatan produktif, perlu mendorong usaha dan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Dengan begitu, manfaat pertumbuhan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, dari kemampuan membeli kebutuhan pokok hingga menjaga kelangsungan usaha kecil. Penegasan ini menempatkan keluarga sebagai salah satu tolok ukur penting pembangunan: ekonomi dinilai berhasil ketika warga yang bekerja dan berusaha memperoleh peningkatan kesejahteraan yang nyata, bukan hanya mendengar janji atau melihat angka dalam laporan. Pertumbuhan pun menjadi pengalaman konkret bagi masyarakat, bukan berhenti sebagai slogan.
Prabowo menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dijaga dan dikelola dengan tanggung jawab, bukan sekadar dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek. Pesan tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memiliki peran penting dalam memastikan sumber daya di wilayah masing-masing memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan yang baik, menurut arah pesannya, perlu menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan.
Potensi alam yang tersebar di berbagai daerah merupakan modal penting bagi kemajuan bangsa. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara cermat, dengan menjaga keberlanjutan sekaligus membuka ruang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bekerja dengan tujuan yang sejalan, sehingga kekayaan tersebut tidak berhenti sebagai angka produksi atau pendapatan, tetapi ikut mendukung kehidupan masyarakat dan mendorong kesejahteraan di daerah.
Pesan itu juga mengingatkan para pejabat agar melihat jabatan sebagai amanah untuk melayani. Kepala daerah, sebagaimana pejabat negara lainnya, perlu mengarahkan kebijakan dan potensi wilayahnya pada peningkatan kualitas hidup warga. Upaya memajukan ekonomi daerah, termasuk melalui pemanfaatan sumber daya dan dukungan pembiayaan, pada akhirnya perlu dinilai dari dampaknya bagi masyarakat.
Baca juga: Rupiah Diperkirakan Melemah Akibat Sentimen Ekonomi Global | Bantuan Pangan untuk Mengurangi Beban Ekonomi di Depok
