Jakarta | Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pembagian ponsel gratis yang terhubung dengan rekening digital bagi masyarakat. Rencana tersebut disampaikan Hashim pada 14 Oktober dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan. Gagasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas penyaluran bantuan agar dana dapat diterima melalui rekening masing-masing warga.
Dalam penjelasannya, Hashim menyampaikan bahwa setiap warga negara akan memperoleh ponsel yang dilengkapi rekening digital. Rekening tersebut dirancang memiliki saldo awal sebesar Rp50 ribu. Dengan demikian, ponsel yang dibagikan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana yang terhubung dengan layanan keuangan digital.
Hashim juga menyatakan bahwa dana akan dikirimkan langsung ke rekening digital masing-masing penerima. Pernyataan itu menggambarkan rencana penggunaan rekening sebagai jalur penyaluran bantuan pemerintah, sekaligus menempatkan perangkat dan rekening dalam satu skema. Melalui pendekatan tersebut, bantuan diharapkan dapat disalurkan secara langsung melalui sistem rekening digital yang terhubung pada ponsel.
Rencana ini masih disampaikan sebagai gagasan pemerintah dalam forum kebijakan tersebut. Dalam keterangannya, Hashim tidak memaparkan rincian mengenai siapa saja yang akan menerima ponsel, kapan distribusi dilakukan, maupun bagaimana mekanisme pembagiannya. Informasi yang disampaikan berfokus pada konsep pemberian ponsel dengan rekening digital serta saldo awal Rp50 ribu, dan rencana pengiriman dana ke rekening masing-masing warga.
Pemerintah telah menunjuk dua bank himbara, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menyediakan rekening digital gratis bagi masyarakat. Penunjukan tersebut menjadi bagian dari rencana perluasan akses rekening agar lebih banyak penduduk dapat terhubung dengan layanan perbankan.
Rekening gratis itu ditujukan kepada sekitar 30% penduduk Indonesia yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan. Sasaran tersebut mencakup masyarakat yang masih berada di luar sektor perbankan, sehingga pembukaan rekening diharapkan memperluas jangkauan kepemilikan rekening di berbagai kelompok penduduk.
Hashim menjelaskan bahwa angka 30% tersebut merujuk pada data Bank Dunia. Data itu menggambarkan jumlah penduduk Indonesia yang masih berada di luar sektor perbankan. Dengan demikian, sasaran program ditetapkan berdasarkan gambaran mengenai penduduk yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan, bukan berdasarkan perubahan pada angka yang telah disebutkan.
Dalam rencana pemerintah, rekening akan dibuka bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun. BRI dan BSI disiapkan untuk menyediakan akses tersebut melalui rekening digital gratis. Ketentuan usia itu menjadi bagian dari rencana pembukaan rekening bagi penduduk yang termasuk dalam sasaran, sekaligus memperjelas kelompok masyarakat yang akan memperoleh akses rekening.
Penunjukan BRI dan BSI menempatkan kedua bank himbara tersebut sebagai penyedia rekening dalam rencana perluasan akses perbankan. Fokusnya adalah membuka rekening bagi sekitar 30% penduduk yang masih berada di luar sektor perbankan, dengan sasaran masyarakat berusia 17 tahun sesuai rencana pemerintah. Langkah ini menggambarkan upaya memperluas kepemilikan rekening berdasarkan data yang disampaikan Hashim dan merujuk pada catatan Bank Dunia.
Rekening digital gratis direncanakan menjadi sarana untuk mempermudah pemerintah menyalurkan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui rekening tersebut, penerima tidak perlu membuka rekening secara mandiri atau menanggung biaya administrasi untuk menerima bantuan. Pemerintah dapat menggunakan saluran digital ini untuk mengirim dana dengan lebih terarah, sekaligus membantu memastikan bantuan sampai kepada keluarga yang telah ditetapkan sebagai penerima.
