Semarang | Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak menyodorkan nama kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Sikap tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pada Jumat, 13 November 2026. Pernyataan itu menjelaskan posisi partai mengenai pengusulan calon pengganti, sekaligus menegaskan bahwa Demokrat tidak menyerahkan nama tertentu kepada Presiden.
Dengan demikian, Demokrat menyatakan tidak mengambil langkah mengajukan kandidat wakil presiden kepada Prabowo dalam konteks posisi yang ditinggalkan Gibran. AHY tidak menyebut adanya nama yang diusulkan partainya untuk mengisi posisi tersebut. Inti pernyataannya adalah bahwa Partai Demokrat tidak menyampaikan rekomendasi kandidat kepada Presiden, bukan bahwa partai telah menetapkan seseorang sebagai pengganti. Pernyataan ini berfokus pada sikap partai terkait pengajuan nama.
Keterangan AHY disampaikan secara langsung dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat. Waktu penyampaiannya adalah Jumat, 13 November 2026, sebagaimana tercantum dalam informasi mengenai pernyataan tersebut. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa partainya tidak menyodorkan nama kepada Prabowo untuk posisi wakil presiden setelah Gibran mengundurkan diri. Pernyataan itu menjadi penjelasan mengenai posisi Demokrat dalam persoalan pengisian jabatan tersebut, tanpa mencantumkan kandidat yang diajukan. Dengan penegasan itu, AHY menyampaikan bahwa tidak ada nama pengganti yang diserahkan oleh Demokrat kepada Presiden Prabowo Subianto. Fokus keterangan tersebut tetap pada keputusan partai untuk tidak mengajukan kandidat, bukan pada pembahasan mengenai sosok tertentu atau hal lain di luar sikap tersebut.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa sikap Partai Demokrat mengenai kemungkinan penggantian wakil presiden berpedoman pada ketentuan konstitusi. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Dengan merujuk pasal tersebut, AHY menekankan bahwa prosesnya memiliki tata cara yang telah ditentukan, bukan keputusan yang dapat ditetapkan secara sepihak oleh partai politik.
Menurut ketentuan yang disampaikan AHY, apabila jabatan wakil presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena kewenangan mengajukan calon berada pada presiden, Demokrat tidak mengambil peran untuk mengusulkan nama pengganti kepada Prabowo Subianto. AHY menyatakan partainya menyerahkan urusan pengusulan calon kepada presiden, sesuai mekanisme yang ia rujuk dalam UUD 1945.
Penjelasan tersebut juga menempatkan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih di calon yang diajukan. AHY mengatakan Demokrat menghormati kewenangan itu dan tidak bermaksud mendahului proses yang diatur konstitusi. Dengan demikian, pernyataannya menegaskan batas peran partai: Demokrat tidak mengajukan kandidat, sementara pengusulan berada pada presiden dan pemilihan dilakukan oleh MPR sebagaimana disebut dalam pasal tersebut.
AHY tidak menyampaikan bahwa proses penggantian telah berjalan ataupun menyebut nama calon tertentu. Pokok keterangannya adalah penegasan mengenai pembagian kewenangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2): presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih wakil presiden dari nama-nama tersebut. Sikap Demokrat, menurut penjelasan itu, adalah menyerahkan pengusulan kepada Prabowo serta menghormati proses dan kewenangan MPR. Pernyataan ini menjelaskan posisi partai terkait mekanisme konstitusional, tanpa memastikan apakah tahapan itu akan berlangsung atau bagaimana hasilnya kelak.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa sikap Partai Demokrat yang tidak mengusulkan nama pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Prabowo Subianto diambil dengan merujuk pada konstitusi partai. Dengan demikian, keputusan tersebut, menurut AHY, bukan langkah yang berdiri di luar aturan organisasi, melainkan mengikuti ketentuan yang menjadi pedoman internal Demokrat. Pernyataan itu menegaskan bahwa partai memiliki mekanisme dan tata aturan sendiri dalam menentukan sikap politik, termasuk dalam merespons isu mengenai posisi Gibran.
