Jakarta | Dalam sidang lanjutan pada Kamis (12/11), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan Mercy Sihombing terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA Gibran Rakabuming Raka gugur. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rahmadi. Selain menyatakan gugatan gugur, majelis menghukum pihak penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu. Dengan amar itu, majelis menetapkan berakhirnya proses gugatan yang diajukan Mercy di PTUN Jakarta.
Perkara tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi perhatian dalam gugatan Mercy. Namun, status gugatan yang dinyatakan gugur tidak sama dengan putusan yang membatalkan surat keterangan itu. Karena itu, hasil sidang ini perlu dipahami sesuai amar yang dibacakan: gugatan dinyatakan gugur dan penggugat dibebani biaya perkara. Tidak ada pembatalan baru atas surat keterangan penyetaraan dalam amar tersebut.
Istilah gugur dalam pemberitaan putusan merujuk pada status gugatan dalam proses peradilan, bukan kesimpulan bahwa dokumen yang dipersoalkan otomatis dicabut atau tidak berlaku. Pembedaan ini penting agar hasil persidangan tidak ditafsirkan melampaui isi putusan. Majelis menyebut kewajiban pembayaran biaya perkara secara khusus, dengan jumlah Rp457 ribu, sebagaimana disampaikan Rahmadi saat membacakan putusan dalam sidang lanjutan.
Dengan demikian, pokok kabar dari persidangan itu adalah gugatan Mercy Sihombing mengenai surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran dinyatakan gugur oleh PTUN Jakarta. Keterangan mengenai biaya perkara juga menjadi bagian dari amar yang diumumkan, sementara surat penyetaraan tersebut tidak dinyatakan batal melalui putusan ini. Penyebutan hasil sidang secara tepat membantu pembaca membedakan berakhirnya gugatan dari keputusan substantif yang membatalkan dokumen yang menjadi pokok perhatian perkara.
Denny Indrayana, selaku kuasa hukum Mercy, menilai gugurnya gugatan terkait surat penyetaraan ijazah Gibran tetap menjadi hasil yang menguntungkan pihaknya. Menurut Denny, perkara tersebut tidak lagi memiliki objek untuk diperiksa karena surat keterangan yang dipersoalkan penggugat telah dibatalkan. Karena itu, ia menyebut putusan yang membuat gugatan gugur sebagai kemenangan bagi Mercy, meskipun pengadilan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.
Denny menjelaskan bahwa dasar penilaiannya berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung. Ia menyatakan putusan itu membatalkan objek sengketa sekaligus memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya. Dengan adanya pembatalan tersebut, menurutnya, surat yang menjadi sasaran gugatan tidak lagi berlaku sebagaimana sebelumnya. Kondisi itu, kata dia, menyebabkan gugatan kehilangan objek dan membuat perkara tidak perlu diteruskan melalui pemeriksaan substansi.
Ia juga menyampaikan bahwa kementerian telah mengirimkan surat yang menerangkan tindak lanjut atas putusan tersebut. Dalam penjelasan Denny, surat kementerian itu menyebut Direktur Jenderal telah mencabut surat keterangan yang dipersoalkan. Bagi pihak Mercy, keterangan tersebut memperkuat posisi bahwa objek gugatan sudah tidak ada. Dengan demikian, keputusan untuk menyatakan gugatan gugur dinilai sejalan dengan keadaan administratif setelah putusan Mahkamah Agung dijalankan.
Denny turut menyoroti bahwa pihak penggugat, menurut keterangannya, telah meminta agar gugatan dicabut. Permintaan itu, katanya, menunjukkan bahwa penggugat sendiri menghendaki perkara tidak dilanjutkan. Ia menilai meneruskan proses setelah objek sengketa dibatalkan dan pencabutan diminta justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Atas alasan tersebut, gugatan yang gugur tidak dipandang sebagai kekalahan bagi Mercy. Denny menyebut hasilnya sesuai dengan keinginan penggugat sekaligus menegaskan bahwa surat yang disengketakan telah dicabut oleh pejabat terkait. Penilaian itu merupakan pandangan kuasa hukum Mercy mengenai akibat putusan dan langkah penggugat dalam perkara tersebut.
Denny menilai putusan majelis dalam perkara gugatan mengenai surat penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat telah diperhatikan. Menurutnya, majelis tidak hanya melihat perkara dari sisi formal, tetapi juga menangkap suara publik, kedaulatan rakyat, serta situasi dan kondisi demokrasi yang berkembang. Penilaian itu menjadi alasan Denny menyebut pihak yang menggugat sebagai “Mercy” telah menang. Ungkapan tersebut merujuk pada hasil perkara yang dianggap sejalan dengan aspirasi yang mereka suarakan. Meski demikian, Denny menempatkan putusan itu dalam konteks penilaian majelis atas perkara, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan dinamika yang mungkin muncul setelahnya. Ia menyoroti bahwa keputusan tersebut telah diberikan dan menjadi titik penting dalam proses yang berlangsung.
