Jakarta | PSSI menetapkan pemberhentian Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia (AFI/FFI). Pada saat yang sama, Vivin Cahyani ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua FFI. Keputusan tersebut tercantum dalam surat PSSI bernomor 271/SKEP/XI-2026. Dengan penetapan ini, kepemimpinan organisasi futsal nasional untuk sementara berada di tangan Vivin, sementara jabatan yang sebelumnya diemban Michael dinyatakan berakhir sesuai keputusan tersebut.
Surat keputusan itu menjadi dasar resmi bagi perubahan posisi di lingkungan AFI/FFI. PSSI mencantumkan pemberhentian Michael dan penunjukan Vivin dalam dokumen bernomor 271/SKEP/XI-2026, sehingga kedua keputusan tersebut merupakan bagian dari satu penetapan. Informasi yang tersedia tidak menyebutkan alasan pemberhentian secara terperinci ataupun waktu penerbitan surat. Karena itu, rincian mengenai pertimbangan PSSI maupun kapan keputusan mulai berlaku tidak dapat dipastikan hanya dari keterangan tersebut. Yang ditegaskan adalah berakhirnya jabatan Michael dan penugasan Vivin sebagai pelaksana tugas.
Penunjukan pelaksana tugas menempatkan Vivin sebagai pihak yang menjalankan fungsi ketua selama status kepemimpinan organisasi berada dalam masa peralihan. Namun, surat yang disebutkan belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai batas waktu tugas, agenda organisasi, atau proses untuk menetapkan ketua definitif. Dengan demikian, perubahan ini perlu dipahami berdasarkan isi keputusan yang telah dicantumkan: Michael tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum AFI/FFI, sedangkan Vivin menerima mandat Plt Ketua FFI. Perkembangan berikutnya bergantung pada informasi resmi tambahan dari PSSI atau pihak terkait. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, nomor surat tersebut menjadi rujukan utama untuk memastikan dasar perubahan kepemimpinan ini, tanpa menarik kesimpulan mengenai alasan maupun tahapan selanjutnya.
PSSI menyatakan telah menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa AFI/FFI. Informasi tersebut menjadi latar penting dalam perkembangan organisasi futsal nasional, termasuk keputusan mengenai kepemimpinan federasi. Permohonan itu disampaikan melalui surat, dengan asal pengajuan yang disebut berasal dari klub anggota dan asosiasi futsal provinsi. Dalam keterangan yang tersedia, jumlah keseluruhan dinyatakan sebanyak 48 surat. Rincian asal yang disampaikan mencakup 20 klub anggota serta 26 asosiasi futsal provinsi. Kedua kelompok tersebut menjadi pihak yang tercatat mengajukan permohonan kongres luar biasa. PSSI menyebut penerimaan surat-surat itu sebagai bagian dari informasi yang menyertai proses tersebut.
Rincian itu menunjukkan bahwa permohonan datang dari lebih dari satu unsur keanggotaan yang disebutkan. Sebanyak 20 surat berasal dari klub anggota, sementara 26 lainnya disebut berasal dari asosiasi futsal provinsi. Dengan demikian, asosiasi provinsi merupakan kelompok dengan jumlah surat lebih banyak dalam rincian yang diumumkan. Angka-angka tersebut perlu disampaikan sebagaimana adanya: PSSI menyatakan menerima 48 surat, sedangkan rincian yang disebutkan terdiri atas 20 surat dari klub anggota dan 26 dari asosiasi provinsi. Penyajian angka ini tidak mengubah jumlah total maupun jumlah setiap kelompok sebagaimana tercantum dalam keterangan. Tidak ada dasar untuk menambahkan kategori pengaju lain pada rincian tersebut.
Informasi mengenai permohonan kongres luar biasa dapat membantu pembaca memahami konteks langkah PSSI terkait kepemimpinan AFI/FFI. Namun, jumlah surat dan asal pengajuan saja tidak menjelaskan alasan masing-masing pihak mengajukan permohonan. Karena itu, uraian ini terbatas pada keterangan mengenai surat yang diterima dan kelompok asalnya, tanpa menyimpulkan motif, tuntutan khusus, atau persoalan lain yang tidak dinyatakan. Pokok informasinya adalah adanya pernyataan PSSI tentang penerimaan 48 surat permohonan, dengan rincian 20 klub anggota dan 26 asosiasi futsal provinsi. Angka tersebut merupakan bagian dari latar keputusan yang diberitakan, bukan penjelasan tambahan tentang isi atau alasan di balik setiap surat yang diajukan.
