Hutan Lindung Yae Uelempe Terancam Musnah, APH dan KPH Ditantang Nyali Usut Tuntas Dugaan Perambahan Illegal

BANGGAI, – Praktik dugaan perambahan kawasan hutan lindung di wilayah Yae Uelempe, Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kini menjadi sorotan tajam publik. Kawasan resapan air yang berstatus sebagai aset negara tersebut diduga kuat terus digerogoti oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.

​Ironisnya, aktivitas yang disinyalir menabrak hukum ini seolah melenggang mulus tanpa tersentuh benteng hukum yang kokoh. Dari penelusuran di lapangan serta aduan warga setempat, perusakan fisik habitat alam ini kian masif dan mengancam keseimbangan ekosistem serta keselamatan warga di kawasan Toili Barat secara luas.

​Sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, melontarkan nada kekecewaan mendalam atas pembiaran yang terjadi. Mereka menilai lambannya respons pihak berwenang memicu spekulasi liar di tengah masyarakat terkait dugaan adanya main mata antara pelaku perambahan dan oknum penegak aturan.

​Secara legalitas formal, kawasan hutan Yae Uelempe hingga detik ini dipastikan masih berstatus murni sebagai Hutan Lindung di bawah penguasaan negara. Belum ada satupun dokumen resmi berupa Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan maupun penurunan status menjadi Area Penggunaan Lain (APL) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan untuk wilayah Desa Dongin.

​”Status Yae Uelempe sampai saat ini masih sebatas usulan atau proses pengajuan, belum ada SK pelepasan resmi dari negara. Jika hari ini ada pihak-pihak yang sudah menyerobot, menggarap, bahkan mengklaim lahan tersebut, itu adalah kejahatan kehutanan yang nyata dan tidak bisa ditoleransi,” tegas sumber tepercaya kepada tim redaksi.

​Tindakan nekat merambah dan menduduki kawasan hutan lindung tanpa izin sah secara tegas mengangkangi regulasi ketat berstatus lex specialis. Perbuatan tersebut menabrak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

​Sanksi pidana yang diatur dalam regulasi tersebut tidak main-main, yakni ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun serta denda finansial maksimal sebesar Rp7,5 miliar. Namun, ancaman hukuman berat di atas kertas ini seolah dianggap angin lalu oleh para pelaku yang diduga merasa ‘kebal hukum’.

​Kondisi meresahkan ini memicu pertanyaan besar mengenai sejauh mana komitmen serta ‘nyali’ Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah Banggai dalam menegakkan aturan. Publik mendesak agar penindakan tidak sekedar formalitas gertak sambal di atas meja, melainkan aksi nyata penangkapan di lapangan.

​Masyarakat menuntut KPH dan APH untuk segera turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta menghentikan seluruh bentuk aktivitas ilegal di lokasi Yae Uelempe. Proses hukum ditegaskan harus menyasar seluruh rantai kejahatan, mulai dari eksekutor lapangan hingga dalang intellectual penggerak konspirasi perambahan ini.

​Apabila dugaan kejahatan lingkungan ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, ancaman bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor hanyalah tinggal menunggu waktu untuk menghantam pemukiman warga Desa Dongin dan sekitarnya. Kerugian negara dan kehancuran lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan demi syahwat segelintir oknum.

​Warga menyuarakan desakan agar penyidik bertindak objektif tanpa pandang bulu, tanpa membedakan apakah pelaku merupakan warga biasa, pengusaha bermodal besar, maupun oknum pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Semua pihak yang terlibat harus diseret ke meja hijau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

​Tim redaksi juga menyoroti pentingnya keterbukaan publik dari instansi kehutanan regional untuk memperjelas batas-batas kawasan dan memberikan perlindungan nyata terhadap benteng alam daerah. Sikap diam dan lambatnya penanganan hanya akan memperkuat preseden buruk bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

​Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ) mengenai keberimbangan berita, tim redaksi terus berupaya membuka ruang konfirmasi kepada instansi KPH, APH tempatan, serta pihak-pihak terkait guna mendapatkan klarifikasi resmi secara berimbang.

​(Tim Redaksi)