Dalam rencana yang disampaikan, pola penyaluran bantuan sosial dan bantuan tunai bagi keluarga kurang mampu akan diarahkan agar tidak lagi bergantung pada pemberian uang tunai secara fisik. Dana direncanakan dikirim langsung oleh pemerintah pusat ke ponsel masing-masing penerima melalui rekening digital. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan penerima untuk datang ke lokasi pembagian, menghemat waktu, serta membuat proses penyaluran lebih praktis bagi masyarakat maupun pemerintah.
Hashim menyebut bahwa pengiriman bantuan tersebut dilakukan oleh Yuda selaku wakil menteri keuangan bersama Kementerian Keuangan. Keterlibatan lembaga dan pejabat terkait diperlukan untuk menyiapkan mekanisme pengiriman, pendataan penerima, serta pengelolaan rekening digital secara tertib. Dengan dukungan sistem yang memadai, rekening gratis dapat menjadi salah satu infrastruktur penting dalam memperluas jangkauan bantuan dan meningkatkan efisiensi penyaluran.
Namun, informasi tersebut menggambarkan sebuah rencana penyaluran melalui rekening digital, bukan pernyataan bahwa seluruh program bantuan pemerintah telah berubah. Pelaksanaan dan cakupan setiap program tetap bergantung pada kebijakan resmi, kesiapan sistem, serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, masyarakat perlu menunggu informasi resmi mengenai penerima yang berhak, waktu pelaksanaan, cara aktivasi rekening, dan prosedur penggunaan dana yang dikirim melalui ponsel.
Rencana pembukaan rekening digital gratis tersebut disiapkan sebagai bagian dari perluasan penyaluran bantuan pemerintah. Dalam paparan Hashim, setiap rekening yang dibuka akan disertai saldo awal sebesar Rp50 ribu. Saldo tersebut menjadi bagian dari rancangan dukungan awal bagi masyarakat penerima, sekaligus melengkapi fungsi rekening sebagai sarana penyaluran bantuan secara lebih langsung.
Anggaran yang disebut untuk menjalankan rencana ini mencapai Rp3,8 triliun. Besaran tersebut mencerminkan skala kebijakan yang sedang dipersiapkan pemerintah, meskipun rincian teknis pelaksanaannya belum disampaikan. Berdasarkan rencana yang diungkapkan, program ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal tahun depan. Waktu tersebut menjadi sasaran pelaksanaan, bukan keterangan mengenai jadwal terperinci atau tahapan operasional di lapangan.
Program ini juga tidak dirancang hanya untuk membuka rekening dan menempatkan saldo awal di dalamnya. Pemerintah berencana mendorong aktivasi masyarakat penerima agar rekening tersebut dapat digunakan dan tidak sekadar menjadi tempat dana mengendap. Dengan demikian, perhatian dalam pelaksanaan program mencakup keberadaan rekening sekaligus keterlibatan penerima dalam memanfaatkannya sesuai tujuan penyaluran bantuan.
Namun, informasi yang tersedia belum memuat bentuk aktivasi yang akan dilakukan, jadwal teknis, jumlah penerima, maupun tahapan pelaksanaan secara rinci. Karena itu, rincian tersebut belum dapat dijadikan bagian dari gambaran resmi program. Pernyataan Hashim baru menjelaskan arah umum rencana, yaitu penyediaan rekening digital tanpa biaya, pemberian saldo awal Rp50 ribu, dukungan anggaran hingga Rp3,8 triliun, serta target pelaksanaan mulai awal tahun depan. Pelaksanaan selanjutnya masih bergantung pada penetapan dan penyampaian ketentuan pemerintah yang lebih lengkap.
Baca juga: Sambut Menko Pangan di Gogorante, Kapolres Kediri Dukung Penyaluran Bantuan Pangan | Strategi Pemerintah Menjaga Stabilitas Harga Cabai Rawit | Warga Terdampak Banjir di Sidodadi Dapat Bantuan, 71 KK Terima Sembako dari Pemko Langsa
