Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti tantangan membangun ibu kota saat memberikan kuliah umum sekaligus meresmikan gedung Universitas Ciputra Jakarta di kawasan Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan oleh pemerintah seorang diri. Kota dengan kebutuhan dan persoalan yang beragam memerlukan keterlibatan banyak pihak agar berbagai program dapat berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Pramono menceritakan upayanya mengembangkan Jakarta melalui kolaborasi dengan sejumlah unsur, termasuk kalangan pengusaha. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dan kerja bersama dengan pihak-pihak yang memiliki gagasan, sumber daya, serta kemampuan untuk mendukung pembangunan. Hubungan semacam ini dapat membantu menyatukan langkah, selama tujuan yang hendak dicapai tetap berpihak pada kepentingan kota dan warganya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan sebagai dasar kemitraan. Kerja sama tidak akan mudah terwujud apabila setiap pihak saling mencurigai atau hanya berfokus pada kepentingannya sendiri. Karena itu, pemerintah dan mitra perlu menjaga keterbukaan, menyampaikan tujuan secara jelas, serta menunjukkan komitmen dalam menjalankan kesepakatan. Kepercayaan membuat pihak-pihak yang berbeda latar belakang dapat bekerja menuju sasaran yang sama.
Dalam pandangan Pramono, ego pribadi maupun kelompok dapat menjadi hambatan ketika pembangunan menuntut koordinasi dan keputusan bersama. Kepentingan sendiri yang ditempatkan paling depan berisiko memperlambat upaya mencari solusi atas persoalan kota. Sebaliknya, kesediaan untuk mendengar, menyesuaikan langkah, dan berbagi tanggung jawab dapat memperkuat kolaborasi. Sikap ini dibutuhkan dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk ketika pemerintah berinteraksi dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan.
Pernyataan tersebut menempatkan kerja sama sebagai bagian penting dari upaya membangun Jakarta. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah dan memastikan kebijakan berjalan, tetapi hasil yang lebih luas membutuhkan kontribusi bersama. Dengan mengutamakan kepercayaan dan mengesampingkan ego, berbagai pihak memiliki peluang lebih besar untuk menyelaraskan peran. Pesan Pramono dalam kuliah umum itu menegaskan bahwa pembangunan kota bukan sekadar persoalan program, melainkan juga kemampuan membangun hubungan dan komitmen bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono menilai ego dapat menjadi salah satu persoalan dalam kepemimpinan. Sikap terlalu mementingkan perasaan pribadi, menurutnya, berisiko mengalihkan perhatian dari tanggung jawab utama seorang pemimpin. Ketika menjalankan pemerintahan, ia memilih untuk tidak menjadikan kritik maupun serangan yang diterimanya sebagai pusat perhatian. Baginya, ukuran penting dari kepemimpinan adalah kesediaan untuk tetap menjalankan tugas dan bekerja bagi masyarakat.
Pramono mengatakan dirinya berusaha tidak lagi mempersoalkan serangan yang datang selama ia menjalankan tugas sebagai gubernur. Ia menyampaikan sikap tersebut dengan santai, tanpa menempatkan pujian atau kritik sebagai penentu langkahnya. “kalau saya, mungkin udah nggak punya ego, jadi saya nyantai aja. diserang juga oke, nggak diserang juga nggak apa-apa,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan cara Pramono memandang tekanan yang menyertai jabatan publik. Serangan, menurut sikap yang ia utarakan, tidak perlu selalu dibalas atau dijadikan alasan untuk berhenti bekerja. Ia memilih untuk menerima adanya perbedaan penilaian dan menjaga perhatian tetap tertuju pada urusan pemerintahan. Dengan demikian, respons terhadap kritik tidak mengambil alih waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Fokus utama Pramono, sebagaimana ia tegaskan, adalah bekerja untuk Jakarta. Penekanan tersebut menempatkan kepentingan kota dan warga sebagai prioritas, bukan persoalan ego pribadi. Dalam kepemimpinan, sikap tidak mudah terpancing dapat membantu seorang pejabat mempertahankan konsentrasi pada tugas, termasuk saat menghadapi sorotan publik. Hal itu bukan berarti kritik tidak penting, melainkan bahwa kritik dan serangan tidak semestinya menggeser tujuan kerja. Pramono ingin melanjutkan tugasnya dengan tenang dan mengarahkan perhatian pada upaya membangun Jakarta. Sikap tersebut menjadi bagian dari pandangannya tentang cara memimpin di tengah beragam respons masyarakat: menerima sorotan seperlunya, tidak larut dalam urusan pribadi, dan tetap bekerja sesuai tanggung jawab sebagai gubernur.
