Jakarta | Mabes Polri menyatakan pemeriksaan forensik terhadap ijazah Joko Widodo telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai prosedur. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kepolisian menyebut dokumen yang diuji autentik. Sikap ini disampaikan sebagai penjelasan resmi mengenai proses pengujian yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, sekaligus menjawab perhatian publik terhadap pemeriksaan dokumen tersebut.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa hasil uji Puslabfor dituangkan dalam berita acara pro justitia. Dokumen hasil pemeriksaan itu, menurut keterangan Polri, disusun oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dengan demikian, hasil analisis laboratorium menjadi bagian dari administrasi penanganan perkara oleh penyidik, bukan sekadar paparan teknis yang berdiri sendiri.
Trunoyudo menyampaikan penjelasan tersebut melalui keterangan tertulis pada Jumat, 13 November. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa rangkaian pemeriksaan telah mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan secara profesional. Polri juga menyatakan hasil pemeriksaan mendukung kesimpulan bahwa ijazah yang diperiksa autentik. Pernyataan itu menjadi dasar bagi kepolisian dalam menjelaskan posisi institusi terkait uji forensik dokumen tersebut.
Berita acara pro justitia merupakan bagian dari proses penyidikan, sehingga hasil pemeriksaan dicatat untuk kepentingan penegakan hukum. Keterangan mengenai penyusunan berita acara oleh penyidik Polda Metro Jaya memberi konteks tentang bagaimana hasil laboratorium dicantumkan dalam proses tersebut. Polri tidak hanya menyampaikan kesimpulan autentik, tetapi juga menerangkan jalur administrasi yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil pengujian.
Penjelasan Mabes Polri itu menitikberatkan pada dua hal: pelaksanaan pemeriksaan yang disebut sesuai prosedur dan hasil yang dinyatakan autentik. Keterangan resmi tersebut disampaikan melalui pejabat Humas Polri, dengan merujuk pada hasil Puslabfor dan berita acara yang dibuat penyidik. Dengan pemaparan itu, kepolisian menyampaikan dasar institusional atas kesimpulan pemeriksaan forensik ijazah Joko Widodo kepada publik.
Polri menilai pemeriksaan forensik yang telah dilakukan terhadap objek ijazah Joko Widodo sudah memadai untuk digunakan dalam proses hukum. Penilaian itu disampaikan Trunoyudo, yang menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, menurut keterangan tersebut, hasil uji yang tersedia dinilai cukup sebagai bahan dalam penanganan perkara, tanpa perlu menambahkan pengujian forensik baru terhadap objek yang sama.
Pernyataan mengenai kecukupan pemeriksaan perlu dipahami dalam batas yang disampaikan Polri. Penilaian itu menerangkan posisi institusi tentang penggunaan hasil pemeriksaan yang sudah ada, bukan pernyataan bahwa suatu pengadilan telah menjatuhkan putusan atau menetapkan kesimpulan hukum tertentu. Hasil uji disebut dapat dipakai dalam proses hukum karena dinilai memberi kepastian dan mendukung keadilan. Adapun penilaian akhir atas perkara tetap berada dalam tahapan dan kewenangan proses hukum yang berlaku, sehingga keterangan Polri tidak dengan sendirinya menggantikan putusan pengadilan.
Trunoyudo juga menegaskan posisi Polri bahwa pemeriksaan forensik tambahan terhadap objek ijazah tersebut tidak diperlukan lagi. Artinya, institusi menilai pengujian yang telah dilaksanakan telah mencukupi untuk kebutuhan proses hukum sebagaimana dijelaskan. Sikap ini tidak berarti bahwa seluruh tahapan hukum telah selesai, ataupun bahwa ada putusan tertentu yang sudah diambil. Penekanannya adalah pada kecukupan hasil pemeriksaan yang tersedia menurut Polri. Dengan menjaga perbedaan penilaian atas pemeriksaan dan keputusan dalam perkara, publik dapat memahami bahwa alasan yang dikemukakan berpusat pada fungsi hasil uji untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi keadilan, tanpa memperluas makna pernyataan tersebut menjadi kesimpulan yang tidak disampaikan narasumber.