AHY juga menyebut telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video. Informasi tersebut disampaikan untuk menjelaskan bahwa komunikasi dengan pimpinan partai telah dilakukan dalam membahas sikap Demokrat. Keterangan yang tersedia hanya menyebut adanya konsultasi melalui video call dan tidak merinci lebih jauh isi pembicaraan di keduanya. Karena itu, konsultasi tersebut dapat dicatat sebagai bagian dari komunikasi internal yang disebut AHY, tanpa menyimpulkan adanya keputusan tambahan di luar pernyataan mengenai konstitusi partai.
Dalam keterangannya, AHY turut menyampaikan bahwa SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Informasi mengenai perjalanan itu memberi konteks atas komunikasi keduanya, tetapi tidak disertai keterangan mengenai waktu perjalanan ataupun tujuan khusus setibanya di Jakarta. AHY juga tidak menyampaikan rincian lain tentang proses konsultasi tersebut. Dengan informasi yang terbatas pada pernyataan itu, hal yang dapat ditegaskan adalah Demokrat mendasarkan sikapnya pada konstitusi partai, AHY telah berkomunikasi dengan SBY melalui panggilan video, dan SBY sedang menuju Jakarta dari Semarang. Rincian di luar hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
AHY mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjaga suasana kondusif di tengah dinamika politik yang berkembang. Ia meminta publik tidak terburu-buru menanggapi berbagai kabar atau spekulasi yang beredar, terutama sebelum ada proses dan keputusan resmi sesuai ketentuan konstitusi. Menurut AHY, sikap tenang diperlukan agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi ketegangan di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa informasi mengenai perubahan politik perlu disikapi secara cermat, dengan membedakan pernyataan resmi dari dugaan yang belum memiliki dasar. Dengan demikian, ruang publik dapat tetap terjaga dan masyarakat tidak terseret oleh isu yang belum pasti.
AHY menyampaikan harapan agar proses konstitusional dapat berjalan dengan baik di tengah berbagai dinamika yang ada. Ia menekankan pentingnya menghormati mekanisme serta aturan yang berlaku, sehingga setiap perkembangan ditangani melalui jalur yang semestinya. Dalam pandangannya, menjaga ketertiban dan memberi ruang bagi proses tersebut merupakan langkah penting bagi semua pihak. AHY juga berharap perbedaan pendapat dapat disampaikan secara tertib dan tidak menghambat upaya bersama untuk menjaga keadaan tetap stabil. Masyarakat, kata dia, perlu menunggu perkembangan yang jelas tanpa mendahului keputusan atau membangun kesimpulan sendiri mengenai kemungkinan yang belum ditetapkan secara resmi.
Di sisi lain, AHY mengingatkan bahwa pemerintahan tetap harus bekerja dan agenda pembangunan terus berlanjut. Dinamika politik, menurut pesannya, tidak semestinya mengalihkan perhatian dari tugas melayani masyarakat serta menjalankan program pembangunan. Karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga suasana yang memungkinkan kegiatan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari berlangsung dengan baik. AHY berharap masyarakat tidak membiarkan perdebatan politik menimbulkan keresahan atau mengganggu aktivitas rakyat. Pesannya, dinamika politik jangan sampai mengganggu kehidupan masyarakat, dan spekulasi tidak boleh mendahului konstitusi. Ia meminta publik tetap tenang sembari menghormati proses yang berlaku, hingga perkembangan berikutnya dapat diketahui melalui jalur resmi dan sesuai aturan.
Baca juga: Respons Wapres Gibran atas Survei Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran | Polri Gencarkan Pemberantasan Narkoba, Kapolri Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah dari Bandar Narkoba | Prabowo Tetapkan Penanganan Karhutla Tanjung Puting sebagai Prioritas Khusus
7 kunjungan