Dalam membicarakan dinamika yang ia hadapi selama bekerja di pemerintahan, Pramono menyampaikan seloroh mengenai suasana Jakarta. Ia menggambarkan kota ini sebagai tempat yang penuh dengan berbagai “suhu” dan “pesilat”, dua istilah yang ia gunakan dalam ucapannya. Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada ringan ketika ia menyinggung pengalaman menghadapi beragam dinamika dalam perjalanan tugasnya.
Pramono mengatakan bahwa dirinya telah cukup lama berhadapan dengan perubahan dan situasi yang muncul dalam pekerjaan pemerintahan. Pengalaman itu, menurut penuturannya, membuatnya terbiasa menghadapi dinamika yang tidak selalu sederhana. Namun, ia juga menyelipkan humor saat menggambarkan Jakarta. “Tetapi memang Jakarta ini lucu. Apa, suhunya banyak banget, pesilatnya banyak banget. Untung saya ini pesilat lama juga,” ucapnya.
Seloroh tersebut menjadi bagian dari cara Pramono menceritakan pengalamannya bekerja di tengah berbagai keadaan di ibu kota. Ia tidak hanya menyebut adanya banyak “suhu” dan “pesilat”, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalamannya sendiri yang telah berlangsung lama. Ucapan itu disampaikan sebagai komentar mengenai dinamika yang ia temui, tanpa menguraikan lebih jauh siapa atau apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut.
Dalam konteks pembicaraan mengenai pemerintahan, pernyataan Pramono menunjukkan bahwa ia memandang dinamika Jakarta sebagai sesuatu yang kerap menghadirkan situasi menarik. Ia memilih menyampaikannya melalui ungkapan yang bersifat jenaka, sekaligus menegaskan bahwa pengalaman panjang telah menjadi bekal dalam menjalankan tugas. Kutipan itu merangkum komentarnya tentang suasana kerja yang ia hadapi, dengan tetap mempertahankan nada berseloroh yang digunakan saat berbicara.
Dalam upaya membangun Jakarta, Pramono menempatkan kepercayaan sebagai dasar penting bagi hubungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kepercayaan, menurutnya, tidak cukup disampaikan sebagai janji, tetapi perlu diwujudkan melalui cara pemerintah mengambil keputusan dan melayani kebutuhan warga. Salah satu wujudnya adalah transparansi dalam proses perizinan, sehingga pelaku usaha dapat memahami tahapan, persyaratan, serta pertimbangan yang digunakan. Proses yang terbuka juga membantu memastikan kewenangan publik dijalankan secara bertanggung jawab dan memberi kepastian bagi pihak yang mengajukan izin.
Ia menyoroti perizinan yang berkaitan dengan koefisien lantai bangunan (KLB) sebagai salah satu bidang yang membutuhkan keterbukaan. Ketentuan dan proses terkait KLB dapat berpengaruh terhadap rencana pembangunan, sehingga kejelasan prosedur penting bagi pemerintah maupun pemohon. Pramono mengatakan telah menerbitkan Pergub Nomor 11 Tahun 2026 untuk membuat proses perizinan lebih transparan serta mengurangi ruang bagi praktik yang tidak semestinya. Kebijakan itu, sebagaimana ia jelaskan, sekaligus membatasi kewenangan yang sebelumnya berada di tangannya. “saya sebenarnya memotong tangan saya sendiri, saya memotong kewenangan saya sendiri,” tuturnya. Pernyataan tersebut menggambarkan pilihannya untuk mengutamakan aturan dan keterbukaan, alih-alih mempertahankan keleluasaan dalam mengambil keputusan.
Dengan prosedur yang lebih jelas, pemerintah dapat membangun keyakinan bahwa keputusan perizinan dibuat melalui mekanisme yang dapat dipahami, bukan melalui hubungan khusus atau ruang negosiasi yang tidak semestinya. Bagi Pramono, kepercayaan merupakan modal yang memungkinkan pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk membangun Jakarta. Kerja sama itu diperlukan agar gagasan pembangunan dapat dijalankan secara terarah, dengan masing-masing pihak memahami hak dan tanggung jawabnya. Ia berharap hubungan pemerintah dan pengusaha berlangsung setara, terbuka, serta berlandaskan aturan yang berlaku. Dalam hubungan seperti itu, pelaku usaha dapat menyampaikan rencana dan kebutuhan secara wajar, sementara pemerintah memberi pelayanan dan kepastian tanpa menciptakan hambatan yang tidak perlu. Transparansi perizinan dengan demikian bukan hanya urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun kemitraan yang sehat.
Baca juga: Persija Jakarta Tempati Stadion Baru di Bali Usai Terkendala di SUGBK | Kevin Hansen Resmi Jadi Brand Ambassador FIA Rallycross World Cup 2026 di Jakarta | Dukungan Beasiswa Jakarta untuk Studi Pascasarjana di Universitas Terkemuka