Pernyataan Polri bahwa uji forensik terhadap ijazah Joko Widodo telah memadai muncul setelah tim penasihat hukum Roy Suryo mengajukan permohonan pemeriksaan ulang dokumen tersebut. Sebelumnya, tim itu menyerahkan surat permohonan pengujian ulang dokumen fisik ijazah kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pihak Roy Suryo menghendaki pemeriksaan tambahan melalui proses persidangan, di tengah perhatian publik terhadap keaslian dokumen pendidikan mantan presiden itu.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menjelaskan bahwa pihaknya meminta ijazah asli Jokowi diuji secara forensik. Menurut permohonan tersebut, pemeriksaan tidak hanya ditujukan pada satu dokumen secara terpisah, tetapi juga mencakup perbandingan dengan sedikitnya tiga ijazah lain yang diterbitkan pada November 1985. Perbandingan itu dimaksudkan menjadi bagian dari telaah terhadap dokumen fisik, termasuk aspek-aspek yang dapat dinilai melalui pemeriksaan forensik. Rincian mengenai metode, parameter, atau dokumen pembanding yang akan digunakan tetap bergantung pada proses pemeriksaan yang berlangsung.
Permintaan kepada majelis hakim itu perlu dibedakan dari keterangan Polri mengenai kecukupan uji forensik yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan posisi dan tindakan yang disampaikan oleh pihak berbeda: Polri menyatakan pemeriksaan yang ada telah memadai, sedangkan kuasa hukum Roy Suryo mengajukan permintaan agar ijazah asli diperiksa kembali dan dibandingkan dengan sejumlah dokumen lain. Dengan demikian, uraian mengenai permohonan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kepastian bahwa pemeriksaan ulang sudah berlangsung, atau bahwa majelis hakim telah memberikan keputusan atas surat yang diajukan.
Dalam pemberitaan mengenai perkara ini, penting untuk menyampaikan secara terpisah pernyataan masing-masing pihak serta status permohonan secara cermat. Informasi yang tersedia hanya menerangkan bahwa surat permintaan pengujian ulang telah diserahkan kepada majelis hakim dan menjelaskan bentuk pemeriksaan yang diminta Refly Harun. Informasi tersebut tidak menyebutkan apakah permohonan itu dikabulkan atau ditolak. Karena itu, statusnya tidak seharusnya disimpulkan melampaui keterangan yang ada. Polri, di sisi lain, menyatakan uji forensik yang telah dilakukan sudah memadai; pernyataan tersebut menjadi latar penting bagi permintaan pemeriksaan tambahan dari tim penasihat hukum Roy Suryo.
Pada Mei 2025, Bareskrim Polri bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap ijazah Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penjelasan kepolisian mengenai dasar penilaian atas dokumen pendidikan yang dipersoalkan. Dalam prosesnya, penyidik menggunakan ijazah asli Jokowi sebagai bahan utama yang diteliti, bukan hanya salinan atau foto dokumen.
Untuk memperoleh pembanding, tim juga memeriksa ijazah milik tiga orang yang merupakan rekan Jokowi semasa kuliah di fakultas dan universitas yang sama. Dengan demikian, analisis dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang berasal dari lingkungan akademik serta periode yang relevan. Perbandingan itu memungkinkan para pemeriksa menilai kesesuaian karakteristik fisik dan unsur pembuatan ijazah Jokowi terhadap dokumen pembanding, berdasarkan aspek yang dapat diamati melalui pemeriksaan laboratorium.
Cakupan uji meliputi bahan kertas dan unsur pengaman yang terdapat pada dokumen. Pemeriksa turut menelaah teknik cetak, tinta pada tulisan tangan, serta cap atau stempel yang tertera pada ijazah. Selain unsur tersebut, tanda tangan pejabat kampus juga menjadi bagian dari pemeriksaan, termasuk tanda tangan dekan dan rektor yang menjabat pada masa penerbitan dokumen. Tiap unsur dinilai untuk melihat karakteristiknya dan membandingkannya dengan ciri yang tampak pada ijazah rekan-rekan seangkatan.
Rangkaian pemeriksaan tersebut menghasilkan penilaian berdasarkan kesesuaian unsur-unsur yang diuji, bukan semata-mata pengamatan terhadap bentuk dokumen secara umum. Setelah menyampaikan hasil uji, kepolisian menyatakan bahwa ijazah Jokowi yang diperiksa dan ijazah tiga orang pembanding dinyatakan identik. Pernyataan itu merujuk pada hasil analisis laboratoris atas aspek-aspek yang menjadi cakupan pemeriksaan. Dengan demikian, kesimpulan yang diumumkan Polri bertumpu pada perbandingan dokumen asli dan sampel pembanding serta karakteristik material, cetakan, tulisan, cap, dan tanda tangan yang diteliti.
Baca juga: PKB Nyatakan Dukungan Penuh untuk Prabowo pada Pilpres 2029
7 kunjungan