Denny juga menekankan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan mengenai status putusan sebagaimana ia pahami, sekaligus menandai bahwa hasil perkara sudah memiliki kepastian pada tahap tersebut. Ia tidak menyatakan bahwa kemungkinan langkah lanjutan pasti akan ditempuh. Sebaliknya, Denny menyebut bahwa pihak tergugat intervensi masih mungkin mengajukan banding. Dalam perkara ini, perhatian terutama tertuju kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak tergugat intervensi. Kemungkinan tersebut disampaikan sebagai hal yang dapat terjadi, bukan sebagai informasi bahwa banding telah diajukan. Dengan demikian, ia membedakan penilaian terhadap putusan yang sudah ada dan kemungkinan sikap para pihak sesudahnya.
Penekanan Denny pada finalitas putusan berjalan berdampingan dengan pengakuannya bahwa proses dapat berlanjut apabila pihak tergugat intervensi memilih mengajukan banding. Ia menyebut kemungkinan itu tanpa memastikan pilihan yang akan diambil Gibran atau pihak lain. Karena itu, pernyataannya tidak dapat dibaca sebagai konfirmasi adanya pengajuan banding. Pada saat yang sama, Denny menggarisbawahi bahwa majelis telah menangkap aspirasi, kedaulatan rakyat, dan keadaan demokrasi yang menjadi perhatian dalam perkara. Bagi Denny, unsur-unsur tersebut membantu menjelaskan mengapa hasil putusan dipandang sebagai kemenangan bagi pihak penggugat. Namun, ia tetap menyampaikan kemungkinan adanya langkah berikutnya secara terbatas, yakni jika pihak tergugat intervensi memutuskan menempuhnya. Sampai ada keterangan lebih lanjut, yang dapat dicatat adalah putusan telah dijatuhkan, sementara banding masih sebatas kemungkinan menurut Denny.
Mercy menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah majelis hakim membacakan putusan dalam perkara yang berkaitan dengan surat penyetaraan ijazah Gibran. Ia menilai, meskipun gugatan dinyatakan gugur, pokok permohonan yang diajukannya pada dasarnya telah dikabulkan. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi Mercy untuk menyebut putusan itu sebagai hasil yang sesuai dengan substansi petitum. Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut ditujukan kepada PTUN atas keputusan yang telah diambil, sekaligus mencerminkan cara pandangnya terhadap hasil pemeriksaan perkara.
Dalam menyampaikan sikapnya, Mercy juga mengingatkan agar tidak ada pihak atau oknum yang bermain-main dengan persoalan pendidikan. Menurutnya, urusan pendidikan perlu diperlakukan secara serius dan tidak boleh menjadi ruang bagi klaim atau praktik yang menyesatkan. Ia turut menyoroti kemungkinan adanya pendidikan yang dinyatakan atau dipresentasikan sebagai sesuatu yang sah, tetapi kemudian diketahui bodong. Peringatan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa kredibilitas pendidikan harus dijaga dan informasi mengenai latar pendidikan perlu dapat dipertanggungjawabkan. Mercy tidak mengubah penilaiannya atas putusan, tetapi menekankan bahwa perkara ini juga menyentuh pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi persoalan pendidikan.
Pandangan berbeda disampaikan kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi. Ia mengkritik proses dan pertimbangan majelis hakim dalam menangani perkara tersebut. Rullyandi menilai majelis tidak bersikap objektif serta mengabaikan prosedur hukum acara. Kritik itu menunjukkan bahwa pihak Gibran memiliki penilaian tersendiri terhadap jalannya pemeriksaan dan dasar putusan, berbeda dari apresiasi yang disampaikan Mercy. Dengan demikian, kedua pihak menyampaikan tanggapan yang berlainan terhadap putusan PTUN: Mercy menilai petitumnya pada dasarnya telah dikabulkan, sedangkan Rullyandi mempertanyakan objektivitas majelis dan penerapan prosedur hukum acara. Pernyataan kedua pihak tersebut mencerminkan perbedaan pandangan atas putusan, tanpa mengubah fakta bahwa PTUN telah menyampaikan hasil pemeriksaan perkara kepada para pihak.
Baca juga: Denny Indrayana Soroti Dugaan Pasal Pengecualian Syarat Pendidikan Gibran | Respons Wapres Gibran atas Survei Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran | Syahganda Sebut Gibran Tak Dapat Dimakzulkan Usai Putusan MK
304 kunjungan