Dalam surat keputusan tersebut, PSSI menjelaskan bahwa keberlangsungan organisasi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengambil langkah terkait kepemimpinan FFI. PSSI berkewajiban memastikan roda organisasi AFI/FFI berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap dapat berlangsung. Pertimbangan itu menjadi dasar bagi federasi untuk menentukan langkah yang dinilai perlu di tengah perubahan kepemimpinan yang terjadi.
Kewajiban tersebut mencakup perhatian terhadap kelangsungan kerja organisasi, bukan semata-mata pengisian posisi ketua. Dengan organisasi yang tetap berjalan, berbagai urusan dan tanggung jawab kelembagaan dapat ditangani sebagaimana mestinya. Karena itu, PSSI memandang perlu adanya penunjukan pelaksana tugas agar kepemimpinan sementara dapat dijalankan dan roda organisasi tidak terhenti. Keputusan ini sekaligus memberikan dasar formal bagi pelaksanaan tugas selama masa transisi.
Atas pertimbangan itu, PSSI menetapkan penunjukan Plt ketua melalui surat keputusan. Penetapan tertulis tersebut menjadi landasan bagi pelaksana tugas untuk menjalankan tanggung jawab kepemimpinan sesuai keputusan federasi. Dalam konteks ini, penunjukan Plt diposisikan sebagai langkah organisasi untuk menjaga kesinambungan pengelolaan AFI/FFI, sembari memastikan tugas-tugas kelembagaan tetap berjalan. Surat keputusan juga mencatat pertimbangan PSSI sebagai dasar dari tindakan tersebut.
Dengan demikian, alasan yang tercantum dalam surat berpusat pada tanggung jawab PSSI untuk menjaga agar organisasi tetap berfungsi dengan baik. Penunjukan pelaksana tugas bukan sekadar perubahan pada jabatan ketua, melainkan tindak lanjut atas kebutuhan menjaga kelangsungan roda organisasi. PSSI menuangkan keputusan itu secara resmi melalui surat keputusan, sehingga penetapan Plt memiliki dasar administratif. Langkah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam surat, tanpa mengubah pokok alasan yang menjadi landasannya: organisasi AFI/FFI perlu tetap berjalan dengan baik selama masa kepemimpinan sementara.Surat keputusan yang menjadi dasar penunjukan Vivin Cahyani menyatakan bahwa masa jabatan Michael Sianipar sebagai Ketua AFI/FFI untuk periode 2024–2028 harus diakhiri. Ketentuan tersebut menandai berakhirnya tugas Michael sebagai ketua sebelum periode kepengurusan yang tercantum itu selesai. Dengan demikian, posisi ketua tidak lagi dijalankan oleh Michael berdasarkan keputusan tersebut. Pengakhiran masa jabatan ini sekaligus menjadi dasar bagi pengalihan tugas dan fungsi kepemimpinan kepada pejabat pelaksana tugas yang ditunjuk.
Dalam keputusan yang sama, tugas pokok dan fungsi Ketua AFI/FFI dialihkan kepada Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua. Penunjukan itu membuat Vivin menjalankan tanggung jawab yang melekat pada jabatan ketua selama status pelaksana tugas berlaku. Pengalihan tugas tersebut mencakup pelaksanaan fungsi kepemimpinan organisasi sesuai ketentuan dalam keputusan, bukan perubahan atas masa jabatan periode 2024–2028 yang telah dinyatakan berakhir bagi Michael. Oleh karena itu, keputusan tersebut memuat dua hal utama: penghentian masa jabatan Michael dan penugasan Vivin untuk menjalankan fungsi ketua sebagai Plt.
Masa berlaku keputusan ditetapkan sejak tanggal keputusan ditetapkan dan berlanjut sampai terbentuk kepengurusan baru. Batas waktu tersebut menjadi ketentuan yang mengatur keberlakuan penunjukan Vivin sebagai Plt, tanpa menyebut jadwal pembentukan kepengurusan baru. Surat keputusan juga memuat klausul bahwa apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penerapannya, perbaikan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Klausul itu memberikan ruang untuk membetulkan penerapan keputusan jika diperlukan, sementara ketentuan mengenai pengakhiran masa jabatan Michael, pengalihan tugas kepada Vivin, dan masa berlaku keputusan tetap menjadi pokok pengaturannya. Dengan demikian, kedudukan Vivin sebagai pelaksana tugas bersumber dari keputusan tersebut dan berlaku dalam batas yang telah ditetapkan, yakni sejak penetapan hingga terbentuknya kepengurusan baru, dengan kemungkinan perbaikan atas kekeliruan penerapan.
Baca juga: KSAU Pimpin Serah Terima 11 Jabatan Strategis di Lingkungan TNI AU
44 kunjungan